1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Manuver Kilat Jokowi Geser Gatot Nurmantyo

8 Desember 2017

Istana negara memilih jalur cepat mengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan Marsekal Hadi Tjahjanto. Pergeseran di pucuk kepemimpinan TNI itu diharapkan bisa mengakhiri drama seputar ambisi politik Gatot

https://p.dw.com/p/2p1vK
Hadi Tjahjanto, Kandidat für den Indonesischen Militärchef
Marsekal Hadi Thahjanto (ki.) bersama Presiden Joko WidodoFoto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim

Presiden Joko Widodo tidak menunggu lama buat menggeser Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Sejak hari Jumat (8/12) tongkat komando TNI resmi beralih tangan ke Marsekal Hadi Tjahjanto. Sosok yang dekat dengan Istana sejak menjabat sekretaris militer presiden itu dinilai figur yang tepat untuk menggulirkan reformasi di tubuh TNI.

Seremoni di Istana Negara itu diharapkan akan mengakhiri drama seputar ambisi politik Gatot Nurmantyo yang dianggap membebani pemerintahan Jokowi. Namun jalur kilat yang diambil presiden buat mengganti pucuk kepemimpinan TNI tetap menimbulkan tanda tanya.

Nama Hadi baru dilayangkan Jokowi pada Selasa (5/12) ke rapat paripurna DPR RI. Keesokan harinya parlemen menjadwalkan Uji Kelayakan dan Kepatutan. Saat itu dia datang ditemani Gatot Nurmantyo ke Senayan. Komisi I kemudian menyetujui Hadi sebagai panglima TNI yang baru dan upacara pelantikan buru-buru dijadwalkan pada Jumat (8/12).

Emban misi reformasi TNI

Manuver gesit istana negara melantik Hadi berbeda dengan proses pengangkatan Gatot Nurmantyo tahun 2015 silam yang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan antara pencalonan dan pelantikan.

Gatot yang baru akan pensiun bulan Maret mendatang mengaku akan tetap aktif sebagai perwira tinggi di TNI.

Hadi Tjahjanto diyakini mengemban misi pemerintah mereformasi TNI agar lebih profesional dan netral. Saat Uji Kelayakan dan Kepatutan dia mengusung paradigma baru pertahanan Indonesia yang cendrung membidik ancaman dari luar. Sebab itu pula Hadi memprioritaskan pembangunan pangkalam militer di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Selaru.

"Itu akan saya lanjutkan karena itu sejalan juga dengan program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi," ujarnya kepada Kompas.

rzn/as (kompas,detik,tempo)