Pengamat: Pasca Pemilu, Pendidikan Demokrasi Penting Untuk Membangun Persatuan | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 21.05.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Pemilu 2019

Pengamat: Pasca Pemilu, Pendidikan Demokrasi Penting Untuk Membangun Persatuan

KPU telah tetapkan hasil Pemilu 2019. Dalam pengumumannya, pasangan Jokowi – Ma’aruf ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019. Setelah pemilu usai, bagaimana wujud Indonesia sebagai negara demokrasi?

Pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwarnai berbagai macam reaksi dari berbagai pihak. Bagaimana sikap yang harus diambil seluruh elemen masyarakat agar kehidupan berdemokrasi di Indonesia terjaga. DW berbincang dengan Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI).

Deutsche Welle : Selasa dini hari KPU tetapkan hasil Pemilu 2019, satu hari lebih cepat dibanding jadwal sebelumnya yakni tanggal 22 Mei. Tanggapan Anda?

Menurut saya biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Karena memang penghitungan berjenjang itu lebih cepat dari target. Tanggal 22 Mei itu adalah jadwal untuk mengumumkan, menetapkan, adapun sebelum tanggal 22 sudah di-crosschecked saya kira tidak ada masalah. Menurut saya itu lebih baik, itu sudah selesai. Ya kalau sudah selesai kemudian justru ditunggu justru malah aneh.

Jokowi-Ma'ruf unggul 11 persen dari Prabowo-Sandi. Pileg menempatkan PDIP, Gerindra, dan Golkar sebagai tiga teratas, lalu perolehan suara Partai Hanura tidak mampu melewati ambang batas parlemen. Sesuai prediksi para pengamat kah?

Karyono Wibowo (Privat)

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

Terkait dengan hasilnya yang tidak jauh dari quick count, sebelumnya memang sudah diprediksi. Hasil rekapitulasi KPU sudah kita prediksi oleh kita para peneliti, meyakini hasil rekapitulasi KPU tidak berbeda jauh dengan hasil quick count. Akhirnya benar perolehan suara Jokowi-Ma'ruf 55,50% kemudian pasangan Prabowo-Sandi 44,50%. Quick count selisihnya plus minus satu persen. Bagi saya tidak kaget, polanya selalu begitu. Ketika ada orang yang menuduh hasil quick count sebagai sihir sains kita tertawa saja, saya anggap itu bagian dari propaganda mereka untuk mendiskreditkan lembaga survei. Perolehan suara partai yang hampir mirip dengan 2014 saya kira selisihnya tidak signifikan. Memang Hanura yang tidak lolos parliamentary threshold tapi ada beberapa menurut catatan saya dibandingkan tahun 2014 ada beberapa partai yang mengalami kenaikan di luar dugaan. PKS dan Partai Nasdem. Nasdem lumayan signifikan dari lima sekian persen sekarang jadi 9,05%. PDI Perjuangan ada kenaikan sedikit, hampir sama, naik satu persen dibandingkan 2014. PKB agak lumayan juga sekarang di posisi empat dengan perolehan 9,69%. Itu karena ada efek ekor jas, efek dari pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. Sementara PPP turun signifikan di posisi 4,52% sebelumnya ada di angka hampir 8%.

Saat penetapan, saksi dari kubu 02 menolak menandatangani berita acara penetapah hasil pilpres dan pileg. Terlebih di tengah situasi politik saat ini, adakah kemungkinan terlaksananya rekonsiliasi antara dua kubu?

Saya sih punya keyakinan proses rekonsiliasi masih sangat terbuka, kemungkinan terjadi. Menunggu waktu saja. Tapi memang sikap yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi oleh KPU saya kira menunjukkan sikap yang tidak legowo dalam menyikapi hasil pemilu. Bisa juga terbaca sebagai sinyal bahwa akan ada perlawanan secara serius dari kubu pasangan Prabowo-Sandi.

Setelah Pemilu usai, menurut Anda bagaimana perwujudan Indonesia sebagai Negara demokrasi ke depan?

Saya prihatin betul.

Alasannya?

Karena dari berbagai kondisi situasi politik yang terjadi dari menguatnya eksploitasi identitas sebagai propaganda politik, atau politisasi SARA. Kemudian meningkatnya ujaran kebencian hate speech yang memenuhi ruang publik selama beberapa tahun ini, tambah lagi sikap elit politik yang tidak memberi contoh yang baik, sikap yang anti demokrasi hanya siap menang tidak siap kalah. Ancaman people power karena hanya didasarai proses kekecewaan terhadap pemilu. Tentu saja ini akan menjadi faktor yang membuat indeks demokrasi Indonesia akan semakin menurun. Ini menurut saya yang menjadi catatan buruk bagi proses demokrasi kita. Kalau seandainya nanti indeks demokrasi Indonesia semakin merosot maka semakin buruk di mata dunia nama Indonesia. Mestinya orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap menurunnya indeks demokrasi kita harus bertangung jawab.

Tapi bukankah menyampaikan pendapat dan berekspresi adalah bagian dari demokrasi?

Selalu berlindung dibalik kebebasan berpendapat, selalu berlindung dibalik demokrasi, mereka selalu menyeret agama dan umat untuk melindungi aksi dan manuver politik mereka. Tapi ketika mau dijerat oleh aparat keamanan misalnya, mereka selalu berdalih. Ini sudah menjadi bawaan dan karakter dari kelompok tersebut. Selalu mencoba justru memutarbalikkan fakta bahwa upaya aparat, pemerintah, dalam menegakkan hukum, ini adalah penegakan hukum dari sisi pemerintah tetapi bagi mereka dibalik menjadi pembungkaman demokrasi, pemberangusan pendapat, ini adalah kriminalisasi dan sebagainya. Mereka lakukan itu untuk membentuk opini publik sekaligus memanipulasi kesadaran publik agar publik bersimpati pada tindakan mereka dan sebaliknya memusuhi pemerintah.

Setelah pemilu 2019 ini usai, bisakah kita mengklaim Indonesia sukses sebagai Negara demokrasi?

Proses demokrasi diwarnai dengan perilaku elit politik yang justru banyak yang bertentangn nilai-nilai demokrasi, ya ini sulit untuk mengatakan proses demokrasi di Indonesia berjalan baik. Dalam konteks ini sebenarnya ada dua dimensi. Dari pelaksanaannya sudah cukup baik, dari pemilu ke pemilu ada perbaikan, ada transparansi, ada check and balance, ada partisipasi, ada proses pengawasan dibanding pemilu di era Orde Baru tentu saja ini lebih baik. Dari aspek kontestasinya, yang memberikan kontribusi terbesar bagi buruknya wajah demokrasi Indonesia. Artinya apa? Justru pertarungan antar kontestan peserta pemilu ini yang justru membuat wajah buruk demokrasi kita. Yang dicap curang, sikap tidak mau menerima kalah, itu yang justru memberikan kontribusi buruk dalam proses demokrasi kita. Tentu saja dari aspek pelaksanaan masih ada kekurangan disana-sini, yang namanya pemilu sempurna seratus persen nyaris tidak ada di dunia manapun. Lalu dari partisipasi publik ini ada beberapa aspek. Angka partisipasi pemilih mengalami kenaikan dibandingkan pemilu 2014, lalu angka golput menurun dibandingkan 2014.

Setelah KPU mengumumkan hasil pilpres beserta pileg Selasa dini hari tadi, menurut Anda bagaimana arah peta perpolitikan kita lima tahun ke depan?

Saya kira pemerintahan ke depan menurut saya akan kuat, dukungan parlemen nanti akan terjadi koalisi. Demokrat atau PAN, atau dua-duanya, atau salah satu ya bisa jadi bergabung dalam pemerintahan Jokowi – Ma'ruf Amin. Bila Partai Demokrat atau bahkan dua-duanya bergabung tentu saja ini akan memperkuat posisi politik Jokowi-Ma'ruf Amin. Dukungan politik parlemen bisa mencapai di atas 70% nyaris 80%. Pasti akan sangat kuat posisinya. Ini akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan, akan berpengaruh kepada meningkatnya stabilitas politik dan stabilitas pemerintahan. Kemudian oposisi akan semakin lemah. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan semakin legitimate baik di mata publik maupun parlemen. Kecenderungan ke sana semakin kuat saya rasa. Demokrat dan PAN kecenderungannya akan mendukung pemerintahan Jokowi, apakah dua-duanya, apakah salah satunya. Kalau 2014 Demokrat sebagai partai penyeimbang, apakah 2019-2024 Demokrat akan mengambil sikap politik yang sama? Kelihatannya untuk saat ini Demokrat akan mengubah sikap politiknya, tidak akan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang lagi. Karena selama ini sikap politik Partai Demokrat dari 2014-2019 tidak efektif dalam mendongkrak suara Partai Demokrat. Artinya manfaat sikap politiknya tidak ada. Mungkin ini akan menjadi pertimbangan Partai Demokrat. 

Harapan Anda pasca pemilu 2019?

Memang polarisasi masyarakat masih ada, perlu ada yang mencairkan, masyarakat harus kembali bersatu, menghargai perbedaan. Jadi pendidikan demokrasi kepada masyarakat itu keniscayaan untuk mengobati sentimen yang mendorong polarisasi di masyarakat tadi. Sebelum 2014 itu bagus, perbedaan politik, indeks demokrasi kita bagus, kita bisa menerima perbedaan pendapat.Politik identitas itu sudah ada sejak dulu tapi tidak menjadi masalah. Yang menjadi persoalan ketika identitas politik secara terbuka menjadi propaganda, inilah yang menyebabkan munculnya segregasi keretakan sosial. Akhirnya residu dari 2014 sampai ke Pilkada DKI 2017, makin mengkristal itu lalu sampai 2019. Ini lama pengobatannya. Perlu treatment, salah satunya pendidikan demokrasi kemudian ada tokoh-tokoh, baik tokoh politik atau tokoh agama, tokoh masyarakat harus memberikan contoh yang baik, menyadarkan, membangun kembali persatuan. Ini sangat penting untuk memperbaiki kehidupan berbangsa bernegara kemudian memperbaiki demokrasi kita. rap/yp

Wawancara dilakukan oleh Jurnalis Deutsche Welle Rizki Akbar Putra.

Karyono Wibowo adalah Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI). Ia juga merupakan peneliti dari Indo Survey & Strategy.

 

Laporan Pilihan