Perlawanan Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Usai Dinonaktifkan | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 12.05.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

KPK

Perlawanan Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Usai Dinonaktifkan

Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK akan melawan. Novel menilai penonaktifan itu bukan proses yang wajar dan merupakan upaya sistematis menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara.

Nasib penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) kini mendapat kejelasan. Novel Baswedan dkk resmi dinonaktifkan dari KPK.

Penonaktifan Novel Baswedan dkk terungkap dari surat yang diterima detikcom, Selasa (11/05). Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, 75 pegawai KPK telah secara resmi dinonaktifkan.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut ini poin-poinnya:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Novel dan 74 pegawai KPK akan melawan

Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen TWK akan melawan. Novel bersama para pegawai yang disingkirkan itu tengah berdiskusi membahas langkah perlawanan ke depan.

"Nanti ada tim kuasa hukum dari koalisi sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho," kata Novel kepada wartawan, Selasa (11/05).

Novel menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal dalam TWK bukan proses yang wajar. Menurutnya, hal itu merupakan upaya yang sistematis untuk menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara. "Ini bahaya, maka sikap kami jelas: kami akan melawan!," tegasnya.

Novel Baswedan mengungkapkan perihal perjuangan melawan korupsi di dalam negeri. Hal itu diungkapnya melalui akun Twitter @nazaqistsha, seperti dilihat detikcom, Rabu (12/05). Novel menanggapi cuitan warganet yang menyebut Novel pernah mendapatkan penghargaan internasional terkait pemberatan korupsi.

"Apa nggak aneh, perjuangan antikorupsi seperti dimusuhi di negeri sendiri, justru dihormati di internasional," tulis Novel. 

Bukan dinonaktifkan, melainkan diminta serahkan tugas ke atasannya

KPK angkat bicara soal penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan. KPK menyebut mereka bukan dinonaktifkan, melainkan diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan salinan SK tentang hasil asesmen TWK sudah diserahkan kepada atasan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus. Novel dkk pun diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.

"Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut," kata Ali kepada wartawan, Selasa (11/05).

Pakar mensinyalir ada dendam pribadi ketua KPK?

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mensinyalir ada dendam pribadi Komisaris Jenderal Firli Bahuri di balik penonaktifan 75 pegawai KPK. Sebab, beberapa nama yang dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) itu pernah menuntut agar Firli diperiksa karena diduga melanggar kode etik KPK. Mereka juga diketahui pernah mengkritik dan berbeda pendapat dengan Firli.

"Jadi, begitu Pak Firli masuk ke KPK, beberapa orang yang menyapanya langsung dituding sebagai orang yang pernah ikut mendemo dirinya," kata Feri kepada tim Blak-blakan detikcom, Selasa (11/05).

Dendam pribadi itu dikemas lewat TWK dengan pertanyaan-pertanyaan yang absurd, menyalahi aturan, dan melecehkan agama. Namun, Firli Bahuri tidak peduli atas semua itu. "Bagi saya, Pak Firli ini adalah boneka yang digerakkan oleh banyak orang untuk menghantam 75 orang ini," tegas Feri Amsari.

Menurut Feri Amsari, 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK itu justru yang selama ini paling berintegritas dan profesional dalam mengemban tugas pemberantasan korupsi. Feri membagi mereka ke dalam tiga klaster, yakni Ketua Satgas atau pemimpin lapangan, seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, dan Harun Al Rasyid, yang baru saja memimpin OTT Bupati Nganjuk.

Pada bagian lain, Feri Amsari membeberkan tiga masalah di balik keputusan pimpinan KPK menonaktifkan mereka yang dinyatakan tak lulus TKW itu. Dia juga menyatakan idealnya Presiden Jokowi menegur pimpinan KPK terkait huru-hara ini. (pkp/ha)

Baca selengkapnya di:detiknews

Perlawanan Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Usai Dinonaktifkan

Novel Baswedan: Perjuangan Antikorupsi Seperti Dimusuhi di Negeri Sendiri

Dendam Pribadi Firli di Balik Penonaktifan Novel Baswedan cs

Laporan Pilihan