Menaka Guruswamy, Anggota Parlemen Queer Pertama di India
17 Maret 2026
Terpilihnya Menaka Guruswamy sebagai anggota parlemen pekan lalu jadi momen penting bagi representasi kelompok LGBTQ+ dalam ranah politik di India. Menaka juga seorang pengacara yang telah terbuka mengidentifikasi diri sebagai queer. Ia kini masuk dalam jajaran majelis tinggi parlemen India, Rajya Sabha.
Menaka adalah ahli hukum tata negara yang menempuh pendidikan di University of Oxford, Harvard Law School, dan National Law School of India University. Ia telah lama dikenal sebagai pengamat isu hukum konstitusi, demokrasi, dan kebebasan sipil.
Perempuan berusia 51 tahun tersebut diusung oleh Trinamool Congress (TMC), partai yang secara konsisten menekankan pentingnya representasi politik perempuan.
“Dengan terpilihnya Menaka, maka lima dari 13 anggota TMC Rajya Sabha adalah perempuan,” kata seorang pejabat senior TMC kepada DW.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa terpilihnya Menaka merupakan bagian dari “strategi untuk merangkul para intelektual publik dan tokoh konstitusi ke majelis tinggi guna memperkuat argumen oposisi di tingkat nasional."
Sementara itu, Malavika Rajkotja, penulis dan pengacara terkemuka di bidang hukum keluarga, mengatakan bahwa terpilihnya Menaka menyiratkan dua makna.
“Aspek LGBTQ hanya salah satunya, tetapi ada hal lain yang lebih besar,” kata Malavika. TMC juga, “merepresentasikan kekuatan perempuan yang berani, cerdas, dan menginspirasi.”
“Mereka berdiri melawan maskulinitas toksik yang mendominasi politik masa kini,” lanjut Malavika.
Sementara itu, Menaka mengatakan nilai-nilai konstitusi seperti “kesetaraan, persaudaraan, dan non-diskriminasi” adalah pedoman hidup dan pekerjaannya. Ia berharap dapat membawa prinsip-prinsip tersebut ke parlemen sembari mewakili masyarakat di negara bagian Bengali Barat, India.
Yang pertama di tingkat nasional
India sebenarnya pernah memiliki politisi queer di lembaga legislatif yakni Shabnam Mausi, transgender pertama yang terpilih dalam jabatan publik. Shabnam memenangkan kursi di majelis legislatif negara bagian Madhya Pradesh dari daerah pemilihan Sohagpur pada 1998.
Sejumlah tokoh lain kemudian menyusul di level negara bagian dan lokal, seperti di Chhattisgarh dan Delhi. Hal ini dipandang sebagai terobosan penting di tengah stigma sosial terhadap kelompok queer.
Namun, hanya sedikit yang mampu membangun karier politik jangka panjang. Hingga kini, belum pernah ada individu queer yang duduk di parlemen India pada tingkat mana pun.
Menaka telah meluruhkan batasan tersebut dan ia bukan pendatang baru dalam ranah politik.
Bersama pasangannya, pengacara Arundhati Katju, Menaka telah dikenal luas sebagai bagian dari perjuangan hukum yang meyakinkan Supreme Court of India pada 2018 untuk membatalkan undang-undang kolonial berusia 158 tahun yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis secara suka sama suka. Hal tersebut adalah sebuah kemenangan transformatif bagi hak-hak kelompok LGBTQ+.
Vishwa Schoolwallah, aktivis hak LGBTQ+, mengatakan bahwa terpilihnya Menaka bersifat simbolis.
Makna di balik terpilihnya Menaka
“Selama beberapa dekade, kelompok LGBTQ di India sering menjadi bahan perbincangan dalam perdebatan tentang hak dan martabat, tetapi jarang terwakili di ruang-ruang di mana keputusan tersebut dibuat,” kata Vishwa kepada DW.
Vishwa menambahkan bahwa banyak pihak berharap terpilihnya Menaka “juga membawa kemajuan yang berarti, perlindungan yang lebih kuat terhadap diskriminasi, institusi yang lebih aman dan inklusif, serta martabat yang lebih besar bagi kelompok LGBTQ.”
“Seorang anggota parlemen queer memiliki potensi untuk memperluas perdebatan publik, menormalisasi pembicaraan tentang hak-hak LGBTQ, dan secara bertahap mengubah sikap politik,” kata seorang aktivis lain, Preeti Sharma, kepada DW.
Sharif Rangnekar, aktivis hak kelompok queer, memandang terpilihnya Menaka sebagai momen yang membawa visibilitas lebih besar.
Namun, ia mengingatkan agar publik tidak serta-merta berasumsi bahwa Menaka bisa langsung mewakili seluruh ragam identitas, wilayah, dan realitas sosial.
“Ia pada akhirnya dipilih oleh TMC untuk mewakili kepentingan politik partai,” kata Sharif kepada DW. “Pertanyaan besarnya adalah apakah ia akan menjadi pembawa suara bagi komunitas tersebut.”
Ia menekankan bahwa para aktivis akan mencermati dengan saksama bagaimana peran Menaka di parlemen dan apakah hal tersebut akan benar-benar menghasilkan representasi yang bermakna.
Perjuangan dalam meraih hak kelompok LGBTQ
Isu kesetaraan pernikahan tetap menjadi salah satu persoalan penting yang belum terselesaikan.
Keputusan itu menyisakan kesenjangan yang signifikan antara meningkatnya visibilitas komunitas LGBTQ+ di India dan kerangka hukum yang berlaku di negara tersebut.
Meski pengadilan mengakui hak dan martabat kelompok queer, putusan itu tidak sampai pada pemberian hak pernikahan. Ini membuat para aktivis mengarahkan perjuangan mereka ke ranah politik.
Vishwa Schoolwallah dan pasangannya, yang memperjuangkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka, berharap hal tersebut dapat segera terwujud.
“Kami berharap generasi mendatang tidak hanya bercita-cita untuk diterima, tetapi juga untuk memimpin dan membentuk masa depan negara ini,” kata Vishwa.
Representasi LGBTQ+ secara terbuka dalam politik telah meningkat signifikan di berbagai belahan dunia.
Dalam pemilihan umum 2024 di Inggris ada 75 anggota parlemen LGBTQ+ yang terpilih. Jumlah tersebut tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, sejumlah negara di Eropa Barat telah memiliki pemimpin nasional queer.
Namun, di Asia Selatan representasi tersebut masih sangat terbatas.
Di Nepal, anggota parlemen queer baru terpilih pada 2008. Hal tersebut tidak terjadi pada negara tetangganya seperti Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka.
Keshav Suri, seorang pengusaha perhotelan sekaligus aktivis LGBTQ+, mengatakan bahwa Menaka membawa harapan, aspirasi, juga kekhawatiran dari komunitas yang selama ini mencari visibilitas dan keadilan.
“Terpilihnya dia memberikan harapan bahwa fase kemajuan berikutnya dapat bergerak menuju reformasi legislatif, dengan membangun fondasi konstitusional yang telah diletakkan oleh pengadilan,” kata Suri kepada DW.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan
Editor: Prihardani Purba