Mitos Kerukunan Antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Bagian Kedua) | SOSBUD: Laporan seputar seni, gaya hidup dan sosial | DW | 05.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Sosbud

Mitos Kerukunan Antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Bagian Kedua)

Selain faktor kultural-ritual-keagamaan seperti sudah dijelaskan pada tulisan terdahulu, yang membuat pengikut NU dan Muhammadiyah sulit bersatu adalah masalah sosial-kepolitikan. Simak lanjutan opini Sumanto al Qurtuby.

Jamak diketahui bahwa NU dan Muhammadiyah selalu berseteru dalam meraih akses politik-pemerintahan sejak republik ini berdiri. Dulu, di zaman Orde Lama ketika negara ini dipimpin oleh Presiden Sukarno (Bung Karno), NU banyak mendapatkan "jatah kekuasaan” di kabinet dan pos-pos pemerintahan lain karena hubungan dekat antara NU dan Sang Proklamator.

Bahkan dalam struktur kabinet, NU bukan hanya mendapat jatah sebagai Menteri Agama saja tetapi juga menteri-menteri lain seperti Menteri Dalam Negeri (misalnya Mr. Soenarjo), Menteri Ekonomi (misalnya Rahmat Mulyoamiseno) dan sebagainya. Di zaman Orde Lama, posisi Menteri Agama banyak dipegang oleh para tokoh dan kiai NU. Tercatat sejumlah nama pentolan NU yang menduduki jabatan Menteri Agama adalah: KH Abdul Wahid Hasyim (ayah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur), KH Fathurrahman Kafrawi, KH Muhammad Ilyas, KH Masjkur, KH Wahib Wahab, dan Prof. KH Syaifuddin Zuhri (ayah Menteri Agama sekarang Lukman Hakim Saifuddin).

Sumanto adalah Dosen Antropologi Budaya dan Direktur Scientific Research in Social Sciences, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi, serta Senior Scholar di National University of Singapore. Ia memperoleh gelar doktor dari Boston University dan pernah mendapat visiting fellowship dari University of Oxford, University of Notre Dame, dan Kyoto University. Ia telah menulis ratusan artikel ilmiah dan puluhan buku, antara lain Religious Violence and Conciliation in Indonesia (London & New York: Routledge, 2016)

Penulis: Sumanto Al Qurtuby

Sejumlah tokoh Muhammadiyah di zaman Bung Karno dulu memang ada yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama seperti H. Rasjidi (di era Kabinet Sjahrir I), Achmad Asj'ari (Kabinet Amir Sjarifuddin I), atau Fakih Usman (Kabinet Wilopo). Tetapi peran mereka sangat marjinal, tidak dominan, dan hanya berumur beberapa bulan saja.

Perubahan drastis struktur kabinet, dimana NU tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama terjadi di zaman Orde Baru (Orba), khususnya sejak 1970an. Di awal pemerintahan Orba, Menteri Agama masih dipegang oleh NU, yaitu KH Muhammad Dahlan (1968–1971). Tahun 1971, Pak Harto (Presiden Suharto) menunjuk Prof. Dr. Abdul Mukti Ali sebagai Menteri Agama. Meskipun masa kecil dan remajanya dididik di pondok pesantren NU, Mukti Ali lebih dikenal sebagai sosok reformis atau pembaharu sejati.

Sejak era Mukti Ali, kemudian Menteri Alamsyah Ratu Prawiranegara dan puncaknya kelak di zaman Tarmizi Taher dan A. Malik Fadjar, pelan tapi pasti, peran NU mulai tergeser, lemah  dan akhirnya lenyap dari Departmen (Kementerian) Agama.

Siapa penikmat kue kekuasaan?

Di zaman Orba, karena Pak Harto terlibat sejumlah friksi dan konflik dengan NU, Muhammadiyah-lah yang banyak menikmati "kue kekuasaan”. Ini sesungguhnya sebuah ironi karena di awal-awal kekuasaan Orba, NU dan Gerakan Pemuda Ansor ikut terlibat kampanye "pengganyangan” PKI yang disponsori oleh Pak Harto. Tapi belakangan NU malah dicampakkan begitu saja. Habis manis sepah dibuang. 

Yang membuat NU "sakit hati” hingga sekarang yang hampir-hampir susah untuk disembuhkan adalah kader-kader NU "dibersihkan” dari Departemen (Kementerian) Agama dari pusat (Jakarta) hingga daerah-daerah (provinsi, kabupaten, dan kecamatan) seantero Indonesia diganti dengan kader-kader Muhammadiyah.

Jamak diketahui bahwa, bukan hanya posisi-posisi penting di Departemen Agama (Depag) pusat saja yang dipegang dan dikendalikan oleh Muhammadiyah, para kepala dan staf Depag di provinsi dan kabupaten, dan bahkan sampai kecamatan (KUA: Kantor Urusan Agama) juga dipegang oleh Muhammadiyah. Bahkan para penyuluh agama yang bertugas di kampung-kampung juga dipilih dari Muhammadiyah atau "setengah Muhammadiyah”. Yang penting bukan NU.

Dari fenomena ini kemudian muncul kelakar di lingkungan NU kalau warga NU lebih suka menjalin pertemanan dengan umat Kristen ketimbang dengan Muhammadiyah karena kalau berteman dengan Kristen, properti NU akan aman tetapi kalau berteman dengan Muhammadiyah, properti NU akan lenyap.

Baca juga:Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Ulama Internasional

Menjaga jarak dengan kekuasaan

Karena Pak Harto tidak memperhatikan atau mengabaikan kepentingan Nahdliyyin, maka NU mengubah "model perjuangan” dan pendekatan dengan menjaga jarak terhadap kekuasaan dan bahkan menggalang gerakan oposisi terhadap pemerintah Orba. Para kiai NU dulu, baik yang aktif di partai politik terutama PPP (Partai Persatuan Pembangunan) maupun kiai non-partai terlibat aktif dalam gerakan dan aksi perlawanan, baik perlawanan politik maupun budaya, terhadap rezim pemerintah.

Pada waktu itu, terutama sejak awal 1980an, jika ada kiai, tokoh, dan kader NU yang menjadi birokrat atau aktif di ormas dan parpol pemerintah (Golkar) atau bahkan sekedar menunjukkan simpati terhadap pemerintah, langsung mendapat stigma buruk dan negatif sebagai "kiai kacung” dan antek Orba. Mereka dianggap sebagai "NU abal-abal” yang "menggadaikan NU” dan tidak konsisten dalam menjalankan prinsip dan amanat ke-NU-an.

Aksi dan gerakan perlawanan NU terhadap kekuasaan Orba dulu dikenal dengan sebutan "strategi kultural” yang kontra kekuasaan (dan Pak Harto) dengan mendiang KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai ikon perlawanan. Sementara Muhammadiyah, karena diuntungkan oleh pemerintah Orba, menggunakan "pendekatan struktural” yang pro-kekuasaan (dan Pak Harto). Amin Rais dulu yang menjadi ikon "strategi struktural” ini.

Perang opini antara para pendukung strategi kultural (NU) dan cheerleader strategi struktural (Muhammadiyah) pun membahana di mana-mana, di berbagai forum dan media. Masing-masing mengklaim strategi merekalah yang paling ampuh dan jitu sebagai "alat perjuangan” menghadapi aneka problem sosial-politik-budaya di Indonesia.

Jadi selama bertahun-tahun, NU terlibat perseteruan bukan hanya dengan rezim Orba saja tetapi juga dengan Muhammadiyah yang dianggap sebagai "anak emas” Pak Harto. Setiap kebijakan politik dan gerak-gerik elit Muhammadiyah di pemerintahan selalu dicurigai dan dipandang sebagai upaya untuk membonsai dan menghancurkan aset-aset kultural dan non-kultural NU.

Misalnya, dulu, waktu Menag Malik Fadjar memelopori pendirian STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) untuk kampus-kampus di daerah-daerah yang selama ini menjadi cabang IAIN (Institut Agama Islam Negeri), ia dianggap atau dituduh sedang memperluas ekspansi Muhammadiyah di satu sisi dan melakukan gerakan pengebirian NU di IAIN.

Kecurigaan itu masih berlanjut hingga kini. Belum lama ini sempat "geger” di lingkungan NU ketika Mendikbud Muhadjir Effendy yang Muhammadiyah merencanakan kebijakan "Full Day School”. Oleh NU, kebijakan ini dipandang sebagai upaya dan "siasat licik” Muhammadiyah untuk menggembosi dan melenyapkan peran NU di masyarakat serta mematikan institusi pendidikan madrasah diniyah dan pondok pesantren yang dikelola NU.

Ketegangan NU-Muhammadiyah pun kembali mencuat. Nada-nada miring dan suara-suara sumbang saling mengejek antar fanatikus kedua ormas ini pun tak terhindarkan. Untung Presiden Joko Widodo menyikapi rancangan kebijakan dan fenomena ini dengan cukup arif dan bijak sehingga tidak menimbulkan gejolak yang berarti dan berlebihan.

Sebetulnya "era bulan madu” antara NU dan Muhammadiyah sempat terjadi, yakni ketika Amin Rais dulu, tahun 1999, mendukung dan memelopori pencalonan Gus Dur sebagai Presiden RI menggantikan B.J. Habibie. Warga NU dulu senang sekali begitu melihat Amin Rais sowan ke kiai-kiai sepuh NU seperti KH Abdullah Faqih di Tuban atau KH Abdullah Abbas di Cirebon untuk "meminta restu” dan dukungan mereka atas pencalonan Gus Dur sebagai Presiden RI. Di hadapan para kiai sepuh NU, Amin Rais juga berjanji untuk menjaga dan mengawal pemerintahan Gus Dur. 

Tetapi era bulan madu itu ternyata berlangsung sangat singkat karena Amin Rais kemudian menelikung dan menyeponsori gerakan politik pendongkelan Gus Dur hingga ia turun dari kursi kepresidenan tahun 2002. Dendam kesumat NU terhadap Muhammadiyah pun kembali kambuh dan membuncah.

Baca juga:

Gus Dur, Pahlawan Rakyat

Mitos belaka?

Jadi, sekali lagi, kerukunan NU dan Muhammadiyah itu hanya mitos belaka. Atau, kalau pun ada, kerukunan itu hanya terjadi di level elit tertentu saja (misalnya "komunitas akademik” atau sejumput "petinggi ormas”) yang sangat terbatas. Masyarakat NU dan Muhammadiyah secara umum tetap sulit untuk rukun dan bersahabat laksana Upin-Ipin. Mereka lebih tepat diibaratkan seperti Tom dan Jerry yang saling memanfaatkan peluang, mengintai kelengahan, dan saling menjegal saat sang lawan sedang lalai atau sedang dalam posisi lemah dan tak berdaya.

Sejumlah faktor perbedaan persepsi atas praktik-praktik kultural-ritual-keagamaan yang begitu fundamental serta sejarah sosial-kepolitikan yang begitu memilukan antara NU dan Muhammadiyah tampaknya membuat keduanya sulit untuk bersatu-padu dan guyup-rukun membangun bangsa dan negara.

Meskipun relasi NU-Muhamamdiyah tampak suram, bukan berarti tidak ada secercah harapan bagi kedua ormas Islam utama di Tanah Air ini untuk membangun "rumah Indonesia” yang lebih baik, hebat, bermartabat dan "berkemajuan” di kemudian hari dengan tetap memperhatikan khazanah, nilai-nilai tradisi dan kebudayaan lokal warisan leluhur bangsa. Kalau ada komitmen dan upaya serius dari kedua ormas ini untuk membangun Indonesia sebagai "rumah bersama” bagi semua kelompok etnis dan agama, maka seperti slogan Adidas, "Impossible is Nothing”. Semoga bermanfaat.     

Silakan dibaca : Mitos Kerukunan NU-Muhammadiyah (bagian pertama)

Penulis: Sumanto Al Qurtuby (ap/vlz)

Dosen Antropologi Budaya dan Direktur Scientific Research in Social Sciences, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi, serta Senior Scholar di National University of Singapore. Ia memperoleh gelar doktor dari Boston University dan pernah mendapat visiting fellowship dari University of Oxford, University of Notre Dame, dan Kyoto University. Ia telah menulis ratusan artikel ilmiah dan puluhan buku, antara lain Religious Violence and Conciliation in Indonesia (London & New York: Routledge, 2016)

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWnesia menjadi tanggung jawab penulis.

Laporan Pilihan