Pemerintah Rogoh 158 Triliun dan Cari Tambahan Utang Hadapi Corona | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 26.03.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Wabah Corona

Pemerintah Rogoh 158 Triliun dan Cari Tambahan Utang Hadapi Corona

Sebanyak Rp 158 triliun telah digelontorkan pemerintah guna menanggulangi dampak ekonomi akibat wabah virus corona. Rencananya pemerintah akan menerbitkan surat utang agar tak ada ‘bencana’ PHK.

Tumpukan lembaran 50.000 Rupiah (Reuters)

Mata uang Rupiah

Setelah menerbitkan stimulus I dan II, pemerintah sedang menyiapkan stimulus lanjutan yang tujuannya menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan untuk keberlangsungan usaha, pemerintah akan mengucurkan kredit khusus yang dananya berasal dari penerbitan surat utang.

"Ini untuk mengurangi PHK, kita ingin menjaga supaya perusahaan, dunia usaha yang butuh cashflow, butuh likuiditas keuangan," kata Susi saat videoconfrence BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Bagi perusahaan yang ingin mendapatkan kredit khusus ini, kata Susi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain perusahaan tidak boleh melakukan PHK, kalau pun PHK harus tetap mempertahankan 90% pegawainya tanpa mengurangi sepeser pun pendapatannya.

"Dana dari hasil penjualan surat utang dipegang pemerintah lalu disalurkan ke seluruh dunia usaha dalam bentuk kredit khusus yang seringan mungkin sehingga pengusaha dapat kredit khusus untuk bangkitkan dunia usaha," jelasnya.

Pemerintah sudah mengeluarkan Rp 158 triliun

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 158,2 triliun selama virus corona (COVID-19) masuk ke Indonesia. Dana tersebut untuk menanggulangi dan menangani penyebaran virus tersebut.

Dana yang sebesar Rp 158,2 triliun, kata Susi berasal dari stimulus I sebesar Rp 10,3 triliun. Insentif ini diumumkan pemerintah pada 25 Februari tahun ini, ada sekitar delapan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menghentikan dampak virus corona.

Selanjutnya berasal dari stimulus II yang diumumkan pada 13 Maret tahun ini. Pemerintah memberikan keringanan pajak dan kebijakan kelancaran ekspor dan impor khususnya bagi produk-produk yang terdampak COVID-19. Anggaran yang disediakan mencapai Rp 22,9 triliun.

Sehingga jika dirinci kembali, dana sebesar Rp 158,2 triliun yang disediakan pemerintah untuk menanggulangi virus corona berasal dari insentif yang mencapai Rp 33,2 triliun dan pelebaran defisit APBN sebesar 0,8% menjadi 2,5% dari PDB sebesar Rp 125 triliun.

Ojol hingga pedagang dapat BLT

Sementara itu, guna menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan ekonomi akibat wabah virus corona, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk ke dalam kelompok 40% termiskin di Indonesia, hingga para kelompok pekerja informal termasuk para pengemudi ojek online (ojol). 

"Untuk meningkatkan daya beli, kita bagi dalam beberapa kelompok tujuan stimulus, pertama pasti adalah masyarakat rumah tangga termiskin, 40% rumah tangga termiskin, 29,3 jt akan alokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai," kata Susi saat video conference BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Susi menjelaskan, pada kelompok rumah tangga 40% termiskin ini yang baru terdata dengan jelas sebanyak 15,2 juta, itu pun data pada program kartu sembako. Sedangkan 14,1 juta sedang didata kembali.

Selain itu, Susi mengatakan pemerintah juga memberikan BLT kepada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal. Mulai dari warung, toko, pedagang pasar. Pemerintah akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mendata sektor tersebut.

"Kedua seperti diketahui yang paling terdampak adalah pelaku usaha transportasi online, Gojek, Grab dan lain-lain, kami diskusi dan sudah minta data Gojek dan Grab dan beberapa dengan transportasi lain dan pekerja informal harian lain," ujarnya.

"Dan pekerja harian di mal, pusat perbelanjaan, kami kerja sama dengan beberapa asosiasi, menghubungi APPBI l, kita akan data para pekerja harian untuk dapat BLT dalam rangka meningkatkan daya beli," ungkapnya. (pkp/gtp)

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

Pemerintah Cari Tambahan Utang Supaya Tak Ada 'Bencana' PHK

Pemerintah Sudah Rogoh Rp 158 T Lawan Corona, Ini Rincian Belanjanya

Top! Driver Ojol hingga Pedagang Pasar Dapat BLT dari Jokowi
 

Laporan Pilihan