Negara yang Pernah Batasi Media Sosial Dalam Keadaan Darurat | Semua konten media | DW | 29.05.2019

Kami gunakan cookies untuk memperbaiki penawaran kami bagi Anda. Informasi lebih lanjut bisa Anda baca dalam penjelasan perlindungan data kami.

Informasi lebih lanjut OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Negara yang Pernah Batasi Media Sosial Dalam Keadaan Darurat

Heboh WhatsApp, Facebook dan Twitter tidak bisa diakses pasca-kisruh 22 Mei ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara lain ternyata juga pernah melakukan hal serupa. Negara mana saja dan apa alasan pemblokiran?

  • Jakarta Indonesien Proteste Wahlen (Reuters/W. Kurniawan)

    Indonesia

    61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.

  • Sri Lanka - Social Media wurde abgestellt (Getty Images/L. Wanniarachchi)

    Sri Lanka

    Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.

  • Bangladesch Dhaka Wahlen (DW/A. Islam)

    Bangladesh

    Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh

  • Sudan Proteste in Khartum (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    Sudan

    Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.

  • Messenger Telegram (picture alliance/dpa/D. Feoktistov/TASS)

    Iran

    Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.

  • Russland l Präsident Putin (picture alliance/dpa/V. Prokofyev)

    Rusia

    Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.

  • Weibo (picture-alliance/dpa)

    Cina

    Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)


  • Jakarta Indonesien Proteste Wahlen (Reuters/W. Kurniawan)

    Indonesia

    61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.

  • Sri Lanka - Social Media wurde abgestellt (Getty Images/L. Wanniarachchi)

    Sri Lanka

    Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.

  • Bangladesch Dhaka Wahlen (DW/A. Islam)

    Bangladesh

    Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh

  • Sudan Proteste in Khartum (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    Sudan

    Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.

  • Messenger Telegram (picture alliance/dpa/D. Feoktistov/TASS)

    Iran

    Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.

  • Russland l Präsident Putin (picture alliance/dpa/V. Prokofyev)

    Rusia

    Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.

  • Weibo (picture-alliance/dpa)

    Cina

    Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)


Lebih banyak di Media Center

Myanmar Treffen Min Aung Hlaing und Aung San Suu Kyi

Inilah Sosok Yang Bisa Menghentikan Krisis Rohingya 15.09.2017

Ratusan Tentara Anak Bertempur Bagi ISIS di Marawi 10.07.2017

Hamburg Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati Indonesien

Sri Mulyani: Indonesia Perlu Kerjasama Internasional Cegah Pelarian Pajak 07.07.2017

Baca juga

Symbolbild Pressefreiheit

Tiga Usulan Untuk Kebebasan Pers 03.05.2019

Tanggal 3 Mei dunia merayakan hari kebebasan pers internasional. Walaupun sebenarnya belum banyak alasan untuk membuat perayaan. Opini pemimpin redaksi DW, Ines Pohl.

Japan G20 Gipfel Osaka Gruppenbild

Perang Dagang, Iran dan Perubahan Iklim Jadi Bahasan Utama KTT G20 di Osaka 28.06.2019

Para pemimpin dunia negara-negara G20 berkumpul di Osaka Jepang, termasuk Presiden Joko Widodo. Perang dagang AS-Cina, ketegangan dengan Iran dan perubahan iklim jadi fokus utama tahun ini.

Indonesien Unruhen nach der Wahl

Bagaimana Kisruh 22 Mei Mengingatkan Minoritas Tionghoa Pada Tragedi 98 23.05.2019

Ketika pemerintah mencari reaksi yang pantas atas kerusuhan 22 Mei, minoritas Tionghoa mendapati diri terseret kembali ke sejarah kelam tragedi 1998. Sejumlah negara peringati warganya agar berhati-hati di Indonesia.

Illustration - Computer - Cyberkriminalität

Kisah Peretas Siluman dari Cina dan Rusia di Situs KPU 19.03.2019

Ada peretas dari Cina dan Rusia yang ingin menyerang data pemilu, demikian pernyataan KPU menjelang pemungutan suara. Seminggu berselang, terungkap peretas yang dimaksud sebenarnya ada di Indonesia.