PBB Akan Galang Tekanan Global Agar Kudeta Myanmar Gagal

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Rabu (3/2) bahwa dia akan melakukan segala daya dan upaya untuk "memastikan kudeta Myanmar gagal".

Pemerintahan Myanmar diambil alih oleh militer lewat kudeta pada Senin (1/2). Militer menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan kudeta. Tindakan ini dinilai banyak pihak telah mencederai demokrasi.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Guterres kepada The Washington Post.

"Setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah periode transisi yang besar, tindakan untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat sama sekali tidak dapat diterima,‘‘ tambahnya.

Ketika ditanya tentang dakwaan soal pelanggaran UU ekspor-impor terhadap Aung San Suu Kyi, Guterres mengatakan bahwa "jika kita dapat menuduhnya atas sesuatu, (itu) menandakan bahwa dia terlalu dekat dengan militer, bahwa dia terlalu melindungi militer".

“Saya berharap demokrasi bisa maju lagi di Myanmar, tetapi untuk mewujudkan itu semua mereka yang ditahan harus dibebaskan, tatanan konstitusi harus ditegakkan kembali,” tambahnya. 

Sikap PBB terhalang Cina dan Rusia

Guterres menyesalkan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak berhasil menyetujui pernyataan bersama tentang kudeta Myanmar, setelah pertemuan darurat yang diprakarsai oleh Inggris.

Menurut draf teks yang diperoleh kantor berita AFP, Dewan Keamanan PBB berencana mengungkapkan keprihatinan yang mendalam dan mengutuk kudeta tersebut. Dalam draf tersebut DK PBB berencana menuntut militer untuk "segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah".

DK PBB juga akan menuntut agar pemberlakuan keadaan darurat satu tahun dicabut. Pada Rabu (3/2) malam, negosiasi antara 15 diplomat anggota DK PBB terus berlanjut. Dalam diskusi pada Selasa (2/2), Cina dan Rusia terlihat menghalangi pernyataan draf tersebut. Dukungan Cina terhadap pernyataan bersama itu vital karena mereka punya hak veto sebagai anggota permanen DK PBB.

Myanmar blokir layanan Facebook demi ''stabilitas''

Sementara, penyedia internet di Myanmar termasuk perusahaan telekomunikasi milik negara MPT memblokir akses ke berbagai layanan milik Facebook pada Kamis (4/2).

Sebuah surat yang diposting secara online oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) mengatakan bahwa akses ke layanan milik Facebook akan diblokir hingga 7 Februari demi "stabilitas".

Beberapa pengguna Facebook di Myanmar melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses berbagai layanan platform tersebut.

Grup pemantau jaringan NetBlocks mengonfirmasi bahwa MPT yang memiliki 23 juta pengguna, telah memblokir Facebook serta layanan milik platform tersebut seperti Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Telenor Asa milik Norwegia mengatakan baru saja memblokir Facebook untuk mematuhi arahan tersebut.

Juru bicara Facebook Andy Stone mengakui gangguan tersebut.

"Kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting," katanya.

Separuh dari 53 juta penduduk Myanmar menggunakan layanan Facebook.

"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara ... menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," kata Kemenkominfo Myanmar lewat sebuah surat pernyataan. 

Telenor menyatakan "sangat prihatin" tentang arahan tersebut, sembari mengatakan bahwa arahan itu telah diterima oleh semua operator seluler dan penyedia layanan Internet pada Rabu (3/2).

Lewat sebuah pernyataan Telenor menyampaikan bahwa pesan yang terkoneksi dengan platform Facebook tidak dapat diakses karena perintah pemerintah.

"Meskipun arahan tersebut memiliki dasar hukum dalam aturan hukum Myanmar, Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional," kata Telenor.

Pada Selasa (2/2), militer memperingatkan warga Myanmar agar tidak memposting hal yang berbau rumor di media sosial yang dapat memicu kerusuhan dan menyebabkan ketidakstabilan.

Penyelidik hak asasi manusia PBB sebelumnya mengatakan ujaran kebencian di Facebook telah memainkan peran kunci dalam mengobarkan kekerasan di Myanmar.

Juru bicara Facebook mengatakan pihaknya mengambil tindakan sementara dan memperlakukan situasi di Myanmar sebagai keadaan darurat, yakni dengan menghapus konten yang memuji atau mendukung kudeta.

pkp/gtp (AFP, reuters)