Panggung Politik Indonesia 2020 | Semua konten media | DW | 01.01.2021

Kami gunakan cookies untuk memperbaiki penawaran kami bagi Anda. Informasi lebih lanjut bisa Anda baca dalam penjelasan perlindungan data kami.

Informasi lebih lanjut OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Indonesia

Panggung Politik Indonesia 2020

Dinamika politik Indonesia selama tahun 2020 berkembang secara kompleks. Salah satu kejadian yang paling banyak menyita perhatian publik, bahkan dunia adalah kepentingan politik dalam hal omnibus law.

  • Presiden Joko Widodo membahas pemindahan ibu kota

    Pemindahan ibu kota

    Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ditunda akibat pandemi COVID-19. Namun megaproyek di era pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin ini sempat diterpa isu “bagi-bagi” proyek pasca-pilpres. Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisukan sebagai kepala badan otorita (setingkat menteri) di ibu kota baru. Tahun 2021, rencana ini akan dilanjutkan dengan alokasi anggaran Rp 1,7 triliun.

  • Pandemi COVID-19 di Jakarta

    Penanganan pandemi COVID-19

    Adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilihat sejumlah pakar sebagai kebijakan yang cenderung lebih politis dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Pemerintah lebih banyak bicara dampak ekonomi ketimbang melakukan upaya mitigasi dan pencegahan saat awal wabah merebak di Indonesia.

  • Luhut Binsar Pandjaitan

    Luhut Binsar Pandjaitan

    Nama Luhut Binsar Pandjaitan kerap kali mendapat julukan “Menteri Segalanya” karena tiga kali menggantikan posisi menteri yang kosong. Namun pada April 2020, Luhut menuai kontroversi lewat pernyataan “kenapa jumlah yang meninggal sampai hari ini, maaf sekali lagi, itu kita angkanya nggak sampai 500 padahal penduduk kita ini kan 270 juta.”

  • Novel Baswedan

    Novel Baswedan

    Objektivitas penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan diragukan lantaran kedua pelaku hanya divonis penjara dua tahun dan 1,5 tahun. Tim advokasi Novel menyebut proses hukum ini sebagai “keberhasilan aktor intelektual membuat skenario sempurna.” Namun, Tenaga Ahli KSP, Donny Gahral Adian meminta semua pihak tidak menaruh curiga berlebihan terhadap kepolisian.

  • Aksi demonstrasi menentang pengesahan UU Cipta Kerja

    Omnibus law

    Presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang omnibus law pada 2 November 2020, meskipun protes dan penolakan datang dari segala penjuru negeri. Kepentingan politik dibalik UU nomor 11 tahun 2020 tersebut masih menjadi pertanyaan masyarakat. Publik juga dibuat bingung dengan adanya beberapa draft berbeda yang telah disahkan, salah ketik, hingga adanya pasal yang dihapus.

  • Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin

    Satu tahun Jokowi-Ma’ruf

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah berjalan lebih dari satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2020. Sejumlah demonstrasi menentang beragam kebijakan pemerintah terjadi di berbagai kota. Penolakan ini tidak dipungkiri menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski menggandeng influencer, komunikasi publik pemerintah dinilai tidak bekerja maksimal.

  • Ilustrasi pilkada

    Dinasti politik di Pilkada 2020

    Isu dinasti politik melekat pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan adanya anggota keluarga yang berkompetisi dalam Pilkada 2020. Dari keluarga Jokowi, anak dan menantu sama-sama mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo dan Medan. Adik ipar Jokowi disebut mencalonkan bupati di Gunungkidul namun akhirnya mundur. Sementara putri Ma’ruf maju sebagai calon Wali Kota Tangsel.

  • Vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia

    Vaksin gratis

    Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin corona setelah mendengar masukan dari masyarakat. Kebijakan vaksin gratis ini diyakini sejumlah pengamat akan membuat situasi politik nasional lebih kondusif. Meski sebagian lain menganggap bahwa pemberian vaksin gratis memang sudah menjadi kewajiban negara, asalkan vaksin terjamin efektif dan keamanannya.


  • Presiden Joko Widodo membahas pemindahan ibu kota

    Pemindahan ibu kota

    Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ditunda akibat pandemi COVID-19. Namun megaproyek di era pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin ini sempat diterpa isu “bagi-bagi” proyek pasca-pilpres. Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisukan sebagai kepala badan otorita (setingkat menteri) di ibu kota baru. Tahun 2021, rencana ini akan dilanjutkan dengan alokasi anggaran Rp 1,7 triliun.

  • Pandemi COVID-19 di Jakarta

    Penanganan pandemi COVID-19

    Adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilihat sejumlah pakar sebagai kebijakan yang cenderung lebih politis dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Pemerintah lebih banyak bicara dampak ekonomi ketimbang melakukan upaya mitigasi dan pencegahan saat awal wabah merebak di Indonesia.

  • Luhut Binsar Pandjaitan

    Luhut Binsar Pandjaitan

    Nama Luhut Binsar Pandjaitan kerap kali mendapat julukan “Menteri Segalanya” karena tiga kali menggantikan posisi menteri yang kosong. Namun pada April 2020, Luhut menuai kontroversi lewat pernyataan “kenapa jumlah yang meninggal sampai hari ini, maaf sekali lagi, itu kita angkanya nggak sampai 500 padahal penduduk kita ini kan 270 juta.”

  • Novel Baswedan

    Novel Baswedan

    Objektivitas penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan diragukan lantaran kedua pelaku hanya divonis penjara dua tahun dan 1,5 tahun. Tim advokasi Novel menyebut proses hukum ini sebagai “keberhasilan aktor intelektual membuat skenario sempurna.” Namun, Tenaga Ahli KSP, Donny Gahral Adian meminta semua pihak tidak menaruh curiga berlebihan terhadap kepolisian.

  • Aksi demonstrasi menentang pengesahan UU Cipta Kerja

    Omnibus law

    Presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang omnibus law pada 2 November 2020, meskipun protes dan penolakan datang dari segala penjuru negeri. Kepentingan politik dibalik UU nomor 11 tahun 2020 tersebut masih menjadi pertanyaan masyarakat. Publik juga dibuat bingung dengan adanya beberapa draft berbeda yang telah disahkan, salah ketik, hingga adanya pasal yang dihapus.

  • Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin

    Satu tahun Jokowi-Ma’ruf

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah berjalan lebih dari satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2020. Sejumlah demonstrasi menentang beragam kebijakan pemerintah terjadi di berbagai kota. Penolakan ini tidak dipungkiri menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski menggandeng influencer, komunikasi publik pemerintah dinilai tidak bekerja maksimal.

  • Ilustrasi pilkada

    Dinasti politik di Pilkada 2020

    Isu dinasti politik melekat pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan adanya anggota keluarga yang berkompetisi dalam Pilkada 2020. Dari keluarga Jokowi, anak dan menantu sama-sama mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo dan Medan. Adik ipar Jokowi disebut mencalonkan bupati di Gunungkidul namun akhirnya mundur. Sementara putri Ma’ruf maju sebagai calon Wali Kota Tangsel.

  • Vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia

    Vaksin gratis

    Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin corona setelah mendengar masukan dari masyarakat. Kebijakan vaksin gratis ini diyakini sejumlah pengamat akan membuat situasi politik nasional lebih kondusif. Meski sebagian lain menganggap bahwa pemberian vaksin gratis memang sudah menjadi kewajiban negara, asalkan vaksin terjamin efektif dan keamanannya.


Lebih banyak di Media Center

Reynhard Sinaga

Kumpulan Berita Terpopuler Sepanjang Tahun 2020 31.12.2020

Myanmar Treffen Min Aung Hlaing und Aung San Suu Kyi

Inilah Sosok Yang Bisa Menghentikan Krisis Rohingya 15.09.2017

Ratusan Tentara Anak Bertempur Bagi ISIS di Marawi 10.07.2017

Hamburg Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati Indonesien

Sri Mulyani: Indonesia Perlu Kerjasama Internasional Cegah Pelarian Pajak 07.07.2017

Baca juga

Indonesien Nadiem Makarim, Founder and CEO of Gojek

Reshuffle Kabinet Jokowi, Nadiem Makarim Dinilai Layak Dievaluasi 14.04.2021

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, dan nama Mendikbud Nadiem Makarim masuk dalam salah satu menteri yang dinilai layak di-reshuffle. Banyak pihak mempertanyakan kinerja Nadiem selama pandemi corona.

Indonesien | Ärzte besprühen indonesische Staatsangehörige mit Antiseptika

Setahun Pandemi di Indonesia, Gelombang Pertama Belum Usai 02.03.2021

Evaluasi setahun pandemi COVID-19 di tanah air, pakar ingatkan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada vaksinasi, melainkan fokus pada penguatan tracing dan testing. Indonesia dinilai belum lewat puncak gelombang pertama.

Indonesien Bogor Präsident Joko Widodo in geplantem Corona Impfzentzrum

Vaksin COVID-19 Gratis, Pengamat: Secara Politik Anggaran Mau atau Tidak? 17.12.2020

Presiden Jokowi telah menetapkan vaksin COVID-19 gratis untuk masyarakat Indonesia. Pengamat ekonomi mengatakan realokasi anggaran untuk vaksin mungkin dilakukan, namun secara politik anggaran mampukah direalisasikan?

Coronavirus | Illustration zum chinesischen Impfstoff Sinovac

Melihat Jerat Sanksi Bagi Mereka yang Menolak Divaksin Corona 24.02.2021

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang memuat sanksi bagi mereka yang menolak vaksin COVID-19. Selain sanksi administratif, ada ancaman pidana yang tertuang dalam UU Wabah. Bagaimana perspektif hukumnya?