Pidato Jokowi Tidak Singgung Kasus HAM dan Konflik Papua

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan menyambut 71 Tahun Kemerdekaan RI yang disampaikan di hadapan anggota MPR, DPR dan DPD hari Selasa (16/08), terutama fokus pada pencapaian ekonomi dan percepatan pembangunan.

Jokowi sekaligus mendeklarasikan tahun 2016 sebagai Tahun Percepatan Pembangunan.

"Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial," kata Presiden.

Masalah hak asasi terlupakan

Ekonomi memang menjadi pusat perhatian dan agenda utama pemerintahan Jokowi yang belum berusia dua tahun. Namun pidato kenegaraan itu ia tidak menyinggung soal penyelesaian masalah-masalah hak asasi manusia di masa lalu ataupun konflik Papua.

Jokowi hanya satu kali menyebut "hak asasi" dalam pidatonya. Sedangkan kata "ekonomi" disebutkan berulangkali.

Tiga agenda utama dalam upaya mempercepat pembangunan adalah: percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi dan sumber daya manusia, serta deregulasi dan debirokratisasi.

"Kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah era di mana semua negara saling terhubung satu sama lain, satu masalah bisa menjadi masalah bagi negara-negara di dunia", kata Jokowi.

Tegaskan keutuhan NKRI

Berkaitan dengan politik internasional, Jokowi menegaskan lagi keutuhan teritorial Republik Indonesia.

"Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh", kata dia.

Sehubungan dengan makin menguatnya koalisi pemerintahan setelah Golkar ikut bergabung, Jokowi mengatakan:

"Kita bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.

Presiden secara khusus berterimakasih kepada Polri dan TNI yang terus siaga menjaga kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat dan "tak pernah berhenti mengabdi".

Selanjutnya pemerintah akan "terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan".

Menjelang akhir pidatonya Jokowi mengatakan, Indonesia tidak akan produktif jika tidak menghargai hak asasi.

"Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik," kata Presiden.

hp/as (afp, rtr, rappler.com)