1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Mayoritas Warga Chile Pilih Kandidat Majelis Konstituante

17 Mei 2021

Masyarakat Chile berpartisipasi dalam pemungutan suara untuk memilih 155 anggota Majelis Konstituante yang bertugas menulis ulang konstitusi negara yang dianggap produk kediktatoran Jenderal Augusto Pinochet.

https://p.dw.com/p/3tTw0
Pemilu di Chili
Masyarakat Chili antusias memberikan suaranya dalam pemilihan anggota Majelis Konstituante pada Sabtu (15/05) dan Minggu (16/05)Foto: Marcelo Hernandez/Getty Images

Membuat sebuah konstitusi baru adalah tuntutan utama dari aksi protes tahun 2019 yang menewaskan puluhan warga Chile. Keinginan tersebut membuka jalan bagi terselenggaranya pemilu paling penting di Chile sejak kembali menerapkan demokrasi 31 tahun lalu.

Hasil pemungutan suara pada Sabtu (15/05) dan Minggu (16/05) ditafsirkan sebagai teguran dari masyarakat Chile sebagai pemegang "hak yang berkuasa". Presiden Sebastian Pinera mengatakan hasil pemilu menunjukkan ketidakselarasan pemerintah dan partai politik dengan tuntutan dan aspirasi warga.

"Kami ditantang oleh ekspresi baru dan kepemimpinan baru," ucap Pinera.

Presiden Sebastian Pinera
Presiden Sebastian Pinera menggelar konferensi pers usai pemilihan anggota Majelis Konstituante pada Minggu (16/05)Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile/imago images

Kandidat independen - yang menggunakan platform lebih luas dan menjalankan kampanye individu - tidak disangka akan mendapatkan banyak dukungan sekitar 40 persen.

Dengan hampir 90 persen suara telah dihitung, kandidat yang bersekutu dengan partai kiri menerima sepertiga suara, sementara sayap kanan - yang berkuasa di Chile - mengumpulkan lebih dari 20 persen.

Sebagian besar kandidat independen "adalah orang luar, tanpa keanggotaan partai dan kritis terhadap partai tradisional," kata Marcelo Mella, seorang ilmuwan politik di Universitas Santiago.

"Sistem politik sedang diatur ulang," tambah Mireya Davila dari Institut Urusan Publik Universitas Chile. "Kekuatan elektoral dari kaum independen jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya dan ini menegaskan bahwa warga sudah muak dengan partai tradisional."

Masyarakat setujui penulisan ulang konstitusi

Magna Carta Chili berasal dari tahun 1980 dan diberlakukan pada periode pemerintahan 1973-1990 saat dipimpin diktator Augusto Pinochet. Kesepakatan itu mempromosikan perusahaan swasta di semua sektor ekonomi, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan dana pensiun.

Ketimpangan yang ditimbulkan menjadi salah satu faktor utama digelarnya aksi protes pada Oktober 2019 yang membuat pemerintah menyetujui referendum konstitusi baru sebulan kemudian.

Pada 25 Oktober 2020, 80 persen penduduk mendukung penulisan ulang konstitusi yang akan dibuat oleh badan anggota terpilih.

Partai-partai sayap kiri secara luas berkampanye dan menebar janji akan menjamin kontrol negara yang lebih besar atas mineral dan sumber daya alam lainnya, serta akan lebih banyak mengalokasikan uang negara untuk pendidikan, kesehatan, pensiun, dan kesejahteraan sosial.

Sementara mereka yang berada di sayap kanan sebagian besar membela kapitalis, sistem pasar bebas yang diklaim mendorong pertumbuhan ekonomi Chile selama beberapa dekade.

Harapan baru rakyat Chile

Pada Minggu (16/05), Guillermo Guzman, seorang arsitek berusia 57 tahun, mengatakan dia memilih "dengan harapan menghasilkan perubahan bagi negara ... Sehingga kita dapat membangun sebuah konstitusi baru yang sangat berbeda dengan yang ditinggalkan oleh kediktatoran."

Jajak pendapat mengatakan sekitar 60 persen warga Chile menyalahkan konstitusi karena menciptakan sistem yang menguntungkan kaum elit. "Ini seperti kami benar-benar mulai menyingkirkan 'Pinocho', bayangannya, warisannya, segalanya," tambah Carmela Urquiza, seorang pegawai negeri berusia 62 tahun, merujuk pada diktator dengan julukan yang diberikan oleh para pengkritiknya.

Majelis Konstituante yang terdiri dari 155 anggota, memiliki waktu sembilan bulan untuk menghasilkan undang-undang baru. Selanjutnya, rancangan konstitusi tersebut akan disahkan dalam pemungutan suara nasional tahun 2022.

ha/hp (AFP)