1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Pembagian Keuntungan Hasil Tambang Papua Dirasakan Tidak Adil

Ayu Purwaningsih19 September 2008

OPM menuntut ditutupnya perusahaan pertambangan Freeport di Timika. OPM menuding perusahaan pertambangan itu telah menciptakan masalah dan perpecahan di kalangan rakyat Papua.

https://p.dw.com/p/FLNK
Foto arsip, demonstrasi aktivis Papua di depan kantor Freeport, JakartaFoto: AP

Organisasi Papua Merdeka OPM mengaku bertanggungjawab atas serangkaian peledakan di Timika baru-baru ini, sehubungan dengan tuntutan mereka agar kegiatan pertambangan di bumi cendrawasih itu dihentikan. PT Freeport telah melakukan kewajiban pembayaran terhadap pemerintah Indonesia sebesar 320 juta Dollar As atau senilai 2.9 trilyun Rupiah. Namun untuk Timika sendiri hanya terkucur sebesar 33 milyar Rupiah.

Forum Kerjasama LSM FOKER memandang ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dari pertambangan serta masih tak adanya pengakuan hak-hak rakyat Papua dapat menyebabkan potensi konflik di bumi cendrawasih. Apalagi selama ini pembangunan yang diwujudkan oleh otonomi khusus masih belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat Papua.

Forum Kerjasama Foker LSM Papua mengingatkan agar pemerintah benar-benar memperhatikan nasib dan hak-hak rakyat Papua, agar dapat menghindari percikan konflik kembali terjadi.