KTT UE Sepakati Reformasi Pakta Stabilitas Euro | dunia | DW | 29.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

KTT UE Sepakati Reformasi Pakta Stabilitas Euro

Keamanan mata uang bersama Eropa Euro menjadi tema utama hari pertama KTT Uni Eropa di Brussel, Belgia, Kamis (28/10). Diskusi kontroversial mewarnai pembahasan reformasi Pakta Stabilitas Euro.

default

Kanselir Jerman Angela Merkel saat tiba pada KTT dua hari Uni Eropa di Brussel (28/10)

Akhirnya Jumat (29/10) dini hari, Kanselir Jerman Angela Merkel dapat mengumumkan hasil yang memuaskan. Dalam tema kontroversial mengenai perubahan Perjanjian Lissabon guna menjamin stabilitas mata uang Euro secara jangka panjang, ia dapat meraih sukses sebagian.

"Semua sepakat bahwa harus ada sebuah mekanisme krisis bersifat jangka panjang. Dan semua sepakat bahwa mekanisme ini akan dibentuk oleh negara-negara anggota, dan semua sepakat bahwa untuk itu perubahan perjanjian secara terbatas adalah penting," dikatakan Angela Merkel.

Tapi bagaimana bentuk perubahan tersebut baru akan ditetapkan dalam pertemuan puncak Uni Eropa, Desember mendatang. Kepada 26 kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa lainnya, Kanselir Merkel menegaskan, Jerman tidak dapat menanggung mekanisme krisis secara permanen untuk negara-negara pengguna Euro yang dilanda krisis, jika hal itu belum tercantum dalam Perjanjian Lissabon.

Selama itu tidak tercantum dan perpanjangan paket bantuan penyelamatan mata uang Euro hingga tahun 2013 dilakukan begitu saja, ini dapat menjadi kasus bermasalah bagi Mahkamah Konstitusi Jerman.

Larangan untuk saling mengambil alih tanggung jawab hutang, yang dikenal dengan pasal 'no bail out', dalam rencana perubahan perjanjian itu memang tidak akan dihapus, tapi jika mata uang bersama Euro kembali terancam, di masa depan negara-negara anggota diperbolehkan untuk membantu.

Namun untuk usulan kedua dari Merkel situasinya tampak lain. Kanselir Jerman itu mengusulkan agar negara-negara yang melanggar Pakta Stabilitas Euro secara berkepanjangan, dapat dikenai sanksi kehilangan hak suaranya pada Dewan Menteri Uni Eropa. Namun ini akan berarti perubahan Perjanjian Lissabon secara substansial dan sejak awal pertemuan puncak pun sudah jelas, Merkel dan Sarkozy tidak akan mencapai suara mayoritas untuk gagasannya itu.

Banyak negara mengajukan penolakan hebat, seperti halnya Ketua Komisi Eropa Jose Manuel Barroso, "Jika perubahan perjanjian berarti memotong hak suara negara-negara anggota, maka itu saya anggap tidak dapat diterima. Dan jujur saya katakan, hal itu juga tidak realistis. Itu tidak sesuai dengan gagasan perubahan perjanjian secara terbatas dan tidak akan ada persetujuan bulat dari negara-negara anggota."

Juga Perdana Menteri Luksemburg Jean-Claude Juncker, yang mewakili posisi kelompok negara-negara penentang rencana Jerman-Perancis tersebut, menekankan rasa puas bahwa tema itu tidak jadi dibahas, "Pencabutan hak suara dan penindakannya ditunda. Herman van Rompuy mempertimbangkannya dan itu terbatas dalam proses pemikirannya."

Kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa hanya menyepakati, ketua tetap Dewan Eropa Herman van Rompuy akan mempertimbangkan pencabutan hak suara bagi para pelanggar defisit anggaran Uni Eropa. Juga meskipun dalam hal ini Kanselir Jerman Angela Merkel tidak mencapai sasarannya, ia menyetujui sebuah kelompok kerja yang dipimpin van Rompuy untuk mengolah reformasi Pakta Stabilitas mata uang Euro.

Susanne Henn/Dyan Kostermans

Editor: Hendra Pasuhuk

Laporan Pilihan

Iklan