Makin Gencar Aksi Membungkam Suara Aktivis Prodem Vietnam | dunia | DW | 11.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Makin Gencar Aksi Membungkam Suara Aktivis Prodem Vietnam

Dua orang pengacara pro demokrasi Vietnam Jumat (11/05) dijatuhi hukuman penjara di Hanoi. Mereka dinilai menyebarkan propaganda berbahaya bagi pemerintah di negara itu.

Polisi Vietnam di depan tulisan APEC, November 2006

Polisi Vietnam di depan tulisan APEC, November 2006

Upaya membungkam suara-suara kritis di Vietnam dikecam masyarakat internasional. Siaran pers Amnesty Internasional menyebutkan, Vietnam sebagai anggota PBB telah melanggar hak-hak azasi manusia warganya, yang menyuarakan pendapatnya secara damai.

Hari Jumat (11/05) Nguyen Van Dai dan Le Thi Cong Nan dinyatakan bersalah menyebarkan propaganda berbahaya oleh Pengadilan Rakyat Vietnam di Hanoi. Nguyen Van Dai dijatuhi 5 tahun penjara dengan tambahan 4 tahun tahanan rumah setelah masa tahanan penjaranya tuntas. Sedangkan aktivis perempuan Le Thi Cong Nhan dijatuhi hukuman empat tahun penjara ditambah 3 tahun sebagai tahanan rumah.

Saat pengadilan, keduanya menyangkal tuduhan itu. Sebelum reses pengambilan keputusan, Le thi Cong Nhan meneriakan sangkalannya, kemudian menangis. Dari ruangan terpisah sejumlah wakil kedutaan asing di Hanoi dan pers internasional mengikuti proses pengadilan itu di televisi. Sementara baik keluarga terdakwa maupun publik Vietnam dilarang hadir.

Keputusan hari Jumat ini berlangsung hanya beberapa hari setelah tiga orang aktivis pro demokrasi lainnya juga dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran sama. Ketiga aktivis pro demokrasi itu berupaya mendirikan sebuah partai baru, Partai Rakyat Demokratis. Sementara akhir Maret 2007, seorang pastor Katolik, Nguyen Van Ly dan empat orang rekannya ditangkap dengan alasan sama.

Brittis Edman, peneliti Amnesty Internasional untuk masalah HAM di Asia Tenggara menerangkan bahwa trend pembrangusan ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. Brittis Edman mengatakan

“Vietnam tahun lalu menyelenggarakan forum internasional yang cukup besar, APEC dan menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota Organisasi Perdagangan Internasional, WTO. Oleh sebab itu sebelumnya ada masa dimana represi politik berkurang. Nah setelah konferensi itu, tampaknya arus berbalik. Sejak bulan November telah lebih dari 20 orang ditangkap dan ditahan dalam apa yang tampaknya berupa kampanye yang bermotivasi politik.”

Dari kedua puluh orang yang ditangkap, hingga kini sudah delapan orang yang didakwa dan 6 orang dijatuhi hukuman penjara. Amnesty Internasional menyerukan agar Vietnam melepaskan para tahanan politik ini dan mengimbau agar negara itu mereformasi undang-undang keamanan negaranya agar sesuai dengan hukum internasional.

Kritik tidak hanya datang dari organisasi-organisasi internasional. Melainkan juga dari sejumlah negara. Kongres Amerika Serikat kini mendesak agar pemerintahan Bush memberlakukan kembali sanksi terhadap Vietnam. Ed Royce, anggota parlemen dari fraksi partai Republik menyatakan tidak setuju bahwa Vietnam dikeluarkan dari daftar khusus untuk negara-negara yang rekor HAM-nya dianggap mengkhawatirkan oleh Amerika Serikat. Ia merasa ditipu karena pemerintahan Bush sebelumnya menjamin bahwa Vietnam akan memperbaiki rekornya dalam HAM.

Namun sementara protes terdengar di Kongres Amerika Serikat, Washington menormalisasi hubungan dagang dengan Vietnam dan pekan lalu mengirimkan delegasi pengusaha terbesar ke negara komunis itu.

  • Tanggal 11.05.2007
  • Penulis Edith Koesoemawiria
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CP6I
  • Tanggal 11.05.2007
  • Penulis Edith Koesoemawiria
  • Cetak Cetak halaman ini
  • Permalink https://p.dw.com/p/CP6I
Iklan