Penghilangan Paksa di Thailand Selatan Terus Terjadi | dunia | DW | 23.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Penghilangan Paksa di Thailand Selatan Terus Terjadi

Meski pemerintahan Thaksin Sinawatra berhasil ditumbangkan, penghilangan paksa terus terjadi.

Kepala pemerintahan peralihan Thailand, Surayud Chulanont

Kepala pemerintahan peralihan Thailand, Surayud Chulanont

Aparat keamanan Thailand, menurut laporan organisasi pembela hak azasi manusia Human Rights Watch, bertanggung jawab atas hilangnya sejumlah orang yang diduga anggota kelompok separatis Muslim di Thailand Selatan. Menurut direktur cabang Asia Human Rights Watch, Brad Adams, beberapa tahun silam sejumlah orang menghilang secara sistematis.

“Kami sudah mencatat 22 kasus yang kami yakin militer Thailand bertanggung jawab atas penghilangan sejumlah orang untuk membuat takut lawan dan melemahkan perlawanan. Banyak dari mereka yang dihilangkan, kemungkinan besar dibunuh. Keluarga mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka.”

Memang, sebagian besar peristiwa menghilangnya sejumlah orang tersebut terjadi di masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra. Demikian dikatakan Brad Adams dari Human Rights Watch. Tapi banyak pejabat militer yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut masih menduduki posisinya:

“Orang-orang itu dihilangkan oleh militer dan polisi dan perwira yang bertanggung jawab tetap sama, baik di pemerintahan Thaksin atau pemerintah sekarang. Surayud Chulanont punya banyak usul bagus untuk memperbaiki situasi ini. Surayud menilai kurangnya tindakan hukum sebagai salah satu penyebab pemberontakan. Tapi hingga kini dia melakukan perubahan apa-apa. Penghilangan paksa dan pembunuhan terus terjadi dan semakin parah.”

Perdana Menteri pemerintahan peralihan Surayud Chulanont menyangkal tudingan Human Rights Watch. Pemerintahannya berusaha menyelesaikan secara damai konflik di selatan Thailand:

“Kami berusaha meyakinkan warga Thailand Selatan bahwa mereka juga rakyat Thailand yang diperlakukan dengan adil. Kami tidak ingin kembali melakukan politik kekerasan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Kami ingin menjunjung hukum dan tidak melawan kekerasan dengan kekerasan.”

Beberapa hari lalu, untuk kelima kalinya Surayud Chulanont mengunjungi Thailand Selatan sejak dirinya menjadi perdana menteri. Kamis (22/03), Surayud Chulanont mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia, dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Malaysia mengenai konflik di Thailand Selatan. Sebelumnya berkali-kali Malaysia menjadi juru penengah antara kelompok separatis Thailand Selatan dan pemerintah di Bangkok.

Provinsi Thailand Selatan dulunya milik kerajaan Malaysia dan baru di awal abad 20 diambil alih oleh kerajaan Siam. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dan lebih merasa sebagai orang Melayu ketimbang sebagai penduduk Thailand.

Iklan