Pemilu Nepal: Gen Z Berharap Reformasi Politik yang Nyata

Liza Adhikari, mahasiswi berusia 20 tahun, masih memiliki luka "revolusi” di bahu kirinya.

Setiap hari, ia menjalani fisioterapi untuk memulihkan gerak lengannya setelah peluru menghancurkan bagian atas tulang lengan atasnya. Ia ditembak pada 8 September 2025, hari ketika gerakan generasi Z Nepal menghadapi tindakan keras mematikan saat berupaya mengguncang arena politik negaranya.

"Saya tidak sedang melempar batu. Saya hanya membagikan air untuk orang-orang di sekitar saya, lalu saya tidak bisa melihat apa-apa karena gas air mata ketika polisi mulai menembak,” kata Adhikari kepada DW.

Demonstrasi yang dipimpin anak muda itu, dipicu oleh kemarahan publik atas korupsi yang merajalela dan pengangguran, memaksa Perdana Menteri saat itu, K.P. Sharma Oli, mengundurkan diri.

Presiden Ram Chandra Paudel kemudian membubarkan parlemen dan menunjuk pemerintahan sementara yang bertugas menyelenggarakan pemilu lebih awal.

Kaum muda berharap reformasi nyata

Hampir 19 juta pemilih di negara Himalaya yang terkurung daratan itu terdaftar untuk memberikan suara dalam pemilu yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Mereka akan memilih 275 anggota Majelis Perwakilan Rakyat, 165 dipilih langsung dan 110 lainnya melalui sistem perwakilan proporsional berdasarkan daftar partai politik.

Adhikari kini menunggu apakah pengorbanannya akan membawa "perubahan yang ia perjuangkan.”

Ia meyakini generasi muda turun ke jalan bukan untuk menggulingkan pemerintah, melainkan untuk menyuarakan penolakan terhadap korupsi dan menuntut tata kelola yang baik.

Menurutnya, reformasi yang benar terhadap sistem dan budaya politik sangat penting.

"Kalau anak muda masuk parlemen dan menyuarakan aspirasi mereka, dampak gerakan itu mungkin bisa terlihat. Namun, jika partai-partai lama kembali berkuasa dan tidak ada yang berubah, perjuangan kami akan sia-sia,” ujarnya.

Adhikari merupakan bagian dari generasi yang membayar harga paling mahal untuk merombak sistem.

Menurut Amnesty International, demonstrasi besar anti-pemerintah tahun lalu menewaskan 76 anak muda dan melukai lebih dari 2.000 lainnya.

Minimnya kandidat gen Z dalam pemilu

Meski menjadi pendorong utama protes besar tahun lalu, sangat sedikit anggota gen Z yang maju sebagai kandidat pemilu.

Kelompok usia ini hanya mencakup sekitar 5% dari seluruh kandidat.

Para ahli menyoroti hambatan struktural, termasuk budaya politik yang mengutamakan senioritas dan kerap memandang kandidat muda "tidak berpengalaman” dalam kepemimpinan.

Terdapat pula hambatan hukum yang besar, yaitu konstitusi Nepal melarang siapa pun yang berusia di bawah 25 tahun untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Selain itu, kandidat muda diwajibkan membayar biaya untuk ikut serta.

Partai Rastriya Swatantra (RSP), aliansi kekuatan baru dan alternatif, menetapkan biaya pendaftaran sebesar 50.000 rupee Nepal (sekitar Rp5,7 juta) bagi mereka yang ingin dicalonkan melalui daftar perwakilan proporsional.

Majid Ansari, aktivis muda dan mahasiswa hukum, mengatakan biaya tersebut di luar jangkauan banyak calon muda. "Sebagian besar aktivis gen Z menabung uang saku mereka untuk ikut demonstrasi dan kegiatan setelahnya. Bagi mereka, jumlah itu sangat besar,” ujarnya.

Ansari menambahkan, sejumlah anak muda yang sempat mengumumkan pencalonan independen akhirnya mundur karena kendala keuangan.

Membawa isu gen Z ke parlemen

Masalah pendanaan tidak hanya soal mahalnya biaya partisipasi.

"Dalam sistem di mana Komisi Pemilihan tidak memiliki kewenangan mengatur pendanaan partai, partai-partai secara sistematis lebih memilih figur-figur seperti perantara, pengusaha, dan kontraktor kaya sebagai kandidat, mereka yang mampu menanggung biaya sendiri sekaligus mendukung partai secara finansial,” jelas analis politik Krishna Pokharel.

Manish Khanal, kandidat RSP berusia 26 tahun di daerah pemilihan Nawalpur-2, berupaya memutus siklus kampanye mahal.

Ia mengandalkan donasi, relawan, percetakan dan transportasi gratis yang ia sebut sebagai "modal sosial.” Ia juga menegaskan tidak membagikan uang, makanan, atau insentif materi lain untuk memengaruhi pemilih.

Menurutnya, kampanye berbiaya rendah dapat menjadi contoh transparansi dan akuntabilitas.

Namun, pada saat yang sama partainya juga dikritik karena sejumlah pemimpin senior menggunakan mobil mewah dan memiliki hubungan dengan pebisnis kaya.

Khanal adalah satu dari 12 kandidat gen Z dari RSP. Ia menilai partai yang relatif baru itu sejalan dengan keyakinan politiknya. Sebagian lainnya memilih partai yang sudah mapan untuk membawa isu gen Z ke parlemen.

Ajay Kushwaha, 27 tahun, maju dari Distrik Bara melalui Partai Komunis Nepal.

"Kami kini meraih ruang yang sebelumnya tidak kami miliki. Ini juga kesempatan untuk mereformasi budaya partai dan mengangkat isu gen Z di parlemen secara terorganisasi,” katanya.

Hindari partai politik, sebagian anak muda pilih jadi "oposisi permanen"

Meski ada generasi Z yang maju sebagai calon dalam pemilu, beberapa pemimpin muda terkemuka menolak terjun ke politik partai.

Rakshya Bam, yang berperan aktif dalam protes dan pembentukan pemerintahan sementara, memilih tidak ikut dalam proses pemilu.

"Pemberontakan kami ditujukan pada kecenderungan politik lama. Saya juga tidak melihat peta jalan yang jelas dalam kekuatan alternatif baru. Jadi, saya memilih tetap di jalanan dan menuntut akuntabilitas serta transparansi,” ujarnya.

Ansari juga menyatakan lebih memilih tetap menjadi kubu "oposisi permanen.”

"Politik juga soal angka, terutama saat pemilu. Dan kami lemah secara jumlah. Kami tidak ingin langsung terjun, terjebak, lalu menjadi tidak relevan,” tegasnya.

Sebagian pihak menilai tidak ikut pemilu kali ini memberi kesempatan untuk bersiap menjalani kehidupan politik di masa depan.

"Begitu Anda masuk politik, sulit menjalani kehidupan pribadi dengan integritas, karena itu bisa menggerus diri Anda hingga hampir tak tersisa. Saya harus mempersiapkan diri menghadapi ujian itu,” kata Bam.

Memperkuat partisipasi politik generasi muda

Analis Pokharel menilai gerakan gen Z menantang narasi bahwa anak muda tidak tertarik pada politik.

"Itu menunjukkan kesadaran politik di kalangan muda sangat kuat,” ujarnya.

"Mereka mungkin memiliki ideologi berbeda, tetapi frustrasi terhadap cara negara ini dikelola, ketidakpuasan terhadap negara, buruknya tata kelola, dan lemahnya pelayanan publik adalah hal yang mereka rasakan bersama,” tambahnya.

Bagi mereka yang memainkan peran kunci dalam gerakan dan membayar harga mahal, masalah ini bukan hanya sekadar politik, tetapi juga sangat personal.

Adhikari menjalani perawatan di rumah sakit selama 64 hari dan masih harus membayar biaya pengobatan yang mahal. Ia khawatir terhadap warisan gerakannya. Jika korupsi sistemik tetap tak tersentuh, maka warisan gerakan ini adalah  generasi muda yang terpaksa mencari masa depan di luar negeri.

"Jika tidak ada tanda-tanda perubahan,” ujarnya, "maka seperti sekarang saya menunggu hasil pemilu, suatu hari saya mungkin akan menunggu visa ke negara lain.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

Editor: Hani Anggraini