Perundingan Kandas, Utara Salahkan Selatan

Kedua Korea awalnya sepakat untuk menggelar pembicaraan tingkat tinggi untuk pertama kalinya setelah enam tahun terakhir pada Rabu dan Kamis ini, namun mereka membatalkan pada menit-menit terakhir menyusul adanya sengketa protokoler.

Inisiatif pembicaraan itu seharusnya menjadi sebuah langkah maju setelah berbulan-bulan meningkatnya ketegangan militer di antara kedua negara. Kegagalan ini justru mengakibatkan kemunduran besar dalam upaya perdamaian di antara mereka.

Tak Angkat Telepon

Bahkan satu perkembangan positif -- berupa pemulihan jalur hubungan telepon langsung di antara kedua pemerintahan -- kini tidak jelas, dengan pihak Utara menolak menjawab telepon dari pihak selatan sejak Rabu pagi.

“Pihak Selatan sejak awal tidak punya niat untuk melakukan dialog,“ kata seorang juru bicara Komite Korea Utara untuk Reunifikasi Damai Korea (CPRK) -- sebuah badan pemerintah yang mengurusi isu di antara Korea.

“Itu hanya berusaha menciptakan hambatan bagi pembicaraan, menunda dan kemudian men-torpedo mereka,“ kata dia dalam sebuah pernyataan yang dimuat kantor berita milik pemerintah Utara yakni Korean Central News Agency, sambil menuduh pihak Selatan “sengaja mengganggu dan menghalangi dengan arogan“.

“Ini tidak sopan dan sikap provokatif yang tidak bermoral membuat kami berpikir kembali apakah mungkin untuk melakukan diskusi dengan pantas atau memperbaiki hubungan bahkan jika pembicaraan resmi terbuka di masa depan,“ kata juru bicara tersebut.

Kesepakatan untuk bertemu di Seoul pekan ini, tampak rentan sejak awal -- yang membutuhkan 17 jam negosiasi pada hari Minggu lalu yang berakhir tanpa kesepakatan yang jelas mengenai agenda dan sejumlah isu lainnya.

Sengketa Soal Level Utusan

Paku terakhir di peti mati adalah perbedaan tentang siapa yang harus mewakili kedua belah pihak, dengan Korea Utara berargumen bahwa Korea Selatan yang mencalonkan seorang wakil menteri sebagai kepala delegasi merupakan sebuah penghinaan.

Ketika Seoul menolak untuk menaikkannya menjadi pejabat setingkat menteri, pihak Utara membatalkan keberangkatan delegasinya.

Sikap Kementrian Penyatuan Selatan, yang berkeras bahwa wakil menterinya adalah sepadan dengan kepala delegasi Utara, mengatakan ada "distorsi" dalam pernyataan CPRK mengenai penyebab kegagalan pembicaraan ini.

Dalam pembicaraan terakhir dilihat bahwa Selatan mengirimkan kepala delegasi lebih tinggi daripada Utara, kini saatnya tiba agar “hal-hal praktis seperti itu “dinormalisasikan” sejalan dengan norma diplomasi internasional, demikian isi pernyataan pihak Selatan.

”Pemerintah akan tetap menjaga agar pintu dialog terbuka dan berharap Utara akan datang ke meja perundingan dengan ketulusan dan sikap tanggung jawab,“ tambah dia.

Kementrian Unifikasi Ryoo Kihl-Jae, meyakini seluruh keretakan protokoler itu tak terhindari akan “menumbuhkan rasa sakit” bersamaan dengan keinginan pemerintahan baru di bawah Presiden Park Geun-Hye yang ingin membangun sebuah hubungan baru dengan Pyongyang.

Park, yang naik ke kursi kekuasaan pada Februari, telah mendorong kebijakan “membangun kepercayaan” dengan Utara, yang menawarkan keterlibatan tapi tak akan memberikan konsesi jika tidak ada timbal balik.

Pengusaha Kecewa

Pembicaraan di Seoul tadinya diharapkan bakal berfokus pada pembukaan kembali dua proyek komersial yang selama ini ditutup sementara – yakni zone kerjasama industri Kaesong dan tur Korea Selatan ke rumah peristirahatan di Gunung Kumgang di Korea Utara.

Kedua proyek itu adalah penghasil dana tunai bagi Korea Utara yang selama ini dikucilkan dan mendapat sanksi PBB karena program senjata nuklirnya.

Korea Utara telah menutup Kaesong dengan menarik 53 ribu buruhnya dari kompleks industri itu pada awal April, seiring meningkatnya ketegangan militer kedua Negara.

Perwakilan 123 perusahaan Korea Selatan yang berbasis di Kaesong telah menyampaikan kekecewaan pahit mereka pada pembatalan pembicaraan, dan mengeluh bahwa bisnis mereka disandera oleh lika-liku politik Utara-Selatan.

ab/csf (afp,dpa,ap)