Kritik Xinjiang dan Hong Kong, Cina Tuding G7 Lakukan Manipulasi Politik | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 14.06.2021

Kunjungi situs baru DW

Silakan kunjungi versi beta situs DW. Feedback Anda akan membantu kami untuk terus memperbaiki situs DW versi baru ini.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Cina

Kritik Xinjiang dan Hong Kong, Cina Tuding G7 Lakukan Manipulasi Politik

Cina menuduh G7 melakukan "manipulasi politik" setelah mengkritik Beijing atas catatan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong.

Para pemimpin G7

Cina menyatakan keberatan setelah para pemimpin G7 mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong

Para pemimpin G7 mengecam Cina atas pelanggaran terhadap minoritas Uighur di wilayah Xinjiang dan aktivis di Hong Kong, serta tindakan hukum di wilayah Taiwan. "Kami akan mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada Cina untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," bunyi komunike G7.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyerukan Beijing untuk "mulai lebih bertanggung jawab dalam hal norma-norma internasional tentang hak asasi manusia."

Kedutaan Cina di Inggris menanggapi pernyataan G7 pada Senin (14/06). "Kelompok G7 mengambil keuntungan dari isu-isu terkait Xinjiang untuk terlibat dalam manipulasi politik dan mencampuri urusan dalam negeri Cina, yang dengan tegas kami tolak," kata juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan itu menuduh G7 menyebarkan "kebohongan, rumor, dan tuduhan tak berdasar."

Selain itu, G7 juga menggarisbawahi "pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan mendorong penyelesaian damai masalah lintas selat."

"Kami tetap sangat prihatin dengan situasi di Laut Cina Timur dan Selatan, dan sangat menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo yang memicu peningkatan ketegangan," kata mereka.

G7 desak penyelidikan baru asal-usul COVID-19

Pada pertemuan puncak fisik pertama, para pemimpin tujuh negara mengumumkan sejumlah kebijakan tentang vaksinasi COVID-19, perubahan iklim, hingga perdagangan.

Mereka menyerukan penyelidikan baru di Cina tentang asal-usul COVID-19. "Kami juga menyerukan studi Origins Fase 2 COVID-19 yang diadakan WHO tepat waktu, transparan, dipimpin oleh para ahli, dan berbasis sains, seperti yang direkomendasikan oleh laporan para ahli di Cina,” kata G7.

Keinginan G7 tersebut memicu tanggapan dari Kedutaan Cina, yang menyatakan pekerjaan itu perlu dilakukan dengan "cara ilmiah, objektif, dan adil" tanpa penyelidikan baru.

"Epidemi saat ini masih berkecamuk di seluruh dunia dan pekerjaan penelusuran harus dilakukan oleh ilmuwan global dan tidak boleh dipolitisasi," kata Kedutaan Cina.

Tuduhan kerja paksa

G7 mengaku prihatin dengan praktik kerja paksa dalam rantai pasokan global. "Kami prihatin dengan penggunaan segala bentuk kerja paksa dalam rantai pasokan global, termasuk kerja paksa yang disponsori negara dari kelompok rentan dan minoritas, termasuk di sektor pertanian, tenaga surya, dan garmen,” kata G7.

Cina menyangkal semua tuduhan kerja paksa tersebut. Sebelum kritik muncul secara bertubi-tubi, Cina dengan tegas memperingatkan para pemimpin G7 bahwa masa "sekelompok kecil yang menguasai dunia" sudah berakhir.

ha/vlz (AFP, Reuters)

Laporan Pilihan