Mahkamah Kosta Rica: UU Larangan Pernikahan Sejenis Inkonstitusional | dunia | DW | 10.08.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Pernikahan Sejenis

Mahkamah Kosta Rica: UU Larangan Pernikahan Sejenis Inkonstitusional

UU di Kosta Rika yang melarang pernikahan sesama jenis ditolak Mahkamah karena bertentangan dengan konstitusi. Parlemen diberi waktu 18 bulan untuk membuat UU baru.

Dalam sebuah keputusan yang dipuji para pendukung LGBT dan dikecam kalangan gereja, Mahkamah Agung Kosta Rika menyatakan undang-undang yang melarang pernikahan sesama jenis bertentangan dengan konstitusi.

Dalam putusannya Rabu malam (8/8), Mahkamah menyatakan UU itu diskriminatif dan harus segera diubah.

Hakim Fernando Castillo mengatakan kepada wartawan, larangan itu tidak konsisten dengan pendapat yang dikeluarkan pada bulan Januari oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, yang menyatakan pasangan homoseksual harus memiliki hak yang sama untuk menikah sebagaimana pasangan heteroseksual.

Mahkamah Agung memberi anggota parlemen Kosta Rika waktu 18 bulan untuk mencabut UU itu dan menerapkan aturan yang baru. Jika mereka gagal memenuhi batas waktu itu, maka pernikahan sesama jenis akan secara otomatis menjadi legal.

Kalangan gereja menentang

Presiden Kosta Rika Carlos Alvarado menyambut putusan Mahkamah Agung.

"Kami akan terus melakukan kebijakan yang menjamin tidak ada orang yang akan menghadapi diskriminasi karena orientasi seksual atau identitas gender mereka, dan bahwa perlindungan negara diberikan kepada semua keluarga dalam kondisi yang sama," tulisnya di Twitter.

Namun Enrique Sanchez, anggota parlemen gay pertama di negara itu, mengatakan dia memperkirakan parlemen tidak akan mampu menyepakati undang-undang baru dalam waktu dekat.

"Apa yang saya lihat akan terjadi adalah, bahwa aturan itu akhirnya akan dinyatakan tidak konstitusional dalam waktu 18 bulan," kata Sanchez.

Keputusan mahkamah dikecam beberapa politisi dari kalangan gereja. Anggota parlemen Jonathan Prendas mengatakan bahwa keputusan itu "meletakkan pistol ke kepala kita" untuk mengubah hukum.

Kosta Rika, yang memiliki tradisi Katolik yang kuat, selama beberapa dekade terkahir juga mengalami kebangkitan gereja-gereja evangelis. Saat ini, anggota parlemen evangelis mengisi 14 dari 57 kursi di Dewan Perwakilan. Pernikahan sejenis menjadi isu yang sangat diperdebatkan selama pemilihan presiden Kosta Rika  bulan April lalu.

hp/rzn (afp, ap)

 

Laporan Pilihan

Iklan