Pasukan Perdamaian Untuk Somalia | dunia | DW | 05.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Pasukan Perdamaian Untuk Somalia

Pertemuan Kelompok Kerja Internasional untuk Somalia di Nairobi, Kenya hari Jumat (05/01) menyepakati pengiriman pasukan perdamaian.

Presiden Transisi Somalia, Yusuf dan Presiden Kenya, Mwai

Presiden Transisi Somalia, Yusuf dan Presiden Kenya, Mwai

Pasukan internasional kembali diminta untuk mengamankan Somalia sesuai dengan resolusi PBB No 1725. Ini adalah misi yang berisiko tinggi namun harus dilaksanakan. Demikian ditetapkan oleh Kelompok Kerja untuk Somalia hari Jumat kemarin (05/01) di Nairobi, Kenya. Seusai perundingan, Menteri Luar Negeri Kenya,Raphael Tuju mengatakan, misi perdamaian Afrika harus secepatnya dikirim ke Mogadishu. Tuju selanjutnya menambahkan, kelompok kerja menekankan pentingnya penyediaan segera dari sarana untuk menempatkan pasukan keamanan di Somalia, sesuai dengan resolusi Dewan Kamananan PBB No. 1725.

Tindakan harus diambil secepatnya. Tetapi para diplomat dari Afrika, AS, Eropa dan Liga Arab yang tergabung dalam kelompok kerja tersebut, belum memastikan kapan pasukan Afrika akan ditempatkan. Hingga kini hanya Uganda yang bersedia mengirimkan sekitar 1. 000 personel ke Somalia. Sedangkan yang diperlukan sekitar 8. 000 tentara. Oleh karena itu Menteri Luar Negeri Kenya ditugaskan mencari negara yang bersedia membantu. Agar sikap netral dapat dijaga, maka negara-negara tetangga Somalia, terutama Etiopia, tidak boleh dilibatkan.

Menjelang Natal, pasukan Etiopia masuk ke Somalia untuk mengakhiri kekuasaan milisi Aliansi Mahkamah Syariah. Jika pasukan Etiopia ditarik dalam beberapa pekan ke depan, dikhawatirkan kekacauan kembali akan timbul di Somalia yang sejak 16 tahun dilanda perang antarkelompok. Pasukan perdamaian Afrika diharapkan mengakhiri kekacauan itu.

Presiden pemerintahan transisi Somalia, Abdullahi Yusuf, hari Jumat kemarin kembali menuntut pengiriman segera pasukan perdamaian. Keinginannya itu kini akan terkabul. Menteri Luar Negeri Kenya, Tuju, mengatakan bahwa untuk menjamin keamanan dalam negeri, aparat keamanan Somalia harus segera dibentuk, termasuk unit kepolisian sipil.

Namun, pemerintahan sementara Somalia yang kontroversial itu tidak hanya mendapatkan sederetan bantuan, tetapi juga peringatan. Tuju memperingatkan agar proses dialog politik dan rekonsiliasi juga harus segera dimulai. Semua kelompok masyarakat, perempuan, terutama kelompok yang berlatar belakang keagamaan harus dilibatkan dalam dialog ini, selama mereka menolak kekerasan dan radikalisme. Demikian tuntutan dari Kelompok Kerja Somalia.

Perundingan Kelompok Kerja tersebut sangat penting bagi AS. Hal ini terlihat melalui hadirnya Deputi Menteri untuk urusan Afrika, Jendayi Frazer. Dia mengemukakan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan membantu pasukan keamanan dan rakyat Somalia.

Frazer menjanjikan 16 juta dollar bantuan segera bagi pasukan perdamaian. Tetapi yang diperlukan adalah 200 juta. Pada pertemuan di Nairobi itu tidak dibicarakan, siapa yang akhirnya membiayai rencana tersebut.

Iklan