Oposisi Remehkan Prakarsa Lingkungan PM Howard | Fokus | DW | 29.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Oposisi Remehkan Prakarsa Lingkungan PM Howard

Perdana Menteri Australia John Howard membentuk proyek kehutanan dan perubahan iklim sendiri, sambil tetap menolak Protokol Kyoto.

default

Australia akan menganggarkan dana sebesar 200 juta dolar Australia atau sekitar 1,5 trilyun dalam lima tahun ke depan, dalam apa yang sisebut Prakarsa Global untuk Hutan dan Iklim. Hal itu diumumkan perdana menteri John Howard, hari Kamis. Dikatakannya, proyek itu dimaksudkan untuk membantu negara-negara Asia tenggara terutama, dan khususnya Indonesia, dalam mengurangi penggundulan hutan, pembalakan liar, dan penghutanan kembali.

Prakarsa yang akan dijalankan di bawah koordinasi Bank Dunia ini terdengar bagus di telinga. Namun memiliki masalah tersendiri. Karena Australia bersama Amerika sampai sekarang justru menolak ikut menandatangani Protokol Kyoto. Karena menurutnya, bisa membahayakan kestabilan ekonomi Australia. Tanpa tedeng aling-aling, Howard menyatakan, prakarsanya jauh lebih masuk praktis dalam menghambat laju emisi gas rumah kaca ketimbang Protokol Kyoto.

"Prakarsa ini merupakan awal dari upaya untuk meniupkan nafas baru ke dalam paru-paru dunia. Kita tak tak dapat menunggu terus hingga terwujudnya kerangka Protokol Kyoto, yang sebetulnya muskil. Kita harus menghadapi masalah ini, berbuat sesuatu sekarang juga. Dan itulah yang kita lakukan."

Namun kalangan oposisi menanggapi upaya ini dengan nyinyir. John Howard dituding cuma mencari cara untuk mendapat simpati pemilih, menjelang Pemilihan Umum mendatang. Karena sebetulnya Howard sama sekali tak peduli pada masalah lingkungan.

Wayne Swan dari Partai Buruh mengatakan:

"Ini cuma strategi menghadapi Pemilu, bukan untuk melawan perubahan iklim. Benarkah ia peduli pada bahayanya perubahan iklim? Kalau ya, kenapa ia bisa begitu sadar pada masalah di Indonesia namun tidak sadar pada masalah di dalam negeri sendiri?"

Yang dimaksud adalah penebangan hutan besar-besaran di negara bagian Tasmania, yang dikecam keras oleh kalangan oposisi. Bahkan Senartor Partai Hijau dari Tasmania, Bob Brown, sangat pedas dalam mengecam proyek Perdana Menteri John Howard.

Dikatakan Bob Brown: "Perdana Menteri kita seorang pandir dalam urusan hutan. Sungguh suatu kemunafikan besar-besaran bahwa katanya ia menganggarkan 200 juta dolar Australia untuk menghentikan pembakaran hutan di Asia Tenggara. Padahal ia justru mengizinkan suatu kehancuran atmosfir yang luar biasa melalui kebijakannya yang membolehkan pembakaran hutan di Australia Selatan. Benar-benar tak masuk akal."

Senator Bob Brown menekankan lagi, seharusnya Australia menandatangani Protokol Kyoto. Sesuatu yang kemudian ditegaskan lagi penolakannya oleh PM John Howard. Hal ini dikatakannya tatkala memberi tanggapan atas laporan PBB mengenai perubahan iklim global, yang meramalkan sejumlah kerusakan lingkungan di Australia.

"Semua negara mesti mengambil langkah. Namun saya selalu menekankan perlunya bertindak dengan cara yang seimbang dan terukur. Saya secara tegas memilih langkah-langkah yang praktis dalam mengurangi efek rumah kaca. Karenanya saya secara tegas memilih untuk melibatkan Australia dalam apa yang tadi saya umumkan sebagai Prakarsa Global untuk Hutan dan Iklim yang akan membuahkan hasil nyata."