Majelis Umum PBB Loloskan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (12/12) waktu setempat telah menyetujui resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan untuk segera dilakukan di Gaza.

Dari 193 negara anggota, sebanyak 153 negara mendukung seruan untuk menghentikan konflik di wilayah tersebut. Sementara, 10 negara menyatakan menolak, dan 23 negara termasuk Jerman dan Inggris, abstain.

10 negara yang menolak resolusi tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Israel, Austria, Republik Ceko, Guatemala, Liberia, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Paraguay.

Sidang darurat Majelis Umum PBB untuk melakukan pemungutan suara atas resolusi gencatan senjata kemanusiaan ini sebelumnya diserukan oleh negara-negara Arab dan Islam, dan digelar hanya beberapa hari setelah AS memveto resolusi yang sama di Dewan Keamanan PBB.

Berbeda dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum.

Meski begitu, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa hasil pemungutan suara Majelis Umum mencerminkan opini dunia, dan oleh karenanya memberi tekanan kepada AS dan Israel.

Palestina: Pemungutan suara di PBB ‘bersejarah'

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyebut hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB itu sebagai "hari bersejarah.”

Menurutnya, hasil pemungutan suara atas resolusi itu menunjukkan bahwa AS tidak bisa lagi mengabaikan sesuatu yang ia sebut sebagai "kekuatan besar.”

Mansour juga menggambarkan hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB itu sebagai puncak dari pandangan publik.

"Hari ini adalah hari yang bersejarah sehubungan dengan pesan kuat yang datang dari Majelis Umum,” ujarnya.

"Adalah tugas kita bersama untuk terus melakukan ini sampai kita melihat agresi terhadap rakyat kami berakhir,” tambahnya.

Biden: Israel mulai kehilangan dukungan global

Hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara di Majelis Umum PBB dimulai, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Israel mulai kehilangan dukungan internasional karena serangan yang mereka lakukan di Gaza.

"Mereka mulai kehilangan dukungan itu,” katanya di hadapan para donor dalam sebuah acara kampanye di Washington, Selasa (12/12) waktu setempat.

Dalam pernyataan yang dinilai paling blak-blakan sejak konflik Gaza berlangsung, Biden juga mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk "memperkuat dan mengubah” pemerintahan garis kerasnya.

"Ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel,” kata Biden.

Menurut Biden, pemerintahan Netanyahu "tidak menginginkan solusi dua negara.” Padahal, solusi tersebut secara resmi telah didukung oleh Washington.

gtp/rs/hp (Reuters, AP, AFP, dpa)