Papua Kembali Bergejolak, Bagaimana Seharusnya Penangangan Konflik di Papua? | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 05.12.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Papua

Papua Kembali Bergejolak, Bagaimana Seharusnya Penangangan Konflik di Papua?

Kasus pembunuhan terhadap sejumlah pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua, menuai kembali pemikiran bagaimana seharusnya penyelesaian konflik berdarah di Bumi Cendrawasih.

TNI dan Polri  memburu orang-orang yang diduga melakukan pembunuhan terhadap pekerja konstruksi di provinsi Papua yang bergolak.  Sebuah akun Facebook dengan akun TPNPB Special Operations Command - West Papua menyebutkan, kelompok bersenjata itu telah menewaskan 24 pekerja atas perintah komandan regional Ekianus Kogoya.

Sejauh ini, pemberitaan di Indonesia semuanya berasal dari satu nara sumber, yaitu aparat keamanan di Papua. Jurnalis tidak bisa meliput bebas di Papua, dan sejauh ini, aparat keamanan Indonesia sering terlibat dalam berbagai pelanggaram HAM di propinsi kaya sumber alam itu.

Di laman facebook TPNPB dimuat kronologi kasus Nduga versi mereka. Disebutkan, ada anggota TNI yang mendokumentasikan kegiatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - TPNPB saat memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Papua ke 47 pada tanggal 1 Desember 2018 di markas Komando Daerah Pertahanan III Ndugama. Sehingga tanggal 02 Desember 2018 di bawah pimpinan Komandan Operasi Pemne Kogeya, dilakukan operasi di Kali Aworak, Kali Yigi dengan sasaran anggota TNI Denzipur yang menyamar sebagai pekerja dan menangani pembangunan Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, di Pos TNI Distrik Mbua. Dalam serangan ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat KODAP III Ndugama menewaskan 24 orang anggota TNI yang menyamar sebagai pekerja. 

Aktivis HAM Papua, Victor Mambor, mengaku telah mengecek ke pihak TPNPB dan mengatakan mereka sudah lama memantau orang-orang yang bekerja di proyek pembangunan di lokasi tersebut, "Menurut mereka, para pekerja itu adalah tentara, bukan pekerja biasa. Jadi mereka meminta agar  agar rekaman dihapus, namun tidak mau, jadi diangkat. Malah katanya ada yang mengambil pistol, jadi dibawa orang-orang itu semua."

Rabu (05/12), sekitar 150 personil militer memfokuskan operasi perburuan mereka di Nduga, sebuah daerah pegunungan terpencil di mana kontraktor milik negara telah membangun jembatan dan jalan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur.

Di Jakarta, Presiden Indonesia Joko Widodo mendukung perburuan orang-orang di belakang apa yang ia gambarkan sebagai pelaku penyerangan. Dikutip dari siaran pers, Jokowi menegaskan kembali bahwa proyek pembangunan Papua akan terus berjalan. “Ini yang menyebabkan kadang-kadang misalnya sebuah proyek harus berhenti dulu (untuk dilanjutkan kemudian). Ya karena alamnya yang sangat sulit dan kadang-kadang keamanannya yang masih perlu perhatian sehingga yang bekerja di sana itu betul-betul bertaruh nyawa,” ujarnya.

AI: Pastikan penghormatan HAM

Menanggapi pembunuhan puluhan pekerja konstruksi oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihak berwenang harus melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, independen dan tidak memihak terhadap serangan tersebut, serta memastikan bahwa semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati:.

"Amnesty International sadar akan kondisi lapangan yang kompleks di mana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas mereka di wilayah Papua. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, aparat penegak hukum harus memastikan penghormatan penuh terhadap hukum hak asasi manusia internasional, termasuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan harus mengikuti standar internasional tentang penggunaan kekuatan di setiap saat," tandas Hamid.

Ditambahkan Usman Hamid, kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia akan berkontribusi pada siklus permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat dengan risiko lebih banyak nyawa yang hilang maupun dalam bahaya - termasuk risiko bagi aparatpenegak hukum. " Indonesia semestinya merujuk pada kebijakan menghadapi situasi serupa di Aceh, dengan mengedepankan jalan non-militer, yang terbukti mengakhiri konflik bersenjata dan mencegah jatuhnya banyak korban sipil.

Mengukur kebutuhan rakyat Papua

Militer lama ditengarai melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua termasuk pembunuhan di luar jalur hukum terhadap aktivis dan pemrotes yang damai. Pengamat militer Aris Santoso mengatakan aksi kekerasan dari kelompok sipil bersenjata di Nduga, bisa jadi merupakan respons atas tindakan elite Jakarta sebelumnya: "Kekerasan dibalas dengan kekerasan, sementara aspirasi rakyat Papua sendiri tidak diproses."

Pengamat masalah Papua, Made Supriatma menyebutkan pemerintah seharusnya memulai proses perdamaian dengan tidak menurut definisi Jakarta dalam mengangkat martabat Papua:  "Kalau sekarang kita lihat orang Jakarta (termasuk Presiden Jokowi) percaya bahwa martabat orang Papua itu bisa dicapai dengan pembangunan, khususnya infrastruktur. Jakarta percaya, kalau isolasi daerah-daerah di Papua dibuka, ekonomi akan jalan, barang-barang akan murah, dan dari situ ekonomi akan tumbuh dan martabat orang Papua terangkat. Padahal, pembukaan infrastruktur itu juga berarti masuknya pesaing ekonomi. Mereka yang punya akses pasar lebih baik dari orang Papua. Makanya sekarang, kalau ditanya, siapa diuntungkan? Orang Papua akan mengatakan, infrastruktur itu bukan untuk kami."

Menurut Made pengembalian martabat itu bisa dimulai dengan menuntaskan semua persoalan HAM. Memberikan orang Papua keadilan yang menjadi haknya. Kemudian, perbaiki akses kesehatan. Lalu masih ada masih ada persoalan besar sebelum soal hak asasi manusia, yakni  plesibt: "Tidak ada keadilan di sini. Mungkin tidak perlu mengulang Pepera. Tapi membuat semacam plsesibit, bukan menanyakan apakah Papua mau bergabung dengan RI tapi apakah mau otonomi yang lebih luas atau tidak. Kemudian, bagaimana otonomi itu akan dikelola, seharusnya buat saja plebisit soal itu.”

Berbagai sumber menyebutkan, Papua mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka pada tanggal tersebut pada tahun 1961. Indonesia mengambil alih wilayah kaya sumber daya alam itu  dua tahun kemudian dan secara resmi menguasai  Papua pada tahun 1969 dengan suara yang didukung PBB.

Laporan Pilihan