Parlemen Eropa Dapatkan Wewenang Lebih | dunia | DW | 09.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Parlemen Eropa Dapatkan Wewenang Lebih

Banyak yang harus dikorbankan Presiden Komisi Eropa Barroso dalam pengesahan Komisi Eropa yang baru oleh parlemen Eropa. Para anggota parlemen menginginkan kekuasaan lebih dan mereka mendapatkannya.

Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso dianggap tidak cocok mewakili politik baru Uni Eropa pada era Perjanjian Lisabon.

Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso dianggap tidak cocok mewakili politik baru Uni Eropa pada era Perjanjian Lisabon.

Setelah terlambat lebih dari tiga bulan, Komisi Eropa yang baru akhirnya bisa menjalankan tugasnya, jika pada hari Selasa ini (09/02) mendapatkan persetujuan dari parlemen Eropa. Proses tersebut berlangsung lama. Pertama, karena Ceko tidak meratifikasi Perjanjian Lisabon, dan pada akhirnya karena kandidat dari Bulgaria, Rumyana Zheleva gagal dalam sesi dengar pendapat di parlemen Eropa.

Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso harus mencari penggantinya. Kubu Konservatif, Sosial Demokrat, dan Liberal di parlemen Eropa kini akan menyetujui komisi yang baru. Itu cukup. Sementara itu Partai Hijau menentang Barroso. Anggota parlemen Rebecca Harms mengatakan, "Menurut saya, Barroso tidak cocok mewakili politik baru Brüssel pada era Perjanjian Lisabon, dia dulunya anggota dewan dan bukan anggota parlemen, saya tidak yakin di Brüssel dia akan memperkuat demokrasi, transparansi dan kedekatan pada rakyat."

Para anggota Komisi Eropa yang akan turun jabatan bahkan mengritik Barroso sebagai tidak punya visi, gaya kepemimpinannya dianggap otoriter, dia menginginkan kekuasaan berpusat pada dirinya.  Dewan Komisaris yang dipimpinnya jarang sekali merundingkan dulu keputusannya. Dan dari parlemen terdengar banyak suara yang mengatakan bahwa Barroso hanya mewakili Dewan Eropa, yaitu para pemimpin negara dan pemerintahan negara anggota.

Anggota parlemen Eropa dari Uni Kristen Demokrat CDU, Werner Langen berujar, "Kenyataannya adalah, jika dalam pertemuan puncak diputuskan mengenai sesuatu, maka keesokan harinya komisi sudah harus aktif untuk menjalankan hasil sidang tersebut. Tapi jika parlemen memutuskan sesuatu, maka kami diabaikan."

Guna mengubahnya, para anggota parlemen dari semua fraksi mengadakan perjanjian dengan Barroso. Mereka akan menyetujui Komisi Eropa yang baru, tapi menuntut lebih banyak wewenang.

Perjanjian itu disebut sebagai “Perjanjian Intern Institusi”, menjelaskan bahwa anggota parlemen punya lebih banyak pengaruh dan hak mengatur. Berdasarkan hal itu, parlemen dapat memerintahkan komisi untuk menyusun rancangan undang-undang.

Ketentuan ini sebenarnya sudah dijalankan sejak lama, namun komisi tidak perlu menjawab. Sekarang dalam waktu tiga bulan komisi wajib memberitahu, apakah mereka akan menyusun RUU atau tidak. Kemudian para anggota parlemen meminta untuk melihat semua dokumen yang dapat dilihat oleh para pemimpin negara dan pemerintahan.

Para pengamat mengritik, hak-hak baru tersebut didapatkan dengan tekanan. Perjanjian Lisabon misalnya, tidak mengatur adanya kekuasaan parlemen. Rebecca Harms membela perjanjian itu.

Katanya, "Ini kewajiban kami terhadap rakyat, bahwa kami mampu menciptakan standar kerja yang terbaik. Perjanjian ini bukanlah negosiasi yang menguntungkan satu pihak saja, tapi untuk mewujudkan lebih optimal lagi hak warga di parlemen Eropa.”

Namun rasa tidak percaya antara parlemen dan Komisi Eropa terus berlanjut. Hal ini terlihat pada hari Selasa (09/02). Barroso harus bertekuk lutut di parlemen dan berjanji bahwa dia akan memberikan lebih banyak hak kepada anggota parlemen. Kemudian  anggota parlemen akan memutuskan untuk merundingkan perjanjian kerangka dengan komisi yang baru dan baru kemudian mengambil keputusan mengenai komisi yang baru itu.

Christoph Prössl/Luky Setyarini

Editor: Hendra Pasuhuk

Iklan