1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Penyimpanan Data Massal Langgar Konstitusi

2 Maret 2010

UU dari 2008 tetapkan data hubungan telefon dan internet disimpan enam bulan. Ini sumbangan Jerman bagi pemberantasan terorisme internasional. Selasa (02/03) Mahkamah Konstitusi nyatakan UU itu tidak sesuai konstitusi.

https://p.dw.com/p/MI4y
Para hakim Mahkamah Konstitusi di KarlsruheFoto: AP

34.000 orang yang secara aktif menentang penyimpanan persediaan data dapat merasa puas dengan keberhasilan mereka. Seorang diantara mereka bernama Padeluun. Ia adalah seniman, aktivis perlindungan data dan jurubicara gerakan aktivis.

Akhir tahun 2009 lalu ia mengorganisir demonstrasi massal menentang langkah pemerintah, yang mengumpulkan banyak data. Ia sekarang mengatakan, "Jika saya menginterpretasikan keputusan itu dengan benar, artinya penyimpanan data tanpa dasar apapun sekarang dilarang. Tetapi jika ada penyelidikan terhadap seseorang, maka data-data akan mulai dikumpulkan dan digunakan. Dan itu, saya tekankan sekarang, adalah langkah yang benar.“

Harus Segera Dihapus

Claudia Roth und Cem Özdemir
Kedua pemimpin Partai Hijau, "Die Grünen". Claudia Roth (kiri) dan Cem ÖzdemirFoto: AP

Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan, agar semua data warga Jerman yang mulai dikumpulkan sejak undang-undang itu mulai berlaku tahun 2008 lalu, segera dihapus. Termasuk juga, yang telah digunakan badan-badan Jerman untuk menyelesaikan perkara tindak kriminal. Claudia Roth, Ketua Partai Hijau yang sekarang menjadi oposisi mengatakan, keputusan itu benar.

Namun keputusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan, bahwa pemerintah tidak sepenuhnya dilarang mengumpulkan dan menyimpan data. Tetapi batasannya lebih ketat daripada yang ditetapkan dalam undang-undang yang kini tidak berlaku lagi. Demikian dijelaskan Menteri Kehakiman Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Juga Berdampak di Eropa

Sabine Leutheusser Schnarrenberger
Menteri Kehakiman Jerman Sabine Leutheusser-SchnarrenbergerFoto: picture alliance/dpa

Leutheusser-Schnarrenberger mengatakan, keputusan tersebut juga akan berdampak di seluruh Eropa, karena semua pengumpulan data kini akan diuji dengan seksama. Menteri Kehakiman itu menambahkan, "Jadi dampaknya juga sudah jelas, misalnya bagi penyimpanan data penumpang pesawat di tingkat Uni Eropa. Bagi rencana-rencana seperti ini, standar yang berasal dari keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman sangat menentukan.“

Ini adalah hari yang penting bagi upaya mencegah timbulnya suasana ketakutan di Jerman. Ini hari yang baik bagi hak-hak dasar warga. Demikian komentar pejabat pemerintah urusan perlindungan data, Peter Schaar, atas keputusan para hakim. Ia mengatakan, "Yang penting adalah, setiap warga terus dapat berkomunikasi dengan bebas, tanpa pengamatan pemerintah. Dan ini juga berarti, setiap orang tidak usah kuatir akan diamati sehingga cenderung bersikap takut dan tidak kritis.“

Tidak Semua Setuju

Kanzleramtsminister Thomas de Maizière
Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de MaizièreFoto: DPA

Di samping suara-suara yang mendukung, ada juga suara yang memprotes, walaupun tidak terdengar. Ikatan polisi Jerman mengkritik keputusan para hakim, terutama karena semua data yang telah dikumpulkan selama ini harus segera dihapus. Jurubicara ikatan itu mengatakan, pencarian orang yang melakukan tindak kriminal untuk sementara waktu tidak mungkin dilakukan.

Menteri Dalam Negeri dari partai konservatif CDU, Thomas de Maiziere menyatakan kecewa. Ia mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi menjadikan Jerman satu-satunya negara, yang tidak menjalankan ketetapan Uni Eropa. Karena undang-undang yang dihapus itu berlandaskan pada ketetapan tersebut.

Richard Fuchs / Marjory Linardy

Editor: Anggatira Gollmer