Negara yang Pernah Batasi Media Sosial Dalam Keadaan Darurat | Semua konten media | DW | 29.05.2019

Kami gunakan cookies untuk memperbaiki penawaran kami bagi Anda. Informasi lebih lanjut bisa Anda baca dalam penjelasan perlindungan data kami.

Informasi lebih lanjut OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Negara yang Pernah Batasi Media Sosial Dalam Keadaan Darurat

Heboh WhatsApp, Facebook dan Twitter tidak bisa diakses pasca-kisruh 22 Mei ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara lain ternyata juga pernah melakukan hal serupa. Negara mana saja dan apa alasan pemblokiran?

  • Jakarta Indonesien Proteste Wahlen (Reuters/W. Kurniawan)

    Indonesia

    61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.

  • Sri Lanka - Social Media wurde abgestellt (Getty Images/L. Wanniarachchi)

    Sri Lanka

    Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.

  • Bangladesch Dhaka Wahlen (DW/A. Islam)

    Bangladesh

    Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh

  • Sudan Proteste in Khartum (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    Sudan

    Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.

  • Messenger Telegram (picture alliance/dpa/D. Feoktistov/TASS)

    Iran

    Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.

  • Russland l Präsident Putin (picture alliance/dpa/V. Prokofyev)

    Rusia

    Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.

  • Weibo (picture-alliance/dpa)

    Cina

    Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)


  • Jakarta Indonesien Proteste Wahlen (Reuters/W. Kurniawan)

    Indonesia

    61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.

  • Sri Lanka - Social Media wurde abgestellt (Getty Images/L. Wanniarachchi)

    Sri Lanka

    Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.

  • Bangladesch Dhaka Wahlen (DW/A. Islam)

    Bangladesh

    Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh

  • Sudan Proteste in Khartum (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    Sudan

    Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.

  • Messenger Telegram (picture alliance/dpa/D. Feoktistov/TASS)

    Iran

    Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.

  • Russland l Präsident Putin (picture alliance/dpa/V. Prokofyev)

    Rusia

    Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.

  • Weibo (picture-alliance/dpa)

    Cina

    Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)


Lebih banyak di Media Center

Myanmar Treffen Min Aung Hlaing und Aung San Suu Kyi

Inilah Sosok Yang Bisa Menghentikan Krisis Rohingya 15.09.2017

Ratusan Tentara Anak Bertempur Bagi ISIS di Marawi 10.07.2017

Hamburg Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati Indonesien

Sri Mulyani: Indonesia Perlu Kerjasama Internasional Cegah Pelarian Pajak 07.07.2017

Baca juga

Symbolbild America First | Präsident Trump vor US-Flagge

Bagaimana Gaya Kepemimpinan Donald Trump Ubah Kebijakan Luar Negeri Secara Global 31.10.2020

Gaya Presiden AS Donald Trump menangani kebijakan luar negeri selama masa jabatan pertamanya telah menimbulkan dampak di seluruh dunia. Trump telah mengubah cara komunikasi diplomatik.

May 9 2019 Asuncion Paraguay Hand holds a smartphone displaying Facebook and Instagram logo ic

Penyelenggaraan Pemilu di Era Digital dalam Ancaman Manipulasi Media Sosial 17.02.2020

Facebook, Twitter, dan media sosial lain telah disalahgunakan untuk memanipulasi pemilu. Konferensi Keamanan di München, Jerman, membahas upaya melindungi nadi demokrasi ini.

Jakarta Muslime protestieren gegen christlichen Gouverneur Basuki Tjahaja Purnama

HAM di Dunia Islam: Genderang Perang Penistaan Agama 27.02.2020

Banyak negara muslim menempatkan penistaan agama sebagai delik kriminal. Tapi dalam kenyataannya penegakan hukum lebih sering digunakan untuk kepentingan individu, ketimbang melindungi kehormatan agama. Oleh Thomas Krapf

2018 Asian Games Aries Susanti Rahayu

Berhijab Atau Tidak: Atlet Muslimah Hadapi Nasib Serupa di Asia 04.02.2020

Atlet muslimah di Asia menghadapi kritik atas pakaian olahraga yang mereka kenakan. Berhijab pun terkadang masih tetap kena sasaran kritik. Beberapa di antara mereka juga menghadapi diskriminasi gender.