Seberapa Seriuskah BUMN Terapkan Prinsip-prinsip Transparansi? | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 14.06.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

BUMN

Seberapa Seriuskah BUMN Terapkan Prinsip-prinsip Transparansi?

Berdasarkan perkiraan awal studi Transparency International Indonesia, terdapat 40% dari sekitar 490 kursi komisaris BUMN yang penunjukkannya bersifat politis.

Ilustrasi: kesepakatan

Ilustrasi: kesepakatan

Di tengah pasar yang kian terbuka dan kompetensi semakin ketat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Menteri BUMN Erick Tohir sebelumnya mengatakan ia pun setuju bahwa kebutuhan untuk bersaing adalah hal yang serius.

Kementerian BUMN sendiri baru saja mengumumkan pendirian sebuah lembaga yang diberi nama BUMN Leadership and Management Institute (BLMI). Ini adalah lembaga yang nantinya akan berfungsi sebagai pusat riset, inovasi, kolaborasi, serta pengembangan manajemen dan kepemimpinan di seluruh klaster BUMN. Lembaga ini diharapkan jadi langkah positif untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Namun di sisi lain, baru-baru ini masyarakat digegerkan dengan penunjukan beberapa komisaris independen BUMN termasuk gitaris grup Slank, Abdee Negara Nurdin, atau lebih dikenal dengan nama Abdee Slank. Ia ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT. Telkom. Berbagai pihak pun mempertanyakan kemampuannya untuk memimpin dan mengawasi perusahaan pelat merah di bidang komunikasi tersebut.

Penunjukkan "politis" warisan masa lalu

Walaupun di masa lalu banyak komisaris mumpuni terpilih, seperti mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Chatib Basri, ada dugaan di tengah masyarakat yang menganggap penunjukan beberapa pejabat BUMN masih bersifat "politis" dan bukan berdasarkan profesionalitas dan kompetensi.

Kepada DW Indonesia, pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan bahwa penunjukan yang bersifat politis ini tidak hanya ada di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tetapi juga di era presiden sebelumnya.

"Kalau kita mau jujur kita lihat bahwa ada orang-orang yang ditaruh di Board of Directors dan Board of Commissioner karena unsur kedekatan (dengan pemimpin negara),” ujar Toto.

Kendati demikian, Toto Pranoto mengatakan bahwa siapa pun yang terpilih dan karena alasan apa pun, lebih penting untuk menilai apakah orang yang sudah diangkat itu bisa mencapai target yang dijanjikan atau tidak. Jika tidak, mereka harus segera dicopot.

"Enggak ada lagi hal-hal yang taken for granted. Jika ditunjuk untuk sebuah jabatan komisaris atau direksi buat 4 tahun, tidak berarti Anda aman. Setiap tahun ada kontrak kinerja yang perlu diikuti,” ujar Toto Pranoto. 

Hal ini disetujui oleh Menteri BUMN Erick Tohir yang mengingatkan direksi dan komisaris BUMN untuk menjadi pemimpin yang profesional dan berakhlak. Dia mengancam petinggi BUMN yang tidak memenuhi Key Performance Indicator (KPI) akan dicopot.

"Kita harus menjadi yang terbaik. Ingat, tiap direksi dan komisaris tidak hanya siap diangkat, tapi harus siap belajar dan bertransformasi untuk punya kapabilitas kepemimpinan berkelas dunia, juga siap dicopot jika tidak memenuhi KPI, serta tidak sejalan dengan core values akhlak dan Good Corporate Governance (GCG)," ujar Erick dalam keterangan pers, Selasa (08/06).

Menurut Toto Pranoto semakin banyak BUMN yang bisa go public dan menjadi perusahaan terbuka (PT), kemungkinan intervensi dari pihak yang tidak dikehendaki bisa diminimalisasi. Dengan cara ini juga pemilihan direksi dan komisaris harus lebih transparan sebagai konsekuensi sebuah perusahaan terbuka.

Sangat perlu transparansi

Sementara itu, Transparency International Indonesia, jaringan LSM yang mengawasi kebijakan pemerintah, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan mengukur korupsi di pemerintahan,  mengatakan bahwa BUMN saat ini tertutup dan sangat perlu melakukan transparansi.

"Kementrian BUMN saat ini tertutup, yang kami bisa akses adalah perusahaan yang sudah listing, yang sudah Tbk. yang jumlahnya 17 saja dari total jumlah BUMN. Sementara yang lain yang terbuka dan yang bisa diakses adalah yang menerbitkan obligasi. Selebihnya susah diakses informasinya,” ujar Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, kepada DW Indonesia. 

Saat ini Danang tengah melakukan penelitian terhadap keefektifitasan seluruh BUMN di Indonesia. Dalam studi tersebut, ia menemukan bahwa berdasarkan perkiraan awal, terdapat 40% dari sekitar 490 kursi komisaris yang penunjukkannya bersifat politis.

"Ini bagian dari pemeliharaan dukungan politik. Bagaimana Jokowi sebagai patron memelihara dukungan. Sebagai imbalannya material dan yang bisa diberikan adalah kursi BUMN,” Danang mengatakan kepada DW Indonesia.

Sementara pengamat BUMN Toto Pranoto menambahkan bahwa untuk benar-benar mendapatkan talenta terbaik yang menduduki kursi komisaris, ke depannya proses pengangkatan semua komisaris perlu mengikuti uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test seperti yang sudah dijalankan di level direksi.

Danang Widoyoko mengatakan bahwa fit and proper test bagi komisaris BUMN sudah dijalankan bagi yang akan ditugaskan ke perbankan namun hal ini perlu berlaku untuk semua komisaris BUMN.

Apakah Indonesia masih perlu ratusan BUMN?

Selain menekankan perlunya transparansi, Toto Pranoto juga mempertanyakan jumlah BUMN yang mencapai ratusan. Menurutnya, upaya pemerintah untuk membuat kinerja BUMN lebih baik perlu dibarengi upaya pemangkasan jumlah BUMN.

"Kondisi BUMN saat ini pareto (dari prinsip pareto, red.) artinya top 25 BUMN sudah mendapatkan 90% total pendapatan seluruh BUMN," kata Toto.

"Ini maknanya kita mungkin tidak butuh 105 BUMN seperti saat ini. Cukup konsentrasi kelola 25 BUMN blue chips yang strategis tersebut. Apa yang bisa masuk kategori BUMN strategis? Ini adalah kelompok BUMN yang memiliki produk atau jasa yang masih dibutuhkan publik dan secara internal memiliki tingkat kesehatan perusahaan yang baik,” tegas Toto Pranoto.

Menjaga keefektifitasan dan kinerja perusahaan pelat merah membutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sipil. Untuk itu, Transparency International Indonesia mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan laporan yang mengukur kinerja BUMN

Disamping pengawasan oleh LSM, peran masyarakat dalam proses pengawasan petinggi BUMN semakin penting agar siapa pun yang terpilih di posisi komisaris dan direksi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. (df/ae)

 

Laporan Pilihan