Lebanon Usulkan PM Baru, Hizbullah Sambut Reformasi  | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 31.08.2020

Kunjungi situs baru DW

Silakan kunjungi versi beta situs DW. Feedback Anda akan membantu kami untuk terus memperbaiki situs DW versi baru ini.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Lebanon

Lebanon Usulkan PM Baru, Hizbullah Sambut Reformasi 

Kebuntuan politik di Lebanon mulai luruh menyusul sikap kooperatif Hizbullah. Organisasi Syiah itu menerima ajakan Prancis untuk membuat konsensus politik dan mendukung pemerintahan Lebanon di bawah perdana menteri baru.

Parlemen Lebanon di Beirut

Parlemen Lebanon di Beirut

Empat bekas perdana menteri Lebanon mengusulkan nama seorang politisi Sunni sebagai calon kepala pemerintahan baru. Nama Mustapha Adib terlontar dalam rapat konsultasi antara presiden dan parlemen seputar calon perdana menteri baru. 

Adib yang saat ini berusia 48 tahun masih menjabat duta besar Lebanon untuk Jerman. Dia pernah mengajar ilmu hukum dan politik di sejumlah universitas di Lebanon dan Prancis. 

Namanya diusulkan sehari sebelum kunjungan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang tiba di Beirut pada Senin (31/8) untuk kunjungan selama dua hari. Di sana dia dikabarkan akan mendesak semua faksi untuk membuat pakta politik baru demi mengakhiri kebuntuan dan menjalankan reformasi

Minggu (30/8) Hizbullah mengatakan akan bekerjasama dan membantu memfasilitasi pembentukan pemerintahan baru. Hal itu ditegaskan Hassan Nasrallah dalam sebuah pidato di Beirut. Hizbullah dan sejumah partai Kristen Lebanon membentuk aliansi politik buat mendukung pemerintah lama di bawah PM Hassan Diab yang sudah mengundurkan diri. 

Adib sejauh ini adalah satu-satunya nama yang diusulkan untuk menjadi perdana menteri. Menurut sistem pemerintahan Lebanon, jabatan kepala pemerntahan wajib dipegang oleh seorang muslim Sunni. Kandidat yang mendapat dukungan paling banyak akan diminta membentuk kabinet baru. 

Prioritas utama pada ekonomi 

“Sasaran dari aksi politik dan nasional ini adalah menyelamatkan Lebanon dari penderitaannya,” kata Fouad Siniora, bekas perdana menteri Lebanon dalam pernyataan bersama.  
Sejak tahun lalu Lebanon dibekap krisis ekonomi yang memicu pemecatan massal, kemiskinan dan inflasi. Nilai mata uang Pound Lebanon hingga kini ditaksir sudah anjlok sebanyak 80%.  

Wabah corona memaksa pemerintah membatasi kegiatan sosial dan ekonomi. Namun pembatasan tersebut jarang ditaati. Ledakan di pelabuhan Beirut juga menghancurkan pelabuhan peti kemas terbesar di negeri yang banyak bergantung dari impor tersebut.  

Duta Besar Lebanon untuk Jerman, Mustapha Adib, saat diterima Presiden Jerman Jocahim Gauck, Juli 2013.

Duta Besar Lebanon untuk Jerman, Mustapha Adib, saat diterima Presiden Jerman Jocahim Gauck, Juli 2013.

Minggu (30/8), Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat (ESCWA) mengatakan lebih dari separuh warga Lebanon terancam kelaparan pada akhir 2020. Laju inflasi tahunan diyakini akan mencapai 50%, dibandingkan 2,9% pada 2019 lalu. 

ESCWA mengatakan harga kebutuhan pokok di Lebanon melonjak 141% antara Juli 2019 dan 2020. Ledakan di pelabuhan Beirut diyakni akan semakin memicu kenaikan harga bahan pangan. 

Konsensus politik antarfaksi 

Kali ini peluang bagi konsensus politik terbuka lebar menyusul sikap kooperatif Hizbullah. “Entah itu menunjuk seorang perdana menteri atau pembentukan pemerintahan baru, kami akan bersikap kooperatif dan memfasilitasi upaya mengeluarkan negara ini dari vakum kekuasaan,” kata Hassan Nasrallah. 

Pemimpin Hizbullah itu juga mengaku kelompoknya terbuka menyambut ajakan Prancis bersekutu dengan semua faksi politik untuk membuat kontrak politik baru.  

Tawaran tersebut sekaligus mengakhiri upaya Hizbullah partai Syiah, Amal, untuk mengembalikan Saad Hariri ke puncak pemerintahan. Putra Rafik Hariri yang dibunuh, antara lain berkat keterlibatan Hizbullah itu, dinilai mampu menggalang dukungan internasional. 

Namun usulan Hizbullah ditolak sejumlah partai, antara lain kelompok Kristen Maronite pimpinan Presiden Michel Aoun dan Gerakan Patriotis Bebas yang dipimpin menantunya, Gebran Bassil. Keduanya bersitegang dengan Hariri sejak tahun lalu. 

Menurut hasil pemilu legislatif 2018, Hizbullah dan sekutu politiknya menguasai mayoritas kursi di parlemen. 

rzn/hp (rtr,afp)


 
 
 
 


 

Laporan Pilihan