Pemindahan Ibu Kota: Biaya Besar dan Rawan Utang | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 30.04.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Ibu Kota

Pemindahan Ibu Kota: Biaya Besar dan Rawan Utang

Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota dikhawatirkan akan menambah hutang negara. Oleh karena itu pemerintah perlu diingatkan agar tak tergesa-gesa mengambil keputusan pemindahan ibu kota.

Setelah melakukan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin (29/04), Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar pulau Jawa.

Hal tersebut juga ia tegaskan melalui cuitannya di Twitter. "DKI Jakarta kini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Banyak negara memindahkan ibu kotanya, sementara kita hanya menjadikannya gagasan di setiap era Presiden," tulisnya.

Selain itu ia juga mengajak warga net untuk memberi masukkan di kota mana sebaiknya ibu kota Indonesia ditempatkan. "Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia?"

Biaya besar jangan gunakan utang

Sementara itu pemindahan ibu kota dianggap membutuhkan biaya yang sangat besar oleh pengamat ekonomi dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira Adhinegara. "Pemindahan ibu kota dalam jangka panjang, cost (biaya)-nya memang sangat besar dan kalau ini membebani APBN, maupun APBD dengan kondisi anggaran yang sekarang masih defisit, saya khawatir utang kita akan semakin banyak," katanya kepada ABC.

Ia berharap agar sumber pembiayaan pemindahan ibu kota tidak berasal dari utang. "Karena kalau pembangunannya dari utang, terutama karena sekarang kita bayar utang dengan bunga yang cukup mahal, tertinggi se-Asia Pasifik, di atas 7-8 persen, maka ini akan bisa menjadikan ruang fiskal semakin sempit," ujarnya. Maka dari itu ia mengingatkan pemerintah agar tak tergesa-gesa mengambil keputusan pemindahan ibu kota.

Bangun pusat bisnis baru

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengungkapkan pembangunan pusat bisnis baru akan lebih mudah terealisasi dan menghemat biaya dibanding pemindahan ibu kota.

"Masalahnya yang utama menurut saya mengenai biaya dan kesinambungan pembangunan. Bagusnya buat kota-kota bisnis di luar Jawa untuk pemerataan pembangunan, tidak usah ibu kota. Karena kalau ibu kota banyak yang harus dipindahkan," katanya kepada Liputan6.com.

Apa lagi mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan, hal ini akan menambah kesulitan tersendiri dalam pemindahan ibu kota. "Bangun ibukota mungkin juga bisa lebih dari 5 tahun. Kalau kota bisnis dalam perjalanannya semakin baik, maka mungkin saja nanti bisa bertransformasi sebagai ibukota," ujarnya. yp/hp (abc, detik.com, liputan6.com)

Laporan Pilihan