Oposisi Thailand Akan Putuskan Soal Pemilu

Kelompok oposisi Thailand, Senin (16/12) bertemu di Bangkok untuk membahas apakah merek akan mengikuti pemilihan umum yang dipercepat. Pemilu tersebut dijadwalkan pemerintah untuk meredam aksi protes yang berkecamuk sejak beberapa pekan terakhir.

Salah seorang fungsionaris partai oposisi menyanggah sebaiknya pemerintah mengedepankan langkah-langkah reformasi seperti yang dituntut demonstran sebelum menggelar pemilu. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebelumnya bersikeras mempercepat pemilu lantaran menurutnya aksi protes di Bangkok melumpuhkan kerja pemerintah.

Para demonstran menolak pemilu dan mendesak pembentukan "Dewan Rakyat" yang bertugas menghabisi pengaruh keluarga Takhsin dan menjalankan reformasi politik. Aksi protes di Thailand didukung oleh Partai Demokrat yang menarik diri dari parlemen untuk bergabung dengan demonstran.

Keretakan di tubuh oposisi?

Oposisi didesak untuk segera menegaskan sikap terkait rencana pemilu 2 Februari mendatang. Aksi boikot dari partai Demokrat diyakini akan mencabut legitimasi pemilu dan menjatuhkan Thailand dalam krisis politik berkepanjangan.

Korn Chatikavanij, bekas Menteri Keuangan di era Abhisit Vejjajjiva, mengatakan tidak mewakili funsgionaris partai yang akan menuntaskan pertemuan pada Selasa (17/12). Korn yang dihormati lantaran kapasitasnya sebagai seorang ekonom bersebrangan dengan pemimpin oposisi, Suthep Thaugsuban, legislator Demokrat yang mengundurkan diri sebelum aksi protes.

Kendati begitu Korn berupaya tidak membesar-besarkan konfliknya, "saya setuju dengan kebutuhan reformasi dan ingin melihat perubahan sebelum pemilu. Anda tahu pada bidang apa saya bersebrangan dengan pemimpin oposisi. Tapi itu hal minor dan tidak mempengaruhi tujuan umum kami," sanggahnya.

Pemilu untungkan partai pemerintah

Suthep dan kelompok oposisi dikritik karena ingin membentuk "Dewan Rakyat" tanpa proses pemilu. Lembaga super body tersebut rencananya akan diisi oleh kalangan profesional dan kader-kader Partai Demokrat.

Keengganan oposisi mengikuti pemilu antara lain bersumber pada tingginya elektabilitas partai pemerintah. Partai Puea Thai pimpinan Yingluck yang memiliki kantung-kantung pendukung di utara Thailand diyakini akan meraup suara mayoritas jika pemilu digelar.

Menteri Pertahanan, Jendral Nipat Thonglek sempat mewanti-wanti, "militer ingin melihat pemilu tanggal 2 Februari. Jika ada tanda-tanda penyimpangan, kami siap menjadikannya bersih dan adil."