PBB Tunda Permintaan ″Ganti Utusan″ Junta Myanmar dan Taliban | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 02.12.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

PBB

PBB Tunda Permintaan "Ganti Utusan" Junta Myanmar dan Taliban

Pengumuman penundaan pemberian kredensial PBB kepada junta Myanmar dan Taliban terjadi saat mereka mencari pengakuan internasional. Duta besar PBB dari bekas pemerintah kedua negara akan tetap bekerja untuk saat ini.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing

Junta Myanmar ingin mengganti duta besar negaranya di PBB dengan pilihan mereka sendiri

Komite Kredensial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan menunda memberikan kurs kepada i perwakilan junta militer Myanmar dan Taliba dalam badan dunia tersebut.

Pengumuman dari Komite penting PBB pada Rabu (01/12) itu berarti mengukuhkan duta besar dari pemerintah sebelumnya di Myanmar dan Afganistan untuk tetap menjalankan fungsinya seperti saat ini.

Polisi anti huru hara di Naypyitaw, Myanmar

Junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021

Siapa yang ditunjuk junta Myanmar?

Junta militer Myanmar sedang berusaha untuk menggantikan duta besarnya untuk PBB saat ini, Kyaw Moe Tun, dengan veteran militer, Aung Thurein.

Junta Myanmar melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari lalu dan sejak itu mengadili pejabat yang digulingkan dengan berbagai tuduhan.

Kyaw Moe Tun telah menegaskan menentang kudeta terhadap Suu Kyi. Menteri Luar Negeri junta, Wunna Maung Lwin pada Juli silam mengatakan, duta besar Myanmar untuk PBB itu telah diberhentikan. Meskipun telah diberhentikan, utusan tersebut telah meminta akreditasi PBB untuknya diperbarui.

Siapa yang ditunjuk Taliban?

Taliban ingin menggantikan duta besar yang mewakili pemerintah Afganistan sebelumnya, Ghulam Isaczai yang telah meminta untuk mempertahankan kursinya di PBB. Sebaliknya, pemerintah baru di Kabul menunjuk Mohammad Suhail Shaheen yang menjabat sebagai juru bicara Taliban untuk posisi tersebut.

Suhail Shaheen

Suhail Shaheen menjabat sebagai juru bicara Taliban dalam negosiasi damai

Taliban merebut kekuasaan di Afganistan pada pertengahan Agustus 2021 dan sejak saat itu mencari pengakuan internasional atas kekuasaan mereka.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan, keinginan Taliban untuk mendapatkan pengakuan menjadi satu-satunya kendali yang dimiliki negara lain, jika mereka ingin mendesak penghormatan terhadap hak asasi manusia di Afganistan.

Perwakilan Swedia untuk PBB, Anna Karin Enestrom mengatakan, laporan komite akan dipublikasikan. "Setelah menyerahkan alporannya kepada majelis umum untuk ,” ujarnya.

Komite tersebut terdiri dari perwakilan 9 negara, masing- masing tiga negara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Rusia dan Cina. Ditambah anggota negara lainnya mencakup Swedia, Bahama, Bhutan, Cile, Namibia, dan Sierra Leone.

Junta Myanmar kecam PBB karena menolak utusannya

Junta Myanmar pada Kamis (02/12) mengecam keputusan PBB yang menolak perwakilan terpilihnya duduk di badan dunia itu dan sebaliknya mempertahankan utusan yang ditunjuk oleh pemerintah Aung San Suu Kyi.

"Keputusan ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan keberadaan negara kami," kata juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, kepada AFP.

"Kami akan terus menyerahkan usulan (ke PBB) seperti biasa sesuai dengan prosedur diplomatik dan hak perwakilan sesuai dengan hukum internasional dan lokal," tambah jubir junta Myanmar itu.

Ada "konsensus" di dalam komite kredensial untuk menunda keputusan itu, dua diplomat mengatakan kepada AFP dengan syarat anonim. "Cina, Rusia, dan Amerika Serikat berada di posisi yang sama," kata salah satu dari mereka.

Komite yang beranggotakan sembilan orang itu akan menyerahkan laporannya pekan depan ke Majelis Umum, yang akan diputuskan melalui pemungutan suara jika 200 anggotanya gagal mencapai konsensus, kata para diplomat.

rw/ha/as (AP, Reuters, AFP)

Laporan Pilihan