1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

PBB Menarik Dukungan bagi Kongo

3 November 2009

Perserikatan Bangsa-bangsa PBB menarik dukungannya terhadap militer yang beroperasi di Republik Demokratik Kongo, setelah adanya laporan terjadi pembunuhan warga sipil yang ditengarai dilakukan oleh tentara Kongo.

https://p.dw.com/p/KMKR
Tentara PBB di KongoFoto: AP

PBB akan menghentikan sementara bantuan logistik dan operasional bagi tentara Kongo. Kepala misi perdamaian PBB untuk Kongo, Alain Leroy mengungkapkan penarikan dukungan PBB terhadap militer Kongo dilakukan setelah warga sipil menjadi sasaran penyerangan tentara Kongo. Pembunuhan 62 warga sipil dilakukan oleh tentara Kongo antara bulan Mei hingga September tahun ini, di utara Provinsi Kivu, selama operasi menumpas pemberontakan Hutu Rwanda yang tergabung dalam Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda FDLR. Selama berbulan-bulan misi perdamaian PBB MONUC membantu operasi militer Kongo yang disebut operasi Kimia II ini, dengan menyediakan dukungan taktik, transportasi, aviasi, juga makanan, bahan bakar dan pelayanan kesehatan. Jumlah bantuan ini berkisar empat juta euro.

Kini PBB menunggu hasil penyelidikan bersama sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Penasihat khusus AS untuk kawasan Great Lakes, Howard Wolpe mengungkapkan operasi yang dikenal dengan sebutan Kimia II, yang diikuti dengan aksi pembunuhan, perkosaan dan pengusiran warga sipil, tidak dapat diterima.

Data lain diungkapkan lembaga pemerhati hak asasi manusia, Human Rights Watch HRW yang menerjunkan tim pencari fakta di provinsi itu dari bulan Januari hingga Oktober 2009. HRW mencatat, tentara Kongo membunuh sekitar 500 orang, sejak Maret lalu. Sementara kelompok pemberontak FDLR menewaskan lebih dari 630 warga sipil antara bulan Januari hingga September tahun ini.

Dalam laporannya bulan lalu, lembaga pemerhati hak asasi manusia, Human Rights Watch mengritik pasukan perdamaian yang tidak mampu menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah untuk mengeluarkan para komandan yang punya catatan HAM buruk dari operasi itu.

Pejabat PBB tiba di Kongo pekan lalu untuk mengevaluasi proses perdamaian di negara itu, yang telah digoyahkan berpuluh tahun oleh perang saudaral dan pemberontakan. Pemberontak Hutu Rwanda FDLR berbasis di timur Kongo, setelah terusir dari negara tetangga Kongo, Rwanda, menyusul aksi genosida tahun 1994. Beberapa pimpinan FDLR diduga terkait dalam aksi genosida yang menyebabkan 800 ribu orang tewas tersebut.

(AP/AR/afp/ap/dpa/hrw)