Kunjungan Menlu Jerman ke Beirut | Fokus | DW | 09.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Kunjungan Menlu Jerman ke Beirut

Menlu Jerman Frank Walter Steinmeier berkunjung ke Beirut guna menggalang dukungan bagi resolusi yang dirancang Dewan Keamanan PBB.

Steinmeier dalam jumpa pers bersama Menlu Libanon Fawzi Salloukh

Steinmeier dalam jumpa pers bersama Menlu Libanon Fawzi Salloukh

Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier tiba di Beirut dengan helikopter dari Siprus karena lapangan udara Beirut tertutup. Ini merupakan kunjungannya yang kedua di wilayah krisis di Timur Tengah. Kali ini salah satu misinya, agar Israel dan Libanon bersedia meletakkan senjata. Selain itu, agar pihak yang bertikai ini bersedia menerima kehadiran pasukan internasional yang dapat berperan menjaga stabilitas wilayah tersebut.

Namun sebelum hal itu dapat dilaksanakan, baik Libanon maupun Israel harus bersedia untuk berunding. Di Libanon, Menlu Jerman Steinmeier menemui Ketua Parlemen Libanon, Nabih Berri, guna menjajaki kesediaan kelompok Hisbullah untuk meletakkan senjata. Disebutkan, ketua Parlemen ini memiliki hubungan baik dengan kelompok Hisbullah. Ia juga membahas dengan Perdana Menteri Fuad Siniora tawaran Libanon untuk menempatkan 15 ribu tentaranya di Selatan negara itu.

Tampaknya dalam menghadapi langkah menuju gencatan senjata, kedua pihak yang bertikai berusaha agar berada dalam posisi kuat. Oleh karena itu, di wilayah perbatasan peperangan terus berlangsung. Organisasi-organisasi bantuan mengecam sikap kedua belah pihak, karena perang itu menyebabkan terputusnya wilayah Libanon selatan dari dunia luar. Akibatnya sangat sulit untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke sana.

Sementara para pemimpin internasional mengharapkan Dewan Keamanan PBB secepatnya menetapkan resolusi yang dapat mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama 4 minggu ini. Namun diperkirakan, Dewan Keamanan baru memutuskannya paling cepat pada hari Rabu (09/08) ini. Selama ini Libanon menolak resolusi itu karena tidak disebutkan dengan jelas bahwa pasukan Israel harus meninggalkan Libanon setelah gencatan senjata .

Sampai sekarang, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert belum menunjukkan tanda-tanda untuk berdamai. Walaupun begitu tawaran Libanon untuk menempatkan 15 ribu pasukannya, diperkirakan dapat merubah posisinya. Ehud Olmert menyatakan, tawaran itu merupakan langkah yang menarik. Walaupun begitu, perlu diteliti untuk dipertimbangkan kembali. Disebutkan, yang paling penting adalah bahwa kelompok Hisbullah dilucuti.

Sementara pengamat politik menilai, pernyataan Israel merupakan upaya mengulur waktu karena juga merupakan upaya untuk menjaga martabatnya. Israel sebelumnya sudah menuntut militer Libanon untuk masuk ke wilayah yang dikuasai pasukan Hisbullah, membuktikan suveranitas dengan melucuti persenjataan kelompok Hisbullah, hal yang merupakan bagian dari rancangan resolusi PBB itu.