Pertemuan Kanselir Jerman dengan PM Turki | Fokus | DW | 06.10.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Pertemuan Kanselir Jerman dengan PM Turki

Uni Eropa dalam keadaan terjepit dalam konflik Turki-Siprus. Perundingan keanggotaan Turki dalam UE akan ditunda, jika konflik ini belum terselesaikan hingga akhir tahun ini.

Merkel dan Erdogan dalam konferensi pers di Ankara.

Merkel dan Erdogan dalam konferensi pers di Ankara.

Setelah upacara penyambutan resmi untuk Merkel, di kantor Perdana Menteri Recep Tayip Erdogan dibicarakan masalah penting. Perundingan antar kedua kepala pemerintahan terutama berkisar pada apa yang disebut “Protokol Ankara”. Menurut protokol, yang ditandatangani Turki setahun lalu, hingga akhir tahun ini Turki akan membuka pelabuhan dan lapangan terbangnya bagi kapal dan pesawat dari Republik Siprus. Secara nyata hal ini berarti, Turki mengakui keberadaan Republik Siprus-Yunani.

Pemerintah Ankara sampai sekarang tidak bersedia melaksanakan protokol itu dan tidak memberi ijin masuk untuk kapal-kapal dari Siprus-Yunani. Dalam konferensi pers dengan Merkel, Perdana Menteri Turki, Erdogan menyatakan alasan, tindakan mengenai masalah Turki dengan Siprus tidak boleh hanya diambil dari satu sisi. Dan Turki tidak akan mengambil tindakan sebelum embargo perdagangan terhadap Siprus Utara dicabut.

Memang Uni Eropa sudah berjanji untuk menghapus embargo perdagangan atas Siprus-Turki, yang sudah berlangsung puluhan tahun. Itu dijanjikan Komisaris Perluasan Uni Eropa, Günther Verheugen, saat Turki dua setengah tahun lalu menyetujui rencana perdamaian PBB untuk Siprus. Erdogan mengingatkan Merkel akan janji Eropa itu, karena pihak Turki telah melakukan usaha perdamaian itu. Erdogan berpendapat bahwa Uni Eropa lebih berpihak kepada Siprus-Yunani, walaupun Siprus-Yunani menolak rencana perdamaian. Uni Eropa harus mengoreksi hal ini, tuntut Erdogan.

Tetapi Uni Eropa saat ini tidak bisa mengoreksi hal tersebut. Veto dari Republik Siprus menyebabkannya tidak mungkin dilakukan. Sebab Republik Siprus menjadi anggota penuh Uni Eropa, beberapa pekan setelah menolak rencana perdamaian PBB. Keadaan terjepit, di mana Uni Eropa sekarang berada, juga sama dengan situasi serba salah Turki, karena sudah menandatangani Protokol Ankara. Dan sebagian besar warga Turki tidak dapat mengerti, mengapa negara mereka harus mengalah.

Kanselir Jerman Merkel mengisyaratkan adanya kemungkinan jalan keluar dalam kunjungannya di Turki. Usulan dari Finlandia, yang kini menjabat Ketua Dewan Kepresidenan Uni Eropa, disambut baik oleh Turki. Demikian dikatakan Merkel. Menurut usulan Finlandia, embargo terhadap Siprus Utara diperlonggar dengan cara membuka sebuah pelabuhan di bawah pengawasan internasional. Pada saat bersamaan Turki membuka pelabuhannya untuk kapal-kapal Siprus-Yunanu. Merkel berharap, masalahnya dapat diselesaikan dengan cara itu.

Seluruh diplomat Jerman juga mengharapkan hal sama. Karena, jika masalah tidak terselesaikan hingga akhir tahun ini, perundingan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa kemungkinan ditunda. Dan itu akan terjadi sewaktu Jerman mengambil alih posisi Ketua Dewan Kepresidenan Uni Eropa.

  • Tanggal 06.10.2006
  • Penulis Susanne Güsten
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CJaG
  • Tanggal 06.10.2006
  • Penulis Susanne Güsten
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CJaG