Myanmar Dikritik Keras Dalam KTT ASEAN

Keengganan pemerintah Rangon untuk reformasi membuat Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid Albar geram. Myanmar sama sekali tidak mengindahkan upaya anggota ASEAN lainnya untuk bekerja-sama yang Syed sebut mempengaruhi citra dan kredibilitas ASEAN. Kegeraman Malaysia tidak hanya berawal dari perlakuan pemerintah Myanmar terhadap pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi, yang pada tahun 1990 memenangkan pemilihan dan sejak itu status tahanan pemenang hadiah Nobel ini diperpanjang terus. Gerhard Will, seorang pakar negara itu menjelaskan:

“Segala upaya ASEAN untuk menggiring Myanmar ke arah reformasi dan demokrasi, dalam dua tahun ke belakang terlihat jelas pemerintah Rangon semakin menentang dan tidak menggubris tekanan serta kecaman internasional untuk reformasi dan demokrasi.”

Pemerintah Myanmar akhirnya berhadapan dengan ancaman keras dari ASEAN, yang terutama disebabkan tekanan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk lebih meningkatkan kesatuan kawasan. Gerhard Will mengungkapkan:

“Selama ini kerja sama ASEAN lebih menitikberatkan pada kerja sama ekonomi dan fungsional yang didasarkan penguatan ekonomi yang mendatangkan kemakmuran di kawasan. Namun, negara-negara ASEAN terikat pada perjanjian untuk tidak mencampuri urusan internal. Menurut saya, kini ASEAN melihat bahwa tidaklah cukup memajukan kawasan dengan hanya merancang struktur organisasi, sekretaris atau sebagainya. Yang harus difokuskan adalah suatu pendekatan yang seimbang dengan sosial budaya negara-negara ASEAN. Mereka sekarang menyadari yang diperlukan adalah transparensi dan demokrasi. Nah, di sinilah Myanmar paling menyolok.”

Myanmar tidak menggubris ancaman negara donor untuk menarik bantuan ekonominya. Negara itu tidak takut, karena sumber pendapatan terbesar rezim militer Myanmar adalah gas, dan Myanmar memiliki dua pelanggan penting yakni dua negara raksasa yang sedang haus akan energi: Cina dan India.

Di masa lalu kerja sama ASEAN lebih diarahkan pada penguatan ekonomi guna mendatangkan kemakmuran di kawasan, sekaligus mengusung demokrasi dan hak asasi manusia. Jika dicermati lebih teliti, sejumlah negara ASEAN telah melakukan reformasi yang cukup signifikan. Terutama Indonesia, dimana reformasi dalam sistem politik dan desentralisasi dapat dikatakan berhasil dilancarkan, demikian tutur pakar Myanmar Gerhard Will.