Liberalisasi Aborsi Di Portugal | Seri Uni Jerman | DW | 12.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Seri Uni Jerman

Liberalisasi Aborsi Di Portugal

Dalam referendum hari Minggu lalu ternyata mayoritas warga Portugal menghendaki liberalisasi dari peraturan yang hanya mengijinkan aborsi dalam kasus perkosaan, membahayakan sang ibu atau janin itu akan lahir cacat.

Pengumuman hasil referendum aborsi

Pengumuman hasil referendum aborsi

Selama ini Portugal, Irlandia, Polandia dan Malta merupakan negara yang di Eropa paling ketat menangani soal aborsi. Aborsi hanya diijinkan dalam kasus perkosaan, kalau membahayakan sang ibu, atau janin itu cacat. Hasil referendum hari Minggu 11 Februari memang tidak mengikat, karena jumlah pesertanya tidak mencapai quorum. Walaupun demikian PM José Socrates mengemukakan, ia akan merintis perubahan UU tsb.

Penghitungan pertama sudah langsung menunjukkan lampu hijau. Kemenangan berada di pihak yang setuju. Hampir 60 persen memberikan persetujuan dan dengan demikian mendukung usul pemerintah, untuk mengijinkan pengguguran kandungan hingga 10 minggu pertama usia kehamilan. Martha Crawford dari sebuah organisasi yang mendukung liberalisasi aborsi tsb mengemukakan, ini adalah kemenangan bagi martabat perempuan dan pertanda dihormatinya HAM. Dia melanjutkan: "Kemenangan ini berarti akan berakhirnya aborsi ilegal di Portugal."

Dikarenakan peraturan ketat selama ini, yang hanya mengijinkan pengguguran kandungan dalam kasus-kasus tertentu saja, sekitar 30.000 perempuan Portugal setiap tahunnya melakukan aborsi ilegal. Akibatnya sepertiga diantaranya menderita komplikasi karena penanganan yang tidak higienis.

Tetapi hasil referendum ini tidak mengikat karena hanya 43 persen warga yang berhak pilih ikut memberikan suara mereka. Padahal jumlah minimal seharusnya mencakup 50 persen. Tetapi PM Portugal Jose Socrates dari kubu sosialis mengemukakan akan menghormati keinginan para pemilih dan akan mulai merintis perubahan pada UU aborsi Portugal. Dikatakannya: "Rakyat telah berbicara dengan jelas. Pengguguran kandungan sampai usia janin 10 minggu, nantinya bukan lagi merupakan suatu kejahatan di Portugal."

Sebaliknya kelompok yang menentang menganggap referendum itu tidak ada artinya. João Paulo Malta dari gerakan yang menentang, mengemukakan: "Soal aborsi memperbesar jurang dalam masyarakat Portugal. Mayoritas warga ternyata tidak punya pandangan yang jelas. Mereka sama sekali tidak mengemukakan pendapat."

Ini menunjukkan bahwa urusan pengguguran kandungan bukan masalah yang relevan bagi mayoritas warga Portugal. Tetapi banyak warga menilai referendum itu sebagai cara politik untuk berkilah. Misalnya seorang perempuan mengatakan: "Ini serius. Sebenarnya kami memilih politisi, agar mengambil keputusan buat kami. Artinya pertanyaan soal aborsi sebenarnya tidak perlu diajukan kepada kami."

Sedikitnya jumlah warga yang ikut dalam referendum, sudah mengakibatkan gagalnya dua referendum yang diselenggarakan dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu diantaranya adalah juga soal pengguguran kandungan.
Walaupun hasil referendum sekarang ini akan mendatangkan hukum aborsi yang lebih liberal, tetapi dalam hal ini Portugal tetap terpecah menjadi dua kubu. Wilayah utara yang konservatif dengan penolakan tegas, dan wilayah selatan serta kota-kota besar yang kini mendapat lampu hijau.