PM Perempuan Pertama Jepang, tapi Diragukan Anak Muda

Generasi muda dari kalangan perempuan menyambut terpilihnya Sanae Takaichi sebagai perdana menteri (PM) perempuan pertama Jepang dengan rasa bangga dan harapan akan perubahan. Namun, sebagian lainnya tetap skeptis apakah langkah ini menjadi tonggak awal kemajuan perempuan dalam politik Jepang.

Ren Ichihara, 24 tahun, pekerja bagian penjualan di Tokyo sekaligus anggota Partai Demokrat Liberal, mengaku terinspirasi oleh Takaichi.

"Saya percaya dia terpilih sebagai perdana menteri karena kemampuannya, setelah menapaki jalan melalui usaha tanpa henti sejak masa saat perempuan masih sulit maju dalam masyarakat," ujarnya.

"Meski kini saya melihat kehadiran perempuan sebagai pengambil keputusan di politik Jepang semakin meningkat, Takaichi telah menjadi sosok panutan yang mendorong saya sebagai seseorang yang bercita-cita menjadi politisi," ujarnya kepada DW.

Tidak sedikit perempuan muda tanpa ambisi politik juga memandang positif terpilihnya perdana menteri perempuan pertama Jepang itu.

"Saya senang Jepang akhirnya memiliki perdana menteri perempuan," kata Ayano Suzuki, 27 tahun, pekerja di Prefektur Shizuoka. Ia menambahkan, langkah ini menarik perhatian orang tanpa ketertarikan politik bisa "memberi dampak positif.”

Selain itu, Fumi Nakamura, 27 tahun, karyawan sebuah penerbit berbahasa Inggris, mengatakan bahwa ia memiliki kesan yang baik tentang Takaichi. Menurutnya generasi muda merasa dekat Takaichi secara psikologis.

Isu gender mendominasi perdebatan politik

Sementara itu, seorang mahasiswi pascasarjana Jepang berusia 26 tahun di Cina, yang enggan disebutkan namanya, mengaku kecewa atas terpilihnya Sanae Takaichi sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang.

"Kaum feminis, termasuk saya, tidak mendukung politisi hanya karena ia perempuan," katanya kepada DW. "Ia mungkin produk dari politik Jepang yang didominasi laki-laki selama puluhan tahun."

Selain itu, Suzuki menilai sebagian besar diskusi tentang pemerintahan baru berfokus pada aspek gender, bukan substansi kebijakan. Misalnya, Takaichi pernah berkata ia tidur "hanya sekitar dua hingga empat jam" dan juga bilang bahwa "tidur itu buruk untuk kulit saya."

Menurut Suzuki, narasi semacam ini "terasa jauh dari esensi politik dan terlalu terikat pada identitasnya sebagai perempuan."

Penerus Shinzo Abe

Dalam pidato kebijakan pertama Sanae Takaichi menegaskan niat untuk melanjutkan strategi mendiang Shinzo Abe, mantan perdana menteri yang memenangkan enam pemilu beruntun lewat agenda nasionalis dan kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan.

Takaichi mengulang frasa khas Abe seperti "ekonomi yang kuat” dan "diplomasi Jepang berkembang di pusat dunia.”

Hal itu ditanggapi Sawako Shirahase, profesor di Universitas Tokyo. Ia menilai Takaichi "memanfaatkan sepenuhnya infrastruktur politik era Abe untuk mencapai posisinya.”

Pada 7 November, Takaichi juga menyebut serangan militer Cina ke Taiwan bisa menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Jepang, yang memungkinkan Tokyo menggunakan hak pembelaan diri kolektif. Pernyataan ini pun memicu reaksi keras dari Beijing.

Takaichi raih suara dari generasi muda

Meski begitu, tingkat pemilih dari generasi muda tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dalam sejarah Jepang.

Survei yang dilakukan oleh The Mainichi pada 22–23 November menunjukkan bahwa 65% responden yang puas dengan pemerintahan Takaichi, sementara 23% tidak puas.

Dukungan dari generasi muda sangat menonjol, di mana 74% di kalangan usia 18–29 tahun dan 76% di usia 30-an. Ini menegaskan popularitas Takaichi di kelompok muda.

Sebaliknya, pemerintahan Shigeru Ishiba sebelumnya hanya meraih 11% dukungan dari usia 18–29 tahun dan 15% dari usia 30-an.

Shirahase, seorang profesor riset, menilai bahwa perempuan dalam politik harus memiliki strategi.

"Dalam politik Jepang yang didominasi basis konservatif tradisional, perempuan sebagai minoritas perlu bekerja keras tanpa menyinggung laki-laki di atas mereka agar bisa naik jabatan,” kata Shirahase. "Takaichi adalah sosok yang telah menginternalisasi nilai-nilai konservatif.”

Sementara itu, Keiko Kaizuma, Wakil Presiden Bidang Keberagaman di Universitas Iwate, menyebut Takaichi sebagai "perpaduan antara konservatisme dan feminisme.”

"Kelompok konservatif membawa perempuan ke dunia politik untuk memperbarui citra mereka, dan langkah ini melahirkan seorang perdana menteri perempuan,” tambahnya.

Sejauh mana kemajuan perempuan dalam politik Jepang?

Dalam pemilihan majelis tinggi Jepang pada Juli, jumlah perempuan mencakup 29,1% dari 522 kandidat dalam pemilihan majelis tinggi Jepang. Angka ini tertinggi kedua dalam sejarah, meski masih di bawah target 35% yang ditetapkan pemerintah pada 2020.

"Ini penting karena kubu liberal belum mampu mewujudkan cita-cita menghadirkan perdana menteri perempuan,” kata Kaizuma, seraya menekankan bahwa "feminisme dan liberalisme belum berhasil memobilisasi perempuan muda.”

Ia juga menyoroti bahwa, berbeda dengan Eropa dan Amerika, Jepang belum memiliki iklim yang mendorong perempuan muda untuk aktif di politik atau kegiatan sosial.

Kaizuma menambahkan, simbol terobosan terhadap glass ceiling ini sangat kuat karena memberi keberanian kepada perempuan muda untuk percaya bahwa mereka pun bisa mengatasi hambatan tersebut.

Ichihara, yang bercita-cita menjadi politisi, menyatakan ingin "membawa suara perempuan, kaum muda, dan kelompok yang secara historis terpinggirkan ke dalam pengambilan keputusan politik.”

"Saya ingin menjadikan Jepang negara yang memaksimalkan potensi individu, bahkan di tengah penurunan populasi, tanpa membatasi pilihan mereka oleh atribut bawaan yang berada di luar kendali mereka,” katanya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Levie Wardana
Editor: Tezar Aditya