Pertemuan Iran dan Uni Eropa | Fokus | DW | 20.02.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Pertemuan Iran dan Uni Eropa

Menlu Iran Manuchehr Mottaki memimpin diskusi dengan perwakilan UE di Brüssel.

Menlu Iran Mottaki

Menlu Iran Mottaki

Tidak akan dilakukan perundingan langsung mengenai program nuklir Iran yang dipersengketakan. Namun para diplomat UE tetap berharap, rangkaian pembicaraan dapat dilanjutkan kembali, sebelum batas waktu yang ditetapkan Badan Energi Atom Internasional berakhir. Karena sesudah tanggal 8 Maret, DK PBB lah yang akan mengurus sengketa tersebut. Hari Senin (20/02) ini juga akan berlangsung pembicaraan antara Rusia dan Iran yang sempat ditangguhkan mengenai pengayaan uranium Iran di wilayah Rusia.

Pada November 2004, ketiga Menlu Prancis, Inggris dan Jerman, yang berunding atas nama UE, yakin betul akan berhasil mencapai sasaran yang ditargetkan. Ketika itu, di Paris, Iran menanda-tangani sebuah kesepakatan yang menjanjikan penghentian kegiatan pengayaan uranium. Dengan demikian sebuah komponen penting dalam program nuklir Iran dibekukan.

Sebagai imbalan untuk Iran, UE menawarkan hubungan perdagangan yang lebih baik, bantuan ekonomi dan dukungan bagi penggunaan energi nuklir untuk kepentingan sipil. Ketika Iran akhirnya menolak tawaran ini pada musim panas tahun lalu dan memulai persiapan menuju pengayaan uranium, harapan UE pun runtuh.

Hubungan kedua belah pihak kian kelihatan jelas memburuk. Dari sudut pandang Eropa, pernyataan anti Israel dari Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menggambarkan titik terendah hubungan keduanya. Walau demikian, UE tetap bersedia melakukan perundingan. Seperti dikatakan Pejabat Tinggi Urusan Luar Negeri Austria Hans Winkler .

Hans WInkler: "UE tetap terikat pada penyelesaian masalah atom Iran secara diplomatis, dalam kerangka multilateralisme dan terutama Badan Energi Atom Internasional IAEA. Ini penting untuk ditekankan."

Tiga besar UE, Prancis, Inggris, Jerman, sebetulnya ingin menghindarkan apa yang sejak lama dituntut oleh AS, yaitu bahwa program nuklir Iran harus diserahkan pada DK PBB. Ketika Eropa sadar bahwa Iran mengatur konfrontasi, mereka pun mendukung tuntutan AS dan berpaling pada IAEA, bahkan pemegang hak veto dalam DK, Cina dan Rusia, ikut serta. Wakil Presiden Komisi Eropa Franco Frattini mengatakan:

Franco Frattini: "Sering kali kita meminta agar DK PBB turun tangan. Kali ini kita harus memberi dewan kesempatan untuk menjalankan perannya dengan layak dan membuat diri mereka dihormati."

Sementara itu, Menlu Prancis Phillipe Douste-Blazy berbicara secara terbuka tentang program nuklir militer Iran yang dilakukan secara rahasia. Kanselir Jerman Angela Merkel seperti sebelumnya meyakini solusi diplomatik adalah yang terbaik, bahkan sangat optimis hal itu tercapai. Sementara PM Inggris Tony Blair dalam sebuah dengar pendapat di depan parlemen, tidak menutup kemungkinan digunakannya kekerasan sebagai sarana terakhir dalam menghadapi Iran. Dalam situas seperti ini, jangan pernah mengatakan tidak akan pernah, kata Blair.

Kemungkinan serangan militer terhadap Iran dengan mandat PBB, belum pernah dibicarakan secara terbuka di kalangan UE dan juga NATO. UE adalah mitra dagang terbesar Iran. Sanksi terutama dapat menyangkut impor mesin-mesin. Juru runding Iran Ali Larijani menekankan, jika hal itu terjadi maka Iran dapat membalas dengan menghentikan pasokan minyak buminya ke Eropa. (ib)