1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Pertemuan Besar di Brüssel

12 Mei 2007

Pertemuan Menteri-Menteri Uni Eropa pada hari Senin mendatang berlangsung selama dua hari, 14 dan 15 Mei. Pertemuan kali ini akan lebih besar dari biasanya. Menteri Luar Negeri Jerman, Frank Walter Steinmeier mengundang beberapa menteri luar negeri dari negara-negara Arab.

https://p.dw.com/p/CP6H
Bendera Uni Eropa berkibar
Bendera Uni Eropa berkibarFoto: AP

Pertemuan di Brüssel dihadiri oleh para menteri negara anggota Uni Eropa, khususnya para menteri luar negeri, menteri pertahanan dan menteri bantuan pembangunan.

Tamu yang ditunggu termasuk Menteri Luar Negeri Palestina, Siad Abu Amr yang bukan anggota Hamas. Uni Eropa ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan pemerintah kesatuan Palestina yang baru, tanpa berhubungan langsung dengan Hamas.

Sementara ini, Uni Eropa baru akan menormalisasi hubungan dengan pemerintah otonomi Palestina bila ada kesepakatan perdamaian dan setelah pemerintah Palestina mengakui Israel secara resmi. Menurut para diplomat Uni Eropa, sikap ini tidak akan berubah hari Senin mendatang.

Juga bantuan dana langsung untuk pemerintahan persatuan Palestina tidak akan menjadi tema bahasan. Pada pertemuan ini, kedua puluh tujuh menteri Luar Negeri Uni Eropa ingin membahas rancangan perdamaian Arab Saudi untuk Timur Tengah dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab dan menteri-menteri luar negeri negara Arab.

Selain solusi dua negara, hak repatriasi pengungsi Palestina yang ditolak oleh Israel juga harus dibahas. Juni mendatang, menteri luar negeri Israel Tzippi Livni akan merundingkan tawaran perdamaian ini dengan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa.

Selain masalah Timur Tengah, tema pertemuan ini meliputi antara lain, bantuan pembangunan Uni Eropa untuk negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik atau apa yang disebut AKP, hubungan ekonomi Uni Eropa dengan Rusia, serta situasi di Sudan.

Sebelumnya perundingan dengan negara-negara AKP sedikit tersendat oleh permasalahan akses pasar. Negara-negara AKP mendesak agar mendapatkan akses ke pasar Eropa. Sementara, kesepakatan mengenai akses pasar bagi produk industri Eropa di negara-negara berkembang juga belum ditemukan.

Diharapkan sebuah kesepakatan baru akan menggantikan kesepakatan Cotonou sebelumnya, di mana selain memberikan bantuan dana, Uni Eropa menetapkan bea cukai yang rendah untuk negara-negara AKP. Model subsidi serupa ini akan berakhir dalam waktu dekat . Tanpa kesepakatan baru, negara-negara Afrika akan terpaksa menuruti peraturan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang kurang menguntungkan. Sehubungan dengan negara AKP, bantuan perdagangan senilai 2 milyar mulai tahun 2010 juga akan dibahas.

Dalam pertemuan tersebut, diperkirakan Rusia juga akan menuntut adanya kelonggaran visa bagi warga negaranya yang ingin berkunjung ke Eropa. Selain itu isyu pemasokan energi dari Rusia juga akan dibahas. Namun, meski ada ketegangan negara-negara Uni Eropa baru, seperti Estonia dan Polandia dengan Rusia, diperkirakan semua anggota Uni Eropa akan menyepakati pertemuan puncak di kota Samarra Rusia akhir pekan depan.

Di samping masalah perdagangan, juga masalah situasi perdamaian di Afrika akan dibahas oleh Troika Uni Eropa dengan wakil-wakil Uni Afrika, termasuk masalah Sudan.