Pembunuhan Politik di Filipina | dunia | DW | 20.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Pembunuhan Politik di Filipina

Organisasi-organisasi kemanusiaan menuduh bahwa pembunuhan politik di Filipina bertambah secara drastis semenjak Presiden Gloria Arroyo memulai masa jabatannya.

Presiden Filipina Gloria Arroyo

Presiden Filipina Gloria Arroyo

Hernani Pastolero, editor koran mingguan lokal yang berusia 64 tahun ditembak orang tak dikenal di pulau Mindanao Filipina Selatan, Senin lalu. Dua peluru bersarang di kepalanya. Ismael Mama, kepala kepolisian kota Sultan Kudarat mengatakan, Pastolero tewas seketika. Menurut keterangan perhimpunan wartawan Filipina, ini memang adalah kasus pembunuhan wartawan pertama tahun ini, namun dalam enam tahun terakhir ini adalah kasus yang ke 49. Beberapa kalangan menuduh anggota militer Filipina terlibat aksi pembunuhan. Pastolero dibunuh sehari setelah kunjungan Komisaris PBB untuk Kemanusiaan Philip Alston ke wilayah tersebut. Alston berbicara dengna sejumlah pejabat tinggi Filipina.

„Saya bertemu dengan perwakilan pemerintahan dari setiap jajaran, namun tidak dengan Presiden Gloria Arroyo. Saya bertemu dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Jose Melo.“

Jose Melo, seorang pensiunan hakim mahkamah agung, memimpin komisi penyidikan yang dibentuk oleh Presiden Arroyo. Komisi menarik kesimpulan, bahwa tentara Filipina di tahun-tahun yang lalu telah membunuh ratusan aktivis politik haluan kiri. Dalam serah terima laporan ke Presiden akhir Januari lalu, Melo mengatakan, anggota militer bertanggung jawab atas pembunuhan aktivis haluan kiri, wartawan yang kritis, pendeta dan pekerja sosial. Kasus ini melibatkan hanya sebagian kecil dari angkatan bersenjata dan tidak badan militer dan pihak kepolisian secara keseluruhan.

Pimpinan Liga Pengacara Filipina Oliver Loranzo menuntut dipublikasikannya laporan Melo. Menurut Loranzo, baru kemudian tuduhan kelompok kiri terhadap pemerintah dapat diperjelas.

„Tekanan untuk menyelidiki pembunuhan politik khususnya berasal dari kelompok kiri. Mereka menuduh pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun, mereka mengabaikan fakta, bahwa banyak tentara yang mempertaruhkan nyawa dan kesehatan mereka untuk melindungi demokrasi dan kemanusiaan di Filipina. Karena itu kita memerlukan penyidikan yang independen dan perwakilan PBB harus melihat hasil laporan tersebut.“

Menurut organisasi kemanusiaan Amnesty International, perlawanan upaya pemerintah memerangi partai komunis Filipina, turut berperan dalam terbunuhnya wartawan yang kritis, pendeta, dan aktivis kemanusiaan. Beberapa keuskupan gereja Katolik juga menuntut untuk dapat melihat hasil laporan Melo. Di tahun-tahun yang lalu, selain pembunuhan aktivis, juga banyak pendeta dan pekerja gereja Filipina yang menjadi korban.

Iklan