Kunjungan Kanselir Jerman di Timur Tengah | Fokus | DW | 02.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Kunjungan Kanselir Jerman di Timur Tengah

Tawaran PM Israel kepada Pemimpin Arab dan Kunjungan Merkel di Lebanon

Kanselir Jerman Merkel dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Kanselir Jerman Merkel dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Dalam kunjungan Kanselir Jerman Angela Merkel di Jerusalem, kemarin dia berbicara mengenai „Jendela Kesempatan“ bagi proses perdamaian di Timur Tengah. Dalam hal ini Merkel mengacu pada pernyataan yang dikeluarkan pada akhir pertemuan puncak Liga Arab di Ryad baru-baru ini. Pernyataan itu memuat inisiatif perdamaian usulan Arab Saudi dari tahun 2002 yang memuat kesediaan mengakui keberadaan Israel secara diplomatis jika Israel menyerahkan wilayah yang didudukinya sejak tahun 1967. Dalam jumpa pers pada akhir pembicaraannya dengan Angela Merkel, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengungkapkan:

„Saya mungkin dapat menggunakan perjumpaan dengan Ketua Dewan Uni Eropa dalam kesempatan penting ini untuk mengatakan: ‚Saya mengundang semua pemimpin Arab, sudah tentu termasuk Raja Arab Saudi yang merupakan pemimpin negara yang sangat penting, untuk mengadakan pertemuan agar menemukan kesepakatan bersama.’ Inti pembicaraan misalnya mengenai hal-hal yang diinginkan mereka dan hal-hal yang kami inginkan. Masalah ini memang patut diupayakan.“

Namun, setelah itu Olmert menambahkan bahwa yang dimaksudkannya adalah hanya pembicaraan dengan pemimpin pemerintahan Arab yang moderat saja. Selain itu dikatakannya, dia akan datang ke pertemuan Arab-Israel hanya jika Raja Abdullah yang menyelenggarakannya. Olmert tidak berbicara tentang konferensi yang akan dihadiri oleh Suriah, Lybia dan Hamas dan tidak ada sinyal diberikan untuk mengadakan perundingan dengan pemerintah kesatuan nasional Palestina yang juga diwakili oleh Hamas. Tetapi dia bersedia melakukan pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas,

Dalam pembicaraan Kanselir Jerman Angela Merkel dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dan Presiden Palestina Abbas, Merkel menggarisbawahi: „Saya percaya akan visi penyelesaian dua negara. Saya percaya akan visi penyelesaian dua negara dengan Israel yang keberadaannya ke depan terjamin dan di mana rakyatnya dapat hidup bebas dan tidak harus takut kekerasan dan ancaman serangan. Dengan negara Palestina yang mampu eksis dan berdampingan dengan Israel dalam wilayah perbatasan yang aman dan kehidupan yang rukun.“

Di Ramallah, dalam pertemuan Merkel dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas Merkel menekankan bahwa semua anggota pemerintahan Palestina harus dapat menrima keberadaan Israel dan berpaling dari kekerasan.

Dari Israel, Merkel Senin ini melanjutkan perjalanan Timur Tengahnya ke Lebanon, negara yang sedang menghadapi perpecahan internal. Pemerintah di bawah pimpinan Fuad Seniora yang didukung oleh kaum Sunni, Drus dan beberapa kelompok Kristen Lebanon berhadapan dengan oposisi yang dipimpin kubu Hizbollah dengan dukungan kaum Syiah dan sejumlah besar warga Kristen. Perpecahan ini tampaknya akan berlarut. Oleh karena itu, Ibrahim Moussawi, pemimpin redaksi harian mingguan Hizbullah, mengharapkan Merkel mendengarkan suara dari dua pihak: „Saya tidak suka, jika Kanselir Merkel hanya mendengarkan suara oposisi saja. Saya ingin dia melihat masalah dengan dua mata dan dua telinga dan melihat yang sebenarnya terjadi. Dan tidak langsung percaya yang dikatakan orang kepadanya.“

Tetapi, Merkel tidak dijadwalkan bertemu dengan Hizbollah yang merupakan kekuatan terbesar di Lebanon. Seusai pembicaraannya dengan Perdana Menteri Fuad Siniora, Merkel berjumpa dengan ketua parlemen Nabih Berri yang merupakan politisi terpenting pihak oposisi.

Keterlibatan Jerman di Lebanon lumayan besarnya. Misalnya, misi polisi perbatasan dan misi bantuan konsultasi bea cukai. Ghina Jaloul, anggota parlemen Lebanon merasa gembira atas bantuan Jerman dan mengatakan bahwa Lebanon ingin agar Jerman meningkatkan bantuannya untuk aparat keamanan dan angkatan bersenjata negara itu. Karena, untuk memenuhi tuntutan resolusi PBB no 1701 yang mewajibkan Lebanon mendapatkan dan menjaga kedaulatan sepenuhnya, diperlukan Lebanon yang kuat. Dan untuk itu Jerman diharapkan dapat meningkatkan bantuannya bagi Lebanon.