Pertemuan Puncak Uni Eropa Berakhir | Fokus | DW | 24.03.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Pertemuan Puncak Uni Eropa Berakhir

Selangkah demi selangkah, Uni Eropa mulai merumuskan politik energi bersama dan membuka sebagian pasar jasa.

Wolfgang Schüssel

Wolfgang Schüssel

Ketua Dewan Kepresidenan Uni Eropa Wolfgang Schüssel mengakui, kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan puncak Uni Eropa kali ini ibarat bejana kosong yang masih harus diisi. Para kepala negara dan pemerintahan menyepakati konsensus yang melahirkan pernyataan “kami ingin koordinasi lebih baik, tapi kami menolak peralihan wewenang.“ Padahal, tantangan di sektor energi justru sangat besar. Harga melambung, sementara para pimpinan Uni Eropa belum menemukan solusi untuk ketergantungan Uni Eropa pada impor energi.

Hal sama berlaku untuk ’Agenda Lissabon’ yang mecanangkan upaya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan melalui politik ekonomi yang terarah. Sejak penetapannya tahun 2000 di Lissabon, anggota Uni Eropa berulang kali menyepakati kebijakan untuk mewujudkan agenda itu. Tapi, dalam implementasi kebijakan tersebut, masing-masing negara hanya mementingkan keuntungan sendiri.

Contohnya, gagalnya upaya mewujudkan pasar bersama Eropa untuk sektor layanan dan jasa serta restriksi kebebasan memilih tempat kerja. Kecemasan akan dampak globalisasi adalah hal wajar, tapi isolasi pasar nasional dari perusahaan asing bukan lah jawaban yang tepat.

Pertemuan puncak Uni Eropa tak menghasilkan kesepakatan berarti. Walau begitu, Uni Eropa tak punya alternatif, selain sedikit demi sedikit mewujudkan target bersama. Pendapat Perdana Menteri Inggris Tony Blair memang benar. Uni Eropa tak punya pilihan, selain membuka pasarnya. Bila tidak, Uni Eropa akan tergeser dari posisinya sebagai kekuatan ekonomi dunia.

Sekarang saja Uni Eropa sudah terpaksa mengubur ambisi menjadi kawasan ekonomi paling dinamis sampai tahun 2010. Uni Eropa masih mencari solusi untuk menangani struktur masyarakat yang makin tua, standar kehidupan dan jaminan sosial bagi rakyatnya. Jurang pemisah makin lebar antar negara yang siap menjalani reformasi, seperti Denmark, dan negara yang cenderung lamban bergerak seperti Jerman dan Itali.

Sementara, sampai sekarang belum ditemukan jalan keluar dari krisis konstitusi dan arah politik masa depan Uni Eropa. Hasil nyata, seperti misalnya institusi dan proses ratifikasi lebih transparan bagi konstitusi Uni Eropa, kemungkinan besar baru akan diajukan awal 2007, saat Jerman menduduki kursi kepresidenan Uni Eropa. Ini merupakan tantangan besar bagi Kanselir Jerman Angela Merkel. Setelah penolakan konstitusi Uni Eropa di Belanda dan Prancis, rakyat Jerman, Austria dan negara lainnya makin tidak percaya pada institusi Uni Eropa, yang terus bertumbuh dan makin sulit diatur.(zer)

  • Tanggal 24.03.2006
  • Penulis Komentar, Bernd Riegert
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CJds
  • Tanggal 24.03.2006
  • Penulis Komentar, Bernd Riegert
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CJds