Perempuan Nigeria Ingin Maju dalam Politik | Sosial | DW | 05.04.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Sosial

Perempuan Nigeria Ingin Maju dalam Politik

Di seluruh dunia prosentasi rata-rata perempuan yang memiliki mandat politik 19%. Bagi perempuan Nigeria untuk mencapai angka ini masih sangat sulit. Mereka harus kuat hadapi banyak tantangan.

default

Dua perempuan Nigeria di ibukota Abuja

Princess Tayo sementara ini terus melakukan perjalanan. Sejak lebih 30 tahun perempuan Nigeria ini aktif di ajang politik. Belakangan ia terlibat dalam kampanye untuk Partai Kongress Aksi Nigeria, ACN. Ia sendiri tidak tampil sebagai kandidat. Tetapi di daerah tempat ia tinggal, yakni Ebute Meta, sebuah kawasan ramai di ibukota Lagos, Princess Tayo berbicara dengan semua teman dan kenalannya mengenai tujuan dan target-target partainya.

Hanya Sedikit Perempuan

2 April lalu Nigeria memulai pemilihan umum secara maraton, dimana antara lain dipilih parlemen dan presiden baru. Dalam daftar kandidat, hanya segelintir nama perempuan yang muncul. “Peluang bagi perempuan Nigeria sangat tipis. Banyak orang Afrika yang masih berfikir bahwa sejumlah jabatan tidak bisa diisi oleh perempuan.”

Frauenpower in Nigeria

Perempuan Nigeria menduduki terminal ekspor minyak milik perusahaan minyak ChevronTexaco, di Escravos, Nigeria tenggara (12/2002)

Princess Tayo selalu kesal bila memikirkan pandangan-pandangan seperti itu. Bagi politisi perempuan Nigeria, masa yang terburuk adalah saat Nigeria berada dibawah kekuasaan militer, yang dalam rotasi tetap, bergantian dengan pemerintahan sipil. Era pemerintahan militer selalu ditandai dengan kesemena-menaan. Pernah sekali secerca harapan timbul dalam hati kaum perempuan, yakni ketika Moshood Abiola terpilih sebagai presiden, pada 12 Juni 1993. Tapi ketika itu, rejim militer tidak mau mengakui hasil pemilu.

Princess Tayo bersama kaum perempuan lainnya turun ke jalan di Lagos, berunjuk rasa memprotes sikap militer. Mereka semua ditangkap dan untuk satu malam terpaksa mendekam di penjara. “Saya berterima kasih, bahwa saya masih hidup. Apa yang kami alami di tangan militer itu tak dapat saya gambarkan dengan kata-kata. Sangat mengerikan.”

Kekerasan terhadap Politisi Perempuan

Kini di Nigeria situasi politiknya sudah berubah secara mendasar. Sejak 1999 Nigeria kembali memiliki pemerintahan sipil. Selain itu, organisasi-organisasi perempuan bisa turut menentukan. Tapi kini pun kekerasan terhadap politisi perempuan kerap terjadi. Beberapa pekan lalu, seorang perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan senat, dipukuli di hadapan rekan-rekan separtainya yang hanya berpangku tangan.

Ölraffinerie in Nigeria

Beberapa perempuan yang sedang mendayung kanu

Mereka memang tidak menginginkan perempuan sebagai kandidat ketua partai, mereka menginginkan lelaki yang tampil. Ini terjadi, meskipun Nigeria pada 1985 telah menandatangani CEDAW, persetujuan PBB yang menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Tapi seperti diyakini banyak orang, kesepakatan di atas kertas tidak selalu ada manfaatnya. Dipihak lain bagi Alvana Ojukwu, serangan-serangan seperti itu justru merupakan dasar mengapa representasi perempuan sangat rendah dalam jabatan-jabatan politik. Perempuan muda ini bekerja di Pusat untuk Demokrasi dan Pembangunan Nigeria, yang memiliki banyak cabang di negara itu dan bergerak dalam upaya demokratisasi Nigeria.

Alvana mengatakan, “Baru 7% penyandang mandat politik di Nigeria adalah perempuan. Statistik menunjukkan, bahwa dalam parlemen yang memiliki 360 kursi hanya 27 yang diisi perempuan. Di Senat ada 109 kursi dan hanya sembilan diisi perempuan.”

Tuntutan Sistem Kuota

Table of the Free Voices in Berlin, Hafsat Abiola und Willem Dafoe

Aktivis HAM asal Nigeria, Hafsat Abiola dan bintang film AS, Willem Dafoe, ketika memoderasi acara "Table of the Free Voices" di Berlin (09/2006)

Untuk mengubah itu, organisasi-organisasi hak perempuan menuntut diberlakukan sistem kuota dengan UU. Melalui sistem ini bisa dijamin, bahwa sedikitnya 35% semua jabatan politik diisi seorang perempuan. Semua partai politik juga dituntut, agar menempatkan satu perempuan di setiap tiga kandidat di dalam daftar calon anggota parlemen. Tahun lalu, ada peluang untuk mengukuhkan sistim ini dalam konstitusi. Tapi kaum perempuan gagal, begitu ungkap Rabi Musa Abdullahi. Ia bekerja dengan organisasi perempuan kenamaan Wrapa dan bertanggung jawab untuk pencerahan politik.

Rabi mengatakan, “Kami tidak beruntung. Memang 60% anggota komite mendukung inisiatif kami. Tapi pemberlakuan sistim kuota itu ditolak oleh parlemen. Namun kami tak akan berhenti, dan tidak akan lelah memperjuangkan ini. Juga di masa depan tema-tema perempuan akan terus kami bawa dalam agenda sehari-hari dan berjuang bagi sistem kuota ini.“

Perjuangan tidak berhenti disini. Adanya sistem kuota untuk perempuan masih belum diketahui banyak orang. Tak satupun partai politik Nigeria yang mengusungnya sebagai tema kampanye. Anggota partai yang lelaki kebanyakan hanya tersenyum penuh kasihan. Solidaritas sesama perempuan terhadap tema ini juga tidak terlalu baik.

Maka Sarah Jibril hanya memperoleh satu suara saat berjuang menjadi calon ketua Partai Demokrat Rakyat. Dan itu adalah suaranya sendiri. Mengapa anggota partai yang perempuan tidak memilih dia, begitu sindir banyak anggota partai yang lelaki sambil menambahkan, memang ia tidak cukup kompeten untuk memimpin partai.

Tidak Mengerti

Parlamentswahl in Lagos Nigeria

Seorang perempuan yang bertugas dalam pemilu, menyocokkan nama pemberi suara dengan daftar nama (02/04/2011)

Cerita yang sama datang dari Amina Ibrahim Yusuf. Ia pantang menyerah memperjuangkan sistem kuota. Amina termasuk dalam kelompok 100 perempuan yang membuat promosi tentang hal itu, di seluruh Nigeria. Namun rekan-rekan separtainya hanya mengangkat bahu. Amina menjelaskan, “Beberapa orang bahkan tidak tahu apa itu sistem kuota 35 persen. Pemimpin partai saya menerima surat berisi keterangan tentang rekomendasi kuota, ia malah bertanya ‘Surat apa itu?'”

Di Nigeria yang didominasi pria, selain soal kuota, hal yang terutama harus diubah adalah pandangan terhadap poltisi perempuan. Suatu hal yang sering membuat Amina Ibrahim Yusuf sedih, dalam beberapa pekan terakhir. Awal tahun ini ia memenangkan pemilihan sebagai calon senat di daerah asalnya. Namun awal bulan April, seorang lelakilah yang tampil sebagai calon resmi dari partai. Petinggi partai mendasari keputusan itu dengan alasan, perempuan tidak mampu.

Katrin Gänsler / Edith Koesoemawiria

Editor: Marjory Linardy