Parlemen Jerman Bundestag Kecam Sistem Kerja Paksa di Cina | Fokus | DW | 11.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Parlemen Jerman Bundestag Kecam Sistem Kerja Paksa di Cina

Sampai detik-detik terakhir kedutaan besar Cina di Berlin masih mencoba menggagalkan resolusi pemerintah Jerman tentang sistem Laogai atau kerja paksa di Cina.

Anggota parlemen Jerman Erika Steinbach

Anggota parlemen Jerman Erika Steinbach

Anggota parlemen Jerman melaporkan, Cina mengancam akan menurunkan kualitas hubungan Cina-Jerman. Anggota parlemen dari partai CDU Erika Steinbach menjawab ancaman ini

„Parlemen Jerman Bundestag tidak dapat diancam oleh siapapun.“

Juga peringatan dari Cina mengenai putaran dialog hak asasi manusia antara pemerintah Jerman dan Beijing berikutnya akan segera dimulai, tidak dapat menghentikan resolusi ini. Seperti yang diperjelas politisi SPD Christoph Strässer

„Kami menghendaki, posisi Bundestag oleh pemerintah Jerman dijadikan bagian dari perundingan tersebut. Menurut saya, ini merupakan jawaban yang tepat atas keputusan kami hari ini.“

Semua fraksi, kecuali partai kiri, menyetujui resolusi tersebut. Dengan ini Jerman menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat, yang mengecam sistem Laogai tersebut. Harry Wu adalah seorang aktivis hak asasi manusia dari Cina yang memperjuangkan resolusi ini sejak bertahun-tahun.

„Pemerintah Cina selalu membantah, bahwa di Cina ada kerja paksa. Semakin banyak negara di dunia yang mengecam sistem ini, maka tekanan bagi Cina akan semakin besar.“

Wu sendiri bekerja di tempat kerja paksa itu selama 19 tahun. Sejak beberapa tahun belakangan ia memimpin sebuah yayasan di Amerika Serikat, yang mendokumentasi sistem kerja paksa ini. Kerja paksa merupakan hukuman yang sering dijatuhkan kepada tahanan politik, tetapi pelaku tindak kriminal juga dimasukkan ke tempat kerja paksa Laogai. Polisi dapat menjatuhkan hukuman kerja paksa sampai 4 tahun tanpa proses pengadilan. Harry Wu

„Diduga sekitar 2 juta orang ada di tempat kerja paksa. Tetapi yang tahu pasti hanya pemerintah Cina. Jumlah tahanan dan tempat kerja paksa merupakan rahasia negara sejak tahun 1949.“

Untuk dapat berdagang dengan dunia barat, tempat-tempat kerja paksa ini disebut sebagai perusahaan normal. Di bagian depan gedung klien bisnis disambut atas nama perusahaan dan melalui pintu belakang para tahanan dibawa untuk bekerja secara paksa. Jarang dapat dibuktikan, bahwa sebuah barang diproduksi dengan cara kerja paksa. Seperti yang dijelaskan oleh Peter Müller dari organisasi internasional hak asasi manusia, yang menyambut baik resolusi pemerintah Jerman

„Kami berharap, bahwa resolusi ini akan menimbulkan dampak tertentu. Agar perusahaan Jerman juga secara aktif berusaha untuk memastikan bahwa barang yang mereka impor tidak berasal dari Laogai.“

Industri mainan Jerman sudah mewajibkan perusahaan-perusahaannya untuk tidak lagi mengimpor barang yang diproduksi Laogai. Tetapi aktivis hak asasi manusia juga menuntut pemerintah Jerman untuk bertindak lebih keras untuk menentang impor produk-produk Laogai. Yang menjadi teladan disini adalah Amerika Serikat, yang mempunyai undang-undang yang melarang masuknya produk-produk hasil kerja paksa. Pihak yang mengimpor produk-produk Laogai akan ditindak secara hukum. Sejak 1992 sebuah perjanjian antara Amerika Serikat dan Cina mewajibkan Cina untuk membuat daftar barang yang diproduksi secara kerja paksa. Tetapi Cina tidak pernah mematuhi perjanjian tersebut.