Perdebatan Histeris tentang Keamanan di Jerman | dunia | DW | 26.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Perdebatan Histeris tentang Keamanan di Jerman

Di Jerman belum pernah secepat itu peraturan baru dibuat atau peraturan yang ada diperketat. Di bawah tekanan serangan teror 11 September 2001 di AS polisi dan dinas rahasia memiliki kemungkinan penyidikan secara terbuka maupun tersembunyi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan.

Pengambilan data sidik jari digital

Pengambilan data sidik jari digital

Perusahaan telekomunikasi dan transportasi udara harus menunjukkan data pelanggannya, juga pelayanan jasa bank dan pos. Tidak ada lagi hal bersifat rahasia, bahkan tempat tinggal sendiri pun tidak lagi aman dari kemungkinan disadap. Menurut partai uni demokrat Jerman CDU pembatasan hak warga dan kebebasan harus terus diperluas. Hal yang ditentang partai sosial Demokrat SPD. Meskipun partai inilah yang mendorong pembatasan ini saat masih memimpin pemerintahan koalisi merah hijau sampai akhir tahun 2005.

Ketelitian lebih penting daripada kecepatan. Pedoman ini yang sering dilanggar dalam menetapkan peraturan baru beberapa tahun terakhir. Berulang kali Mahkamah Konstitusi Jerman harus melakukan koreksi. Mahkamah ini mengajukan keberatan untuk pelacakan metode raster, perintah penangkapan di Eropa, penggeledahan kantor redaksi, memata-matai komputer pribadi secara online dan peraturan keamanan udara yang secara legal mengijinkan penembakan pesawat penumpang. Politisi partai CDU masih ingin menambah daftar tersebut. Menteri dalam negeri Wolfgang Schäuble sangat ingin agar angkatan bersenjata ditugaskan pada pengamanan dalam negeri, data sidik jari tidak hanya tertera pada paspor tapi juga disimpan di kantor pendaftaran penduduk, data kartu jalan tol dipakai sebagai sarana memerangi tindak kriminal. Ketua Partai Demokrat Liberal FDP Guido Westerwelle menyebut semua rencana ini sebagai runtuhnya norma-norma negara hukum

“Seorang menteri perundang-undangan seharusnya membela konstitusi dan melindunginya dan tidak merelatifkan atau mempertanyakannya. Dan kebebasan serta keamanan penduduk tidak dapat dilindungi, dengan mengorbankan kebebasan warga.”

Menteri dalam negeri Schäuble yang dalam kapasitas jabatannya bertanggung jawab untuk masalah undang-undang dasar menganggap kuno Westerwelle dan mereka yang berpendapat sama serta berpijak pada tanggung jawabnya bagi keamanan masyarakat

“Saya mencoba untuk tidak memancing histeri ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Memang tidak ada keamanan mutlak. Tapi kita tentunya harus mengantisipasi perkembangan di dunia, perubahan teknik, ancaman, dan berjaga-jaga dengan sewajarnya .”

Menteri kehakiman Brigitte Zypries menganggap Schäuble terlalu berlebihan. Misalnya ia merasa heran bahwa Schäuble ingin agar polisi dapat memiliki akses online untuk data pemilik sidik jari paspor juga dapat mengaksesnya dari pusat kantor pendaftaran penduduk

“Kami selalu mengatakan masalah harus dipandang satu per satu. Apa yang kita perlukan untuk menjamin keamanan dalam kaitannya dengan pembatasan hak kebebasan. Dan ini juga berkaitan dengan situasi bahaya. Artinya, kita harus menganalisa situasi bahaya secara seksama. Dan kita harus juga melihat apa yang kita perlukan agar dapat melacak teroris dengan lebih baik.”

Schäuble juga ingin adanya akses tersembunyi terhadap komputer pribadi. Bagi mantan menteri kehakiman dan pakar hukum politik Sabine Leutheusser Schnarrenberger ini berarti hilangnya lingkup pribadi yang akan berpengaruh besar bagi kebebasan pers dan bidang lainnya. Kritik paling tajam tentang rencana undang-undang keamanan datang dari penanggungjawab badan pelindung data Jerman, Peter Schaar. Dikatakannya secara teknik pengawasan total sudah lama dimungkinkan. Ini masalah negara hukum untuk bereaksi terhadap kemungkinan tersebut.

Iklan