Pete Hegseth: Siapa ‘Menteri Perang’ Trump?

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sudah lama dikenal karena kata-katanya yang blak-blakan. Hal itu sudah nampak sejak ia masih menjadi jurnalis di stasiun televisi konservatif AS Fox News, ketika ia memuji keseriusan dan naluri politik Donald Trump. Terutama bagi Trump dan para pendukung gerakan MAGA (“Make America Great Again” / “Membuat Amerika Hebat Kembali”), gaya tersebut sangat disukai.

Namun kini Hegseth memimpin angkatan bersenjata terkuat di dunia dan—atas arahan Trump—menyebut dirinya sebagai “menteri perang”. Hal itu membuat dunia terhenyak ketika ia memilih kata-kata yang dianggap melewati batas hukum internasional. Dalam sebuah konferensi pers tentang perang melawan Iran pada awal Maret, ia menyebut aturan yang mengatur kapan dalam kondisi apa tentara Amerika Serikat boleh menggunakan kekuatan atau menembak—sebagai sesuatu yang “bodoh”.

Dengan pernyataan itu, ia pada dasarnya mempertanyakan aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi warga sipil serta mencegah terjadinya kejahatan perang. Pada pertengahan Maret, ia kembali memperkeras ucapannya dengan mengatakan "no quarter, no mercy for our enemies” terkait Iran, yang berarti bahwa tiada ampun dan tidak akan ada belas kasihan bagi musuh-musuh mereka.

Dalam istilah militer, pernyataan tersebut berarti bahwa bahkan mereka yang telah menyerah pun bisa dibunuh, jelas pakar hukum internasional Jacqueline Hellmann dari Universidad Complutense de Madrid. “Pernyataan ini merujuk pada praktik yang secara tegas dilarang.” Sebagai retorika semata, hal ini tidak dapat dihukum, namun dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang jika diikuti oleh perintah yang menimbulkan tindakan nyata oleh militer.

Apakah Hegseth bermasalah dengan hukum internasional?

Ini bukan pertama kalinya para kritikus mengaitkan Hegseth dengan kemungkinan kejahatan perang. Dalam salah satu serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan dari Venezuela—yang sejak awal sudah kontroversial—ada dua orang yang selamat. Namun, keduanya kemudian tewas akibat serangan kedua.

Awalnya, media melaporkan bahwa hal itu terjadi karena Hegseth memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Akan tetapi, sang menteri pertahanan AS itu membantah tuduhan tersebut. Laksamana yang memimpin operasi itu, Frank "Mitch” Bradley, juga menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil olehnya sendiri, karena menurutnya kedua orang tersebut masih dianggap menimbulkan ancaman.

Meski demikian, ada indikasi lain bahwa Hegseth tidak sepenuhnya sejalan dengan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Dalam podcast mantan prajurit elite Shawn Ryan, ia membela tiga mantan tentara AS yang dihukum karena kejahatan perang dan kemudian diampuni oleh Trump pada 2019. Ia menyebut pedoman keterlibatan militer itu sebagai “tidak mungkin dijalankan” dan mengatakan bahwa aturan itu “ditulis untuk kalah, untuk membelenggu para prajurit.”

Sebagai contoh, ia mengkritik aturan bahwa tentara AS hanya boleh menembak musuh bersenjata setelah musuh tersebut lebih dulu mengarahkan senjatanya. Di Irak, ia mengatakan kepada bawahannya: “Kita tidak melakukan hal itu!”

Dari prajurit garis depan menjadi menteri perang

Pete Hegseth lahir pada tahun 1980. Ia dibesarkan di pinggiran wilayah metropolitan Minneapolis–Saint Paul di negara bagian Minnesota. Setelah lulus SMA, ia belajar ilmu politik di universitas elit Princeton, di mana ia menjadi editor "Princeton Tory" dan dikenal sebagai tokoh konservatif di kampus.

Setelah lulus, ia mendaftar menjadi tentara pada tahun 2003. Selama dinas aktif, ia bertugas di penjara militer AS di Guantanamo Bay, dari Irak ke Afghanistan. Ia menerima beberapa penghargaan dan mencapai pangkat mayor. Pada tahun 2014, ia pindah ke cadangan Garda Nasional.

Pada saat yang bersamaan, ia mulai bekerja di Fox News sebagai komentator dan pembawa acara, yang membuatnya dikenal luas. Hegseth kemudian membangun citra sebagai prajurit garis depan yang tangguh, dengan tubuh terlatih dan tekad kuat untuk memperjuangkan nilai-nilai konservatif—antara lain melalui unggahan media sosial tanpa baju dan buku seperti “Modern Warriors” dan “American Crusade”.

Tuduhan ekstremisme

Hingga 2024, Hegseth masih menjadi anggota cadangan Garda Nasional, namun kemudian mengundurkan diri atas permintaannya sendiri setelah rekan-rekannya melaporkannya dengan tuduhan bahwa ia kemungkinan seorang ekstremis. Alasannya diduga terkait unggahan media sosial dan tato-tatonya.

Di dadanya terdapat salib Yerusalem—simbol yang berasal dari masa Perang Salib. Di bisepnya tertulis "Deus Vult” ("Tuhan menghendaki"), yang selain merupakan seruan perang para tentara salib, juga populer di kalangan ekstrem kanan.

Selain identifikasinya dengan simbol-simbol tersebut, afiliasi keagamaannya juga memberi gambaran tentang sistem keyakinannya: Hegseth adalah anggota Communion of Reformed Evangelical Churches, sebuah gerakan yang pemimpinnya ingin menjadikan AS sebagai negara teokrasi Kristen.

Kontroversi soal kelayakan professional

Ketika diketahui bahwa Trump ingin menunjuk Hegseth sebagai menteri pertahanan AS, muncul penolakan bahkan dari dalam partainya sendiri. Banyak yang lebih menginginkan politisi pertahanan yang berpengalaman. Namun Trump tetap pada pilihannya dan menyatakan: “Pete itu tangguh, cerdas, dan pendukung setia ‘America First’.”

Loyalitas Hegseth tampaknya lebih penting daripada kelayakan profesionalnya—karena pengalaman politiknya relatif minim. Ia bergabung dengan Partai Republik pada 2012 untuk mencalonkan diri sebagai senator dari Minnesota, namun segera menarik pencalonannya. Ia kemudian menjalin koneksi politik sebagai presiden organisasi “Concerned Veterans of America”. Pada tahun 2016, ketika Trump mempertimbangkannya sebagai menteri urusan veteran, sejumlah organisasi veteran memprotes.

Meski demikian, pada tahun 2025 Trump tetap mengangkatnya sebagai menteri pertahanan. Dalam proses konfirmasi di Senat AS, ia menghadapi pertanyaan kritis. Senator Republik Joni Ernst, yang juga veteran Irak, menanyainya secara rinci tentang pandangannya mengeai peran perempuan di militer. Hegseth sebelumnya menentang perempuan dalam peran tempur dan kebijakan keberagaman. Di hadapan Senat AS, ia melunakkan sebagian posisinya, namun tetap menekankan bahwa efektivitas militer lebih penting daripada kesetaraan.

Keraguan juga muncul terkait karakter pribadinya: Seorang perempuan mencabut tuduhan pemerkosaan terhadapnya setelah penyelesaian di luar pengadilan. Hegseth menyatakan hubungan tersebut bersifat suka sama suka, namun mengaku itu merupakan pelanggaran serius terhadap pernikahannya saat itu. Ia juga membantah tuduhan dari berbagai pihak bahwa dirinya memiliki masalah alkohol.

"Memulihkan etos prajurit"

Pemungutan suara penentuan di Senat AS berakhir imbang—bahkan tiga anggota Partai Republik menentangnya. Hegseth akhirnya menjadi menteri pertahanan karena Wakil Presiden JD Vance memberikan suara penentu yang mendukung pencalonannya.

Sejak saat itu, Hegseth terus mendorong rencananya untuk menghapus keberagaman sebagai kriteria dalam militer AS. Beberapa pengamat mengaitkan hal ini dengan pemecatan dan penurunan pangkat sejumlah jenderal senior.

Pada Maret 2025, ia mendapat tekanan akibat kebocoran informasi rahasia yang kemungkinan tidak sengaja ia bagikan dalam percakapan dengan jurnalis dan pihak yang tidak berwenang. Ia kembali menjadi sorotan pada September 2025, ketika ia memerintahkan ratusan jenderal AS—termasuk yang sedang bertugas di berbagai misi di seluruh dunia—untuk berkumpul di pangkalan marinir di Quantico (Virginia), bersama Donald Trump, guna menyatukan mereka dalam arah kebijakannya. Menurut Hegseth sendiri, arah tersebut terutama bertujuan “memulihkan etos prajurit.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Yuniman Farid