PBB: Krisis Rohingya Picu Konflik Regional | SOSBUD: Laporan seputar seni, gaya hidup dan sosial | DW | 05.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Sosbud

PBB: Krisis Rohingya Picu Konflik Regional

Dugaan tindakan genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan militer Myanmar terhadap kaum minoritas Rohingya dikhawatirkan akan memicu konflik regional yang berbasis agama.

Bangladesch Rohingya Flüchtlingscamp (Getty Images/AFP/E. Jones)

Kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh.

Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Zeid Ra'ad Al-Hussein memperingatkan bahwa kemungkinan tindakan "genosida dan pembersihan etnis" terhadap kaum minoritas Rohingya di Myanmar dapat memicu konflik berbasis agama yang menyebar keluar perbatasan negara.

Ancam keamanan regional

"Myanmar menghadapi krisis yang sangat serius - dengan dampak yang berpotensi parah terhadap keamanan kawasan ini," kata Zeid dalam sebuah pidato saat kunjungannya di Jakarta.

Tonton video 00:55

Krisis Rohingya Bisa Meluas Jadi Konflik Keamanan Regional

Ucapannya menyusul publikasi sebuah laporan pekan lalu tentang kuburan massal Rohingya di negara bagian Rakhine yang alami krisis, di mana tentara pemerintah diduga melakukan pembersihan etnis terhadap kaum minoritas tersebut.

"Terkadang pelanggaran HAM yang dilakukan saat ini bisa menjadi konflik di esok hari. Jika krisis Rohingya telah memicu konflik yang lebih luas berdasarkan identitas keagamaan, perselisihan selanjutnya bisa menjadi lebih besar," katanya.

Zeid Ra'ad al-Hussein (Reuters/D. Balibouse)

Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Zeid Ra'ad Al-Hussein

Myanmar berdalih

Hampir 700.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke perbatasan Bangladesh sejak Agustus lalu. Myanmar membantah laporan kuburan massal tersebut dan tuduhan pelanggaran HAM, dengan mengatakan bahwa pihaknya melakukan tindakan keras yang proporsional terhadap pemberontak Rohingya.

Myanmar juga memblokir wartawan dan penyelidik PBB untuk secara independen mengakses zona konflik dan menyelidiki klaim para pengungsi tentang genosida.

Zeid juga mengatakan bahwa Myanmar telah menikmati pertumbuhan sosio-ekonomi yang kuat di wilayah Rakhine, namun hal ini tidak dapat menutupi "diskriminasi yang dilembagakan" terhadap etnis minoritas.

Zeid dijadwalkan bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo serta pejabat tinggi pemerintah dan kelompok hak asasi manusia selama kunjungan tiga hari di Indonesia tersebut. Beberapa isu yang akan didiskusikan adalah penganiayaan terhadap kelompok minoritas agama, kekerasan yang diterima penduduk asli Papua dan tindakan keras terhadap komunitas LGBT di Indonesia.

yp/ap (afp, republika)

Laporan Pilihan

Audio dan Video Terkait