Pemilu India: Narendra Modi Fokus pada Isu Ekonomi

Gelaran demokrasi terbesar sepanjang sejarah akan segera dilaksanakan di seluruh India pada April dan Mei mendatang. Hampir 1 miliar warga India telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya dalam pemilihan parlemen di lebih dari 1 juta tempat pemungutan suara (TPS), yang membentang dari Himalaya hingga Samudra Hindia.

Perdana Menteri (PM) India saat ini, Narendra Modi, sedang berusaha untuk kembali memenangkan pemilu dan untuk ketiga kalinya memangku jabatan sebagai PM, setelah menjabat selama satu dekade. Modi sangat optimis mengusung satu isu utama, yakni perekonomian India.

Modi dan partai BJP yang kini berkuasa, kerap membahas tema "Viksit Bharat 2047", atau "Pertumbuhan India 2047", yang berisikan janji untuk menjadikan India sebuah negara adidaya ekonomi pada ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100.

Namun, ada berbagai pandangan dan data tentang bagaimana kinerja ekonomi India selama kepemimpinan Modi.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

 

India menuju tiga besar dunia

Arvind Panagariya, seorang profesor ekonomi-politik India dari Universitas Kolumbia, New York, baru-baru ini ditunjuk oleh Modi untuk memimpin Komisi Keuangan India. Dia mengatakan kepada DW, data menunjukkan India akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia "pada 2026 atau 2027."

"Ada banyak optimisme tentang pertumbuhan ekonomi India dan fakta dengan menimbang lingkungan global, kami adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia," ungkap Kepala Ekonom India di GlobalData TSLombard Shumita Deveshwar, kepada DW.

Pertumbuhan ekonomi India yang kuat membuat negara itu menjadi pengecualian di antara negara-negara perekonomian utama saat ini. Tiga bulan terakhir di 2023, PDB India naik 8,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan bahkan hampir 1% lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Hal itu menempatkan India jauh ke depan dari 10 ekonomi global lainnya.

Bagaimana dengan angka pengangguran yang tinggi di India?

Namun, ada banyak hal yang masih dipertanyakan, salah satu masalah yang kerap menghantui India adalah angka pengangguran yang sangat tinggi, khususnya di kalangan anak muda.

Hal ini adalah masalah besar, mengingat populasi negara itu juga sangat besar dan berkembang pesat. Saat ini, jumlah pengangguran di India telah mendekati angka 10%.

Sushant Singh dari Pusat Penelitian Kebijakan India mengatakan, "tidak ada rencana" untuk mengatasi masalah tersebut. "Dividen demografi benar-benar telah menjadi bencana demografi," katanya kepada DW.

Singh mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi lainnya, yang juga muncul di bawah pemerintahan Modi dan menyoroti data bahwa India masih relatif lemah dalam hal manufaktur dan investasi asing.

"Foreign Direct Investment” (FDI) atau investasi asing ke India saat ini masih lebih rendah dibanding saat awal Modi mengambil alih pemerintahan pada 10 tahun yang lalu, menurut data HSBC. "Kini kondisinya sangat mengkhawatirkan, karena itu berarti banyak orang tidak berinvestasi di bidang manufaktur, industri, atau perusahaan," kata Singh.

Meski Modi telah banyak mendukung agenda produksi manufaktur dalam negeri yang disebut "Make in India," sektor manufaktur hanya menyumbang sekitar 12% dari jumlah lapangan kerja di negara ini. "Pada dasarnya, kami beralih dari negara dengan ekonomi pertanian ke ekonomi yang dipimpin oleh jasa dengan sektor manufaktur yang hanya terhenti di tengah jalan," kata pakar ekonomi Deveshwar.

Reformasi ekonomi India

Namun pimpinan komisi keuangan India, Panagariya mengatakan, Modi juga telah menerapkan  beberapa reformasi utama pada sektor perpajakan, hukum kepailitan dan properti, yang telah "menciptakan perbedaan besar" pada perekonomian India.

Sementara Deveshwar mengatakan, catatan mengenai reformasi ekonomi India lebih campuraduk. "Saya rasa, kami belum bisa mencapai apa yang dia sebut, tanpa adanya reformasi struktural ekonomi yang sulit, namun harus dilakukan India demi mencapai tujuan-tujuan mulia itu," kata peremuan pakar ekonomi itu.

Koalisi yang berkuasa saat ini, Aliansi Demokratik Nasional di bawah kepemimpinan Modi, di mana BJP adalah partai terbesar, telah gagal mencapai target tahunan privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, tambah Deveshwar. Dia juga merujuk pada tiga undang-undang pertanian kontroversial, yang diperkenalkan oleh pemerintahan Modi sebelum akhirnya di cabut pada 2021 setelah adanya protes massal  para petani.

Kemiskinan dan ketidaksetaraan

Namun, Deveshwar meyakini, Modi masih sangat populer, karena kemampuannya dalam memanfaatkan sentimen publik pada masalah-masalah ekonomi. Sebagai contoh, saat dia memutuskan untuk mencabut undang-undang pertanian itu.

"Hebatnya, dia benar-benar memahami denyut nadi bangsa ini. Dan jika dia merasa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di India, dia memilih untuk melangkah mundur," kata Deveshwar.

Hal tersebut jadi salah satu daya tarik Modi. India masih merupakan negara yang sangat miskin dalam berbagai ukuran. Namun data Bank Dunia menunjukkan, jumlah warga India yang hidup dalam kemiskinan ekstrem justru terus menurun dalam masa pemerintahan Modi.

Panagariya mengatakan, pemerintah Modi khususnya sangat aktif dalam mensejahterakan daerah-daerah pedesaan India. Populasi agraris dan pedesaan yang cukup besar di negara ini adalah hal yang begitu penting bagi Modi, jika dia ingin kembali memenangkan masa jabatan ketiganya.

"Khususnya di daerah pedesaan, semua orang menerima sesuatu dari pemerintah pusat," kata Panagariya. Dia menunjuk pada skema perumahan pedesaan, inisiatif pembangunan toilet, bantuan dana, undang-undang ketahanan pangan dan distribusi gas memasak yang tersebar sebagai bukti bagaimana Modi telah mencoba mendistribusikan sumber daya ke bagian-bagian termiskin di negara ini.

Tetapi ada banyak ketidaksepakatan tentang bagaimana nasib masyarakat termiskin di India di bawah kepemimpinan Modi. Sushant Singh mengatakan, ketidaksetaraan di India telah meningkat dalam 10 tahun terakhir.

"India menjadi lebih tidak setara," katanya, merujuk pada laporan terbaru World Inequality Lab. "Ketidaksetaraan ini benar-benar meningkat di bawah kekuasaan Modi, baik ketidaksetaraan pendapatan dan ketidaksetaraan kekayaan."

"Dihitung per kapita, India merupakan negara termiskin di G20," tambahnya, dengan mencatat bahwa Sri Lanka dan Bangladesh justru berhasil melampaui India dalam terma kekayaan per kapita. "Bangladesh adalah negara dengan perekonomian yang buruk, tetapi India justru lebih miskin dari Bangladesh dalam terma pendapatan per kapita," kata pakar kebijakan India Singh.

 

Investasi infrastruktur Modi

Salah satu bidang di mana pencapaian ekonomi Modi cukup terlihat adalah infrastruktur. Anggaran pra-pemilu untuk tahun 2024 menjanjikan adanya peningkatan sebesar 11% untuk anggaran belanja modal dalam membangun jalanan, kereta api, dan bandara, menjadikannya sekitar $134 miliar (sekitar Rp2,1 kuadriliun).

Modi telah berinvestasi besar-besaran dalam hal infrastruktur, baik digital maupun fisik, selama masa jabatannya. Panagariya mengatakan, investasi ini tepat dan sangat penting, jika India ingin mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang sempat dibicarkan oleh PM India tersebut.

Deveshwar juga setuju. "Anda tidak bisa menyebutnya populis. Ini sangat diperlukan. Salah satu masalah utama di India selama beberapa dekade adalah infrastrukturnya yang buruk. Dan arah kebijakan saat ini juga sangat positif.”

Ini adalah salah satu isu nyata, di mana perjalanan India menuju status ekonomi maju bisa diukur dan masuk ke dalam bagian dari beberapa alasan mengapa para ekonom, seperti Panagariya, percaya bahwa pemilihan ini sudah dilihat sebagai "kesepakatan final" untuk Modi.

Walaupun kemenangan Modi yang ketiga kalinya dalam pemilu telah diprediksi akan mungkin terjadi, fokus pada target-target tinggi seperti "Viksit Bharat 2047", lebih terlihat seperti kampanye daripada solusi nyata bagi sebagian orang.

"Ini adalah diskusi yang menyenangkan dan cukup jauh, sehingga tidak ada yang akan meminta pertanggungjawabannya untuk tahun 2047," kata pakar ekonomi Deveshwar.

Singh mengatakan, pidato Pertumbuhan India 2047 oleh Modi itu merupakan bagian dari sebuah buku pedoman politik yang telah lama ada. "Kejayaan di masa lalu dan kemungkinan kejayaan di masa depan," kata pakar kebijakan India itu. "Ini adalah sebuah mimpi, sebuah visi yang coba di jual kepada masyarakat."

Jajak pendapat menunjukkan, pemerintahan Modi jelas berada di jalur yang tepat untuk memenangkan masa jabatan ketiga, dan rakyat tampaknya akan mendukung itu.

(kp/as)