1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

PM Jepang Tunjuk Menlu Baru

9 Maret 2011

Takeaki Matsumoto resmi dilantik sebagai Menlu Jepang yang baru hari Rabu (9/3). Matsumoto menggantikan Seiji Maehara yang mundur secara tiba-tiba akhir pekan lalu. Politik dalam negeri Jepang berada di masa kritis.

https://p.dw.com/p/10VvJ
Menlu baru Jepang, Takeaki Matsumoto
Menlu baru Jepang, Takeaki MatsumotoFoto: dapd

Perdana Menteri Jepang Naoto Kan menunjuk Takeaki Matsumoto sebagai Menteri Luar Negeri Jepang yang baru hari Rabu (9/3). Pelantikan Matsumoto yang berusia 51 tahun menyusul mundurnya Menlu Seiji Maehara secara mendadak hari Minggu (6/3) lalu. Matsumoto diwarisi berbagai tugas berat termasuk hubungan diplomatik yang menegang dengan Cina, serta menjaga hubungan dengan sekutu Jepang, Amerika Serikat.

Matsumoto adalah keturunan langsung Perdana Menteri pertama Jepang, Ito Hirobumi, dan seorang lulusan Universitas Tokyo dari jurusan hukum. Sebagai mantan bankir, Matsumoto menjabat sebagai kepala kebijakan Partai Demokratik Jepang saat masih menjadi partai oposisi. Terakhir Matsumoto menjabat sebagai wakil Menlu dibawah Seiji Maehara. Maehara yang berusia 48 tahun adalah sosok penerus di Partai Demokratik dan favorit sebagai pengganti Perdana Menteri Kan.

Mantan Menlu Jepang, Seiji Maehara
Mantan Menlu Jepang, Seiji MaeharaFoto: dapd

Krisis politik dalam negeri Jepang

Maehara mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menlu yang baru diembannya selama 6 bulan. Maehara mengakui menerima donasi dari seorang warga Korea Selatan sebesar 250.000 Yen atau sekitar 3000 Dolar. Jepang memiliki aturan yang melarang seorang politisi menerima donasi dari warga maupun institusi asing. Aturan dibuat untuk menghindari pengaruh pemerintah asing terhadap kebijakan politik Jepang. Sebelumnya, pihak oposisi telah menuntut Maehara mundur dan menuding mantan Menlu Jepang tersebut menerima beragam donasi dalam periode 4 tahun.

Mundurnya Maehara menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Kan yang saat ini tengah mendapat tekanan untuk mundur. Begitu juga bagi Partai Demokratik Jepang yang tengah memperjuangkan rancangan undang-undang untuk meloloskan anggaran 1 triliun Dolar selama setahun mulai bulan April ini.

Jepang bersitegang dengan Cina, AS dan Rusia

Matsumoto akan langsung menghadiri pertemuan tingkat menteri G8 atau Kelompok Delapan di Paris awal pekan depan. Akhir bulan, ada pertemuan trilateral dengan Cina dan Korea Selatan. Hubungan Jepang dengan Cina menegang akhir tahun lalu setelah Jepang menahan kapten kapal Cina yang bertabrakan dengan kapal patroli Jepang di sekitar kepulauan sengketa di Laut Cina Timur. Baru-baru ini, skuadron jet Jepang mengejar kawanan pesawat angkatan laut Cina diatas kepulauan yang kaya akan minyak bumi dan gas alam tersebut. Tokyo juga mengeluhkan helikopter Cina yang terbang tak jauh dari kapal perusak Jepang.

Hubungan Jepang dengan sekutu terbesar di bidang keamanan, yakni Amerika Serikat, juga tengah renggang setelah Partai Demokratik mulai berkuasa tahun 2009 lalu dan Perdana Menteri yang menjabat saat itu, Yukio Hatoyama, berusaha memenuhi janji kampanye untuk memindahkan pangkalan udara Amerika Serikat dari pulau Okinawa. Sebuah janji yang tidak terpenuhi dan mendorong Hatoyama untuk mundur. Naoto Kan yang menggantikan Hatoyama bulan Juni tahun lalu meneruskan janji pendahulunya untuk memindahkan pangkalan udara Amerika ke pulau yang lebih sepi penduduk. Namun mendapat tentangan keras dari warga setempat.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev di Kepulauan Kuril
Presiden Rusia Dmitry Medvedev di Kepulauan KurilFoto: AP

Jepang juga tengah bersitegang dengan Rusia atas sengketa wilayah. Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengunjungi kepulauan Kuril Selatan yang diperebutkan kedua negara bulan November lalu.

rtr/afp/Carissa Paramita

Editor: Hendra Pasuhuk