Masa Depan Kosovo Belum Jelas

Perdana Menteri Serbia, Voyislav Kostunica, selalu menekankan, Kosovo adalah bagian dari Serbia dan negaranya tidak akan menerima perubahan teritorial.

“Serbia adalah negara yang berdaulat, bebas, demokratis dan diakui dunia internasional. Dan keputusan kami adalah, kami tidak akan membiarkan satu milimeter pun diambil dari wilayah Serbia.“

Sebaliknya, warga Kosovo tetap menuntut pelepasan diri dari Beograd. Berikut pernyataan Presiden Kosovo Fatmir Sejdiu: “Tidak ada alternatif lain bagi kami selain kemerdekaan. Kami percaya, bahwa usai pertemuan Troika Kosovo dan laporan kepada sekretaris jenderal, kita akan bergerak ke sebuah dinamika baru. Tapi jika kita harus menghadapi rintangan, maka kami jelas-jelas katakan, kami tidak akan menjadi korban dari rintangan tersebut.“

Semenjak Juni 1999, pasukan Kosovo mengemban tugas dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi 1244, untuk menjamin bekas integritas wilayah Republik Yugoslavia. Serbia sendiri merasa, sebagai penerus penegak hukum Yugoslavia, hak mereka diambil. Sementara Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tidak ingin mengakui Kosovo sebagai negara yang berdaulat.

Alfred de Zayas, bekas pimpinan komisi PBB untuk hak asasi manusia, berpendapat kedaulatan Kosovo bisa dibilang adalah hal yang hampir tidak mungkin terjadi.

“Pemerintahan Rusia tidak akan membiarkannya. Saya tidak melihat Kosovo sebagai anggota PBB. Dan saya juga tidak melihat adanya kesepakatan dalam Uni Eropa tentang usaha Kosovo untuk merdeka. Siprus tentu khawatir akan Siprus Utara. Mereka tidak ingin melihat wilayah tersebut merdeka, seperti warga Spanyol tidak menginginkan Baskia yang merdeka, atau Katalonia atau Galicia.“

Ada ketakutan dari beberapa negara, jika PBB mengakui kemerdekaan Kosovo, maka ini akan ditiru oleh wilayah-wilayah di negara mereka masing-masing. Sementara itu, Uni Eropa meneruskan persiapan mereka untuk mengambil alih misi PBB.

Tim perencana dan perwakilan utusan khusus Uni Eropa telah dipilih. Bagi tim perencana ada sekitar 1.400 orang. Tahun 2008, di Prishtina - Kosovo, 80 perwakilan Uni Eropa tambahan akan mengatur langkah koordinasi bagi Kosovo untuk kemungkinan menjadi anggota baru Uni Eropa.