PM Australia Sebut KDRT sebagai "Krisis Nasional"

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai "krisis nasional”, saat ribuan orang melakukan aksi protes di seluruh negeri terhadap kekerasan pada perempuan. 

"Krisis nasional mengharuskan tanggapan nasional pula,” kata Albanese pada Senin (29/04) dalam unggahannya di media sosial X/Twitter. 

"Itulah mengapa saya mengumpulkan Kabinet Nasional pada Rabu (01/05) pagi untuk mengambil tindakan terhadap kekerasan pada perempuan,” tambahnya. 

Sedikitnya 27 perempuan Australia meninggal dunia sepanjang tahun ini, yang diduga terjadi akibat kekerasan berbasis gender. 

"Fakta bahwa ... seorang perempuan meninggal dunia rata-rata setiap empat hari di tangan pasangannya adalah sebuah krisis nasional,” ungkap PM Albanese pada siaran televisi Nine Network.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Aksi protes menuntut UU yang lebih ketat  

Ribuan orang ikut serta dalam unjuk rasa di berbagai kota di Australia pada Minggu (28/04), untuk menyerukan undang-undang yang lebih ketat terhadap kekerasan pada perempuan.

PM Albanese, Menteri Perempuan Australia Katy Gallagher dan Menteri Layanan Sosial Amanda Rishworth juga ikut hadir dalam aksi protes di ibu kota Australia, Canberra pada Minggu (28/04). Ketiganya sempat mendapat sambutan yang kurang bersahabat.

Para demonstran meneriaki para pemimpin pemerintah tersebut dengan mengatakan, "kami ingin tindakan nyata” serta "lakukan pekerjaan Anda.”

PM Albanese pun menekankan pentingnya untuk lebih fokus pada para pelaku dan bagaimana cara untuk mencegah kekerasan. 

"Kita perlu mengubah budaya, kita perlu mengubah sikap, kita perlu mengubah sistem hukum,” ungkapnya dalam aksi unjuk rasa tersebut. 

Pada Senin (29/04), PM Australia itu mengungkapkan bahwa aksi protes tersebut merupakan seruan bagi pemerintah Australia untuk mengambil tindakan dan berbuat lebih banyak demi mencegah tindakan kekerasan di negara itu. 

"Perempuan di Australia berhak mendapatkan yang lebih baik, pemerintah harus berusaha lebih baik dan sebagai masyarakat kita harus bertindak lebih baik,” tulis Albanese di akun X/Twitter.

(kp/gtp)